SUARAPUBLIK.ID, MUBA – Bupati Musi Banyuasin H M Toha melalui Wakil Bupati Muba Rohman, bersama dengan sejumlah kepala perangkat daerah Kabupaten Muba mengikuti Rapat Koordinasi dalam Rangka pembahasan langka kongkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2025, yang di gelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (4/6/2025) di Ruang Rapat Randik Pemkab Muba.
Rakor ini dipimpin langsung oleh, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol Drs Tomsi Tohir MSi, secara daring dari Kantor Kemendagri di Jakarta dan diikuti oleh Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengatakan, bahwasanya ada banyak program yang telah di inisiasi agar bisa mengendalikan inflasi di daerah. Seperti dilakukannya sidak pasar untuk memastikan pasokan pangan dan kebutuhan lainnya. Serta bisa dilakukan kegiatan operasi pasar murah.
Lanjutnya, Presiden RI juga telah menciptakan program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat diantaranya, program makan bergizi gratis (MBG). Program pembangunan 3 juta rumah, yang merupakan program ambisius pemerintah Indonesia untuk menyediakan hunian layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat miskin yang belum memiliki rumah. Program pemeriksaan kesehatan gratis.
Kemudian, program usulan lahan pembangunan sekolah rakyat tahap II. Program usulan pembangunan SMA unggul Garuda. “Inilah beberapa program Presiden yang harus kita laksanakan. Untuk kepala daerah, mari diupayakan untuk mewujudkan berbagai program ini agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.
Direktur Statistik Harga Windhiarso Ponco Adi P menyampaikan, angka inflasi nasional sangat ditentukan oleh kerja Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah Daerah sangat penting. Untuk mencegah atau mengatasi inflasi di daerah.
“Permasalahan inflasi harus dijadikan atensi karena sangat penting untuk menjaga situasi ekonomi dan membantu masyarakat,”ucapnya.
Sementara, Wakil Bupati Muba Rohman setelah mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi mengungkapkan, untuk menahan laju inflasi di Kabupaten Muba, pemerintah telah melibatkan berbagai stakeholder. “Dengan memperkuat koordinasi dan komunikasi untuk Menekan Angka Inflasi,” ulasnya.
Lanjutnya, Pemkab Muba juga terus berupaya melakukan langkah kongkret dalam mengendalikan angka inflasi dan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok serta menjamin keamanan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok masyarakat.
“Kedepannya kita bakal lebih meningkatkan langkah-langkah Pengendalian Inflasi di Kabupaten Muba, yang secara signifikan dapat memberikan dampak menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat. Untuk beberapa program pusat yang telah di sampaikan, Pemkab Muba tentunya dalam hal ini akan mendukung hingga menindaklanjuti agar program-program nya bisa terealisasi di Muba,” bebernya.
Kepala BPS Kabupaten Muba Trio Wira Dharma SST MM menyampaikan, pada minggu ke-5 Mei 2025, Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan IPH dengan nilai perubahan sebesar -4,46 persen. Komoditas penyumbang andil terbesar terhadap perubahan penurunan IPH di Kaby Muba secara berurutan antara lain cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah.
“Pemkab Muba akan terus sinergi dan saling berkoordinasi untuk pengendalian,” tandasnya.
