SUARAPUBLIK.ID, MUBA- Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus melakukan langkah antisipatif menghadapi menurunnya penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun anggaran mendatang. Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Muba bersama Pj Sekretaris Daerah Muba Drs Syafarudin MSi, yang berlangsung di Ruang Rapat Banmus DPRD Muba, Kamis (27/11/2025).
Pj Sekda hadir bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah, di antaranya Kepala DPMPTSP Muba Joni Martohonan AP MM, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Muba Hendra Tris Tomy SSTP MECDEV, Plt Kepala BP2RD Muba M Hatta SE MM, dan jajaran OPD terkait lainnya.
RDP dipimpin Ketua Komisi II DPRD Muba Jon Kenedi SIP MSi, didampingi Wakil Ketua Komisi II Supriasihatin dan Sekretaris Komisi II Ziadatulher SE MH. Rapat juga dihadiri Ketua Komisi I DPRD Muba Indra Kusumajaya SH serta anggota Komisi II lainnya.
Dalam forum itu, Jon Kenedi menyampaikan dua usulan utama kepada Pemkab Muba dalam rangka memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Pertama, perlunya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan PAD yang beranggotakan perangkat daerah sesuai kewenangan sektoral masing-masing.
Kedua, Komisi II meminta Pemkab membentuk tim pencari fakta untuk menangani sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan, khususnya di sektor perkebunan, pertambangan batubara, migas, serta persoalan infrastruktur di kawasan hutan.
“Yang penting, pembentukan tim, baik Satgas maupun tim penyelesaian sengketa lahan harus segera berjalan. Jika memungkinkan, Desember ini sudah kita luncurkan sehingga mulai bekerja per 1 Januari 2026,” ujar Jon Kenedi.
Ia menambahkan, tantangan ke depan semakin berat karena menurunnya dana transfer pusat yang selama ini menopang lebih dari 80 persen struktur APBD Muba. “Karena itu kita harus memikirkan inovasi untuk memperkuat PAD agar pembangunan tetap berjalan, selaras dengan target Muba Maju Lebih Cepat,” ucapnya.
Jon Kenedi menilai Muba memiliki potensi besar yang belum tergarap, khususnya pada sektor perkebunan, pertambangan, dan berbagai jenis retribusi daerah.
Menanggapi usulan tersebut, Pj Sekda Muba Syafarudin menyampaikan apresiasi kepada Komisi II atas penyelenggaraan RDP sebagai ruang bertukar pandangan menghadapi tantangan fiskal 2026.
“Pengurangan DBH tentu sangat mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dan pelaksanaan program-program prioritas. Karena itu, tidak ada pilihan selain memperkuat PAD,” katanya.
Menurut Syafarudin, sejumlah sektor yang berpotensi menghasilkan pendapatan masih belum digarap optimal. Ia mencontohkan retribusi angkut angkut sawit, retribusi alur sungai, dan potensi lain yang memerlukan pembenahan regulasi.
“Kami berharap dukungan legislatif dan seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini harus dilakukan bersama agar menghasilkan dampak nyata,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala BP2RD Muba M Hatta memaparkan kondisi PAD tahun anggaran 2025. Dari total pendapatan daerah sebesar Rp4,29 triliun, PAD hanya menyumbang Rp587,37 miliar atau 13,69 persen. Sementara 86,31 persen sisanya berasal dari Dana Transfer Pusat dan Provinsi.
“Kita akan bekerja bersama, dan insyaallah pada tahun 2026 Satgas akan mulai dibentuk. Harapan kita, Satgas ini mampu bekerja optimal untuk mendorong peningkatan PAD,” kata Hatta.
