SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel), menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2022.
Disepakatinya dua Raperda ini terungkap dalam Paripurna ke XLV (45) dengan agenda penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tentang perubahan dan penambahan Propemperda Prov. Sumsel tahun 2022.
Paripurna perdana pada tahun 2022 ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel, H.M. Giri Ramanda N Kiemas, didampingi Wakil Ketua Kartika Sandra Desi, dihadiri Wakil Gubernur, Mawardi Yahya, serta Sekretaris Daerah SA Supriono.
Adapun dua Raperda tersebut adalah, Raperda tentang Jasa Kontruksi dan Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal.
Sebelum disepakati, terlebih dahulu peserta paripurna mendengarkan penjelasan dari Bapemperda Sumsel yang diketuai oleh Toyeb Rakembang, dan disampaikan pelapor Solehan Ismail.
Dalam penjelasannya, Bapemperda menyampaikan di antaranya, latar belakang serta urgensi dari Raperda tersebut, tentang jasa konstruksi disampaikan bahwa, kehadiran peraturan daerah ini sangat dinantikan untuk mengatasi kekosongan hukum tentang jasa kontruksi.
“Dengan kata lain kehadiran peraturan daerah ini nantinya memberikan legalitas bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan pada sub bidang jasa kontruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terang pelapor.
Selanjutnya, terkait Raperda Perubahan Perda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal disampaikan bahwa, Perubahan Peraturan Daerah ini sangat penting sebagai pelaksanaan delegasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah.
“Sehingga Peraturan Daerah ini nantinya akan menyempurnakan Peraturan Daerah sebelumnya,” lanjut pelapor.
Diakhir laporan, Bapemperda DPRD Sumsel menyimpulkan bahwa Raperda tersebut layak untuk ditambahkan dalam Propemperda tahun 2022. Hal ini setelah mempelajari seksama kelengkapan dokumen Raperda, mendengarkan penjelasan instansi pengusul dan mendengarkan masukan tim ahli/kelompok pakar DPRD Sumsel.
Setelah Mendengarkan Laporan, secara aklamasi para peserta paripurna menyetujui apa yang menjadi kesimpulan Bapemperda tersebut.
Agenda Paripurna pun ditutup dengan prosesi penandatanganan Keputusan DPRD yang menambahkan dua Raperda tersebut ke dalam Propemperda tahun 2022 yang rancangannya terlebih dahulu dibacakan Sekretaris DPRD Sumsel, Ramadhan S. Basyeban, dan telah disepakati oleh peserta sidang.
