SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Beberapa hari terakhir antrean pembelian solar subsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memanjang, dan mengganggu pengguna jalan termasuk di kota Palembang. Namun ternyata menurut Pertamina, penggunaan solar tidak dikurangi, melainkan meminta kendaraan mobil mewah tidak lagi pakai BBM bersubsidi.
Menanggapi hal tersebut, Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial dan Trading PT Pertamina (Persero), meminta pengguna mobil mewah dan pelaku industri, untuk tidak mengisi bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi.
Menurut Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, Jumat (25/3/2022) dalam keterangan rilisnya, persoalan antrean solar subsidi di SPBU, bukan karena pertamina mengurangi ketersediaan. Tetapi banyak penggunanya merupakan pihak yang tidak tepat.
Sebab sudah tertulis dalam aturan bahwa pengguna solar subsidi hanya diperuntukan bagi sektor transportasi kendaraan bermotor pelat hitam untuk pengangkut orang atau barang. Lalu, kendaraan bermotor pelat kuning. Kecuali mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari 6.
“Kemudian kendaraan layanan umum lain misalnya ambulance, pemadam kebakaran, pengangkut sampah, kapal angkutan umum berbendera Indonesia, kapal perintis, serta kereta api penumpang umum dan barang,” jelasnya, Jum’at (25/3/2022).
Namun kenyataannya, fakta di lapangan, masih banyak masyarakat yang merupakan pelaku industri dan dominan mobil mewah menggunakan solar subsisidi. Padahal mereka sebenarnya dianggap mampu untuk membeli BBM diesel non subsidi.
“Maka itu kami minta pemilik dan pengguna mobil mewah ini menggunakan BBM diesel non subsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex. Sehingga solar subsidi bisa digunakan oleh yang lebih berhak dan membutuhkan,” kata dia.
Irto berjanji persoalan antre solar subisidi dan aturan penggunaan BBM subsidi hanya diperuntukkan bagi pengendara yang berhak akan disosialisasikan agar kebutuhan BBM subsidi tercukupi dan tidak menimbulkan antrean panjang.
“Untuk memastikan agar pengguna yang berhak atas solar subsidi bisa dipahami masyarakat Pertamina bersama stakeholder dan Pemerintah melalui BPH Migas akan terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai regulasi yang dibuat,” timpalnya. (Uci)
