Pengamat: Pemda Terlalu Formal Terapkan Aturan Pusat

- Redaksi

Sabtu, 31 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bagindo Togar

Bagindo Togar

SUARAPUBLIK. ID, PALEMBANG – Pengamat Sosial dan Politik Sumsel, Bagindo Togar Butar-Butar menilai, pemerintah daerah terlalu formal dalam menerapkan peraturan dari Pemerintah Pusat yakni mengenai Covid-19. Akibatnya muncul sikap individualistik di tengah masyarakat.

“Mudah-mudahan pemerintah di Sumsel juga memberikan pemahaman tentang nilai-nilai sosial, jangan hanya semata-mata berbahaya dan menular,” ungkap Bagindo, Sabtu (31/7/2021).

Alumni Fisip Unsri ini juga menilai, masyarakat menjadi khawatir yang luar biasa akibat Pandemi Covid-19. Bahkan, masyarakat juga banyak yang tidak paham terhadap karakterisitk, sehingga dampaknya terlalu berlebihan.

“Berbeda dengan daerah Jawa, mereka sudah berubah. Jika ada tetangga yang terkena Covid, mereka berempati memberikan bantuan seperti buah-buahan, roti lewat RT, RW dan Lurah. Padahal dulunya mengeliminir bahkan berlebihan,” ujarnya.

Dirinya berharap Pemerintah Kota Palembang juga harus menjelaskan informasi yang menyatakan karakteristik dan model transmisi kepada masyarkat. Bahkan pemerintah juga jangan seperti robot yang hanya konsen pada variable kesehatan dan ekonomi saja.

“Jangan rusak tatanan sosial gara-gara ketidak pahaman karakteristik penyakit,” ungkap Bagindo.

Namun, tidak hanya persoalan Covid saja, pemerintah tingkat bawah seperti aparat RT dan RW juga tidak berjalan, terkesan minim interaksi. Seharusnya ada komunikasi timbal balik, karena rakyat sangat membutuhkan kehadiran RT, RW dan Lurah.

“Ada yang salah, pemerintah harus memikirkan variable lain. Sejauh ini pemerintah serba formal dan protokoler. Pemerintah tidak siap dalam kondisi tidak normal, bahkan kondisi normal pun mereka tidak maksimal. Rakyat membutuhkan kehadiran pemerintah tidak harus walikota atau bupati. RT, RW dan Lurah juga bisa menjadi wakil pemerintah. Jangan muncul saat pilkada saja. Jadi warga jangan sembarangan memilih RT dan RW, lihat dulu track recordnya, bila tidak melayani dan tidak bisa bersilaturahmi tidak usah dipilih,” tegasnya.

Komunikasi virtual telah mengurangi intensitas komunikasi sosial. Padahal kebutuhan dasar manusia butuh komunikasi secara langsung. Komunikasi virtual tidak bisa menggantikan komunikasi secara langsung.

“Intensitas komunikasi dengan tetangga perlu ditingkatkan karena tetangga adalah orang pertama yang menolong ketika terjadi apa-apa. Cobalah belanja ke warung tetangga, jangan selalu dipikirkan masalah harga. Komunikasi perlu ditingkatkan, kalau ada apa-apa tetangga duluan yang datang bukan keluarga kita,” terangnya. (Nat)

Berita Terkait

Kunjungan Kerja Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke Satgas PKH di Jakarta
Kunjungan Kerja Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke BPK RI
Komisi I DPRD Sumsel Diterima Bupati OKU Timur, Bapak Ir H Lanosin, ST.,MT., MM dalam Kunjungan Kerja Koordinasi Pemerintahan Daerah di OKU Timur
KOMISI III DPRD SUMSEL PELAJARI STRATEGI OPTIMALISASI PAD DAN PENGELOLAAN FISKAL DI DPRD DIY
Perjuangan Masyarakat Banyuasin Berbuah Hasil, Komisi II DPR RI Desak Pencabutan HGU PT Melania Indonesia
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Ke-80 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026
Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hadiri Panen Raya Jagung Serentak di OKU Selatan
Ketua DPRD Sumsel dan Unsur Buruh Audiensi ke Kemenaker RI dan DPR RI Jakarta, 12–13 Mei 2026

Berita Terkait

Senin, 25 Mei 2026 - 20:38 WIB

Kunjungan Kerja Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke Satgas PKH di Jakarta

Senin, 25 Mei 2026 - 19:24 WIB

Kunjungan Kerja Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke BPK RI

Senin, 25 Mei 2026 - 18:45 WIB

Komisi I DPRD Sumsel Diterima Bupati OKU Timur, Bapak Ir H Lanosin, ST.,MT., MM dalam Kunjungan Kerja Koordinasi Pemerintahan Daerah di OKU Timur

Kamis, 21 Mei 2026 - 18:16 WIB

KOMISI III DPRD SUMSEL PELAJARI STRATEGI OPTIMALISASI PAD DAN PENGELOLAAN FISKAL DI DPRD DIY

Selasa, 19 Mei 2026 - 20:36 WIB

Perjuangan Masyarakat Banyuasin Berbuah Hasil, Komisi II DPR RI Desak Pencabutan HGU PT Melania Indonesia

Berita Terbaru