SUARAPUBLIK.ID, JAKARTA – Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan negaranya benar-benar bangkrut dan menderita krisis keuangan terparah dalam beberapa dekade terakhir.
Ia menyebut negosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menghidupkan kembali ekonomi negara yang runtuh bakal sulit, karena negara berpenduduk 22 juta jiwa itu memasuki pembicaraan sebagai negara bangkrut. Bukan negara berkembang.
“Kami sekarang berpartisipasi dalam negosiasi sebagai negara bangkrut. Karenanya, kami harus menghadapi situasi yang lebih sulit dan rumit dari negosiasi sebelumnya,” katanya di parlemen, mengutip CNN Business, Minggu (10/7).
“Karena negara kita (Sri Lanka) dalam keadaan bangkrut, kita harus mengajukan rencana keberlanjutan utang kita kepada IMF secara terpisah. Ketika mereka puas dengan rencana tersebut, kita dapat mencapai kesepakatan. Ini bukan proses yang mudah,” lanjutnya.
Sri Lanka diketahui mengalami krisis keuangan terburuk dalam tujuh dekade terakhir, cadangan devisanya anjlok ke rekor terendah, dan uang pun habis untuk membayar impor barang-barang penting, seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bakar.
Presiden Gotabaya Rajapaksa pada pertengahan pekan lalu, sempat mencuitkan permintaan bantuan bahan bakar dari Presiden Rusia Vladimir Putin.
Di beberapa kota besar, termasuk ibu kota negaranya, Kolombo, ratusan orang mengantre berjam-jam untuk membeli bahan bakar. Kegiatan sekolah pun ditangguhkan karena penggunaan bahan bakar dibatasi hanya untuk layanan penting.
Sebelumnya, Menteri Energi Sri Lanka Kanchana Wijesekera menuturkan negaranya hanya memiliki persediaan bahan bakar kurang dari satu hari.
“Dalam hal bahan bakar dan makanan, negara kita menghadapi krisis. Bahan bakar langka. Harga pangan naik,” terang Wickremesinghe.
Karena kondisi buruk negaranya saat ini, ia memperkirakan inflasi Sri Lanka akan mencapai 60 persen pada akhir tahun ini. “Ini akan menjadi perjalanan sulit dan pahit,” jelasnya.
Sementara itu, kemarin, Rajapaksa memastikan akan mengundurkan diri pada pekan depan setelah massa protes menduduki rumahnya pada Sabtu (9/7). Mereka geram dengan krisis yang berlarut-larut di Sri Lanka.
“Untuk memastikan transisi damai, presiden mengatakan bahwa ia akan mundur pada 13 Juli,” ujar Ketua parlemen Sri Lanka Mahinda Abeywardana, seperti dilansir AFP. (*)
