SUARAPUBLIK.ID, MUSI BANYUASIN – Persoalan illegal drilling yang seringkali menimbulkan korban, membuat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus mendesak Kementerian ESDM untuk melakukan revisi Permen ESDM Nomor 1 tahun 2008.
“Kami Pemkab Muba meminta agar pihak Kementerian ESDM memberikan pendelegasian ke Kabupaten untuk meminimalisir persoalan ini, baik melalui edukasi dan lainnya yang sesuai SOP,” ungkap Plt Bupati Musi Banyuasin, Beni Hernedi, melalui Sekretaris Daerah, Apriyadi, Selasa (19/10/2021).
Pemkab Muba meminta kejelasan agar persoalan illegal drilling yang seringkali menimbulkan korban tidak terus terjadi. “Prinsipnya Pemkab Muba akan mengikuti SOP, dan ada kejelasan sehingga akan memberikan kontribusi positif untuk masyarakat secara legal,” ujarnya.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, persoalan illegal drilling ini harus dilakukan secara komprehensif dan mempunyai regulasi yang jelas dan tegas.
“Kita tidak akan bicara lagi soal diskusi dan rekomendasi. Hal ini harus segera ada keputusan yang sah agar tidak terus berlarut. Oleh sebab itu, dalam hal ini kementerian ESDM harus segera mengeluarkan keputusan dan diselesaikan secara bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji menuturkan masukan rapat akan dikoordinasikan dengan Menteri ESDM.
“Nanti kita akan melakukan revisi Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2008 terkait peraturan sumur-sumur tua, dengan landasan memperhatikan unsur lingkungan dan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Tutuka juga menyebutkan, hal utama yang perlu diperhatikan ialah legalitas. Bahwa BUMD yang berhak mengirim dan memproduksi, selanjutnya ke K3S. “Selain itu juga harus ada pembinaan dan memperhatikan aspek pengamanan,” terangnya. (ANA)
