Menteri LH Sebut Kerugian Negara Akibat Karhutla Capai 18 Triliun

- Redaksi

Minggu, 25 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq saat kunjungan kerja ke Desa Jadi Mulya, Kabupaten OKI, Sumsel pada, Minggu (25/5/2025). Foto: Tia

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq saat kunjungan kerja ke Desa Jadi Mulya, Kabupaten OKI, Sumsel pada, Minggu (25/5/2025). Foto: Tia

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq menyebut kerugian negara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mencapai angka Rp18 triliun.

Hanif menyampaikan angka tersebut merupakan akumulasi dari berbagai kasus karhutla yang telah mendapatkan putusan hukum tetap selama beberapa tahun terakhir.

“Kerugian sebesar Rp18 triliun ini adalah kerugian lingkungan hidup akibat karhutla di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Sumsel, saya belum mendapatkan data spesifiknya,” ujar Hanif saat kunjungan kerja di Desa Jadi Mulya, Kabupaten OKI, Sumsel pada, Minggu (25/5/2025).

Ia menuturkan penanganan karhutla tidak boleh dianggap sepele. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah dan perusahaan pemegang konsesi untuk mengambil langkah dalam mencegah terjadinya karhutla.

“Karhutla ini bukan masalah kecil, jadi saya minta kepada gubernur dan pihak terkait agar memberikan sanksi kepada perusahaan yang lalai memenuhi kewajiban pencegahan, seperti kelengkapan peralatan, kesiapan personel, dan alokasi pendanaan,” tuturnya.

Ia mengatakan kementerian lingkungan hidup telah mengirim surat resmi kepada perusahaan-perusahaan pemegang konsesi, termasuk yang beroperasi di Sumsel.

“Surat tersebut berisi instruksi agar laporan kesiapan pencegahan karhutla disampaikan dalam waktu dua pekan. Selain itu, perusahaan diberikan tenggat waktu tiga bulan untuk menyelesaikan perbaikan fasilitas dan prosedur pencegahan,” katanya.

Ia menjelaskan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla akan menghadapi sanksi tegas sesuai undang-undang yang beraku.

“UU sudah mengatur dengan jelas, pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana hingga satu tahun penjara. Kita tidak bisa hanya berharap pada datangnya hujan, semua pihak harus proaktif untuk mencegah kebakaran,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dirinya mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam melindungi lingkungan dari dampak karhutla. Menurutnya, pencegahan yang serius tidak hanya melindungi lingkungan saja tetapi juga mencegah kerugian negara yang sangat besar.

“Dampak karhutla ini tidak hanya dirasakan oleh alam tetapi juga oleh masyarakat. Kerugian Rp18 triliun bukan angka kecil, dan kita harus pastikan tidak ada lagi kerugian seperti ini di masa depan,” ucap dia.

Berita Terkait

‎Diduga Ada Kios Tak Sesuai Peruntukan, Pemkab OKI Gandeng Kejaksaan Tertibkan Pasar Shopping Kayuagung
Menanggalkan Riuh Masa Muda, Menjinakkan Bara
HUT ke-81 OKI Digelar Sederhana, Pemerintah Fokus Tangani Karhutla
Enam Perusahaan Diawasi, Pemkab OKI Verifikasi Area Terbakar
OKI Optimalkan Peran MPA untuk Cegah Karhutla di Wilayah Raw
Tanggulangi Karhutlah, 1.470 Personel Perusahaan dan 176 KTPA Siaga di OKI .
47 Tim Muda OKI Berebut Tiket ke Seri Nasional Liga Merah Putih
Menjadi Jembatan Akses Keuangan, Mantri BRI Menembus Pelosok OKI

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 10:44 WIB

‎Diduga Ada Kios Tak Sesuai Peruntukan, Pemkab OKI Gandeng Kejaksaan Tertibkan Pasar Shopping Kayuagung

Rabu, 14 Oktober 2026 - 14:39 WIB

Menanggalkan Riuh Masa Muda, Menjinakkan Bara

Senin, 12 Oktober 2026 - 20:48 WIB

HUT ke-81 OKI Digelar Sederhana, Pemerintah Fokus Tangani Karhutla

Kamis, 8 Oktober 2026 - 10:37 WIB

Enam Perusahaan Diawasi, Pemkab OKI Verifikasi Area Terbakar

Kamis, 8 Oktober 2026 - 10:35 WIB

OKI Optimalkan Peran MPA untuk Cegah Karhutla di Wilayah Raw

Berita Terbaru

Kota Palembang

Pergoki Suami Bersama WIL di Hotel, IRT Lapor Polisi

Sabtu, 17 Okt 2026 - 17:23 WIB