SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Komisi IX DPR RI mengunjungi Embarkasi Palembang, Senin (03/06/2024). Komisi IX yang berisikan Diva Indonesia, Krisdayanti (KD) ini meninjau fasilitas Embarkasi Palembang untuk para Jemaah Haji terutama Jemaah yang masuk dalam kategori Resiko Tinggi (Risti).
Hasilnya, Meski jumlah jemaah haji yang masuk kategori resiko Risti mencapai 87 persen, layanan embarkasi Palembang dinilai layak mendapatkan apresiasi.
Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menilai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait Embarkasi Palembang. Embarkasi Palembang merupakan salah satu embarkasi di Indonesia yang tingkat lansia dan risti tinggi yaitu mencapai 87 persen.
Tentu saja ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah pusat sehingga jemaah lansia dan risti tidak mendapat kesulitan diberangkatkan ke Saudi.
“Meskipun tinggi tingkat jemaah lansia dan risti, beberapa tahun terakhir Embarkasi Palembang mendapat penghargaan dari sisi embarkasi yang paling baik memberikan pelayanan kepada jemaah haji kita. Bahkan menurut saya, ini suatu hal yang perlu diapresiasi oleh kita semua sehingga dengan demikian dapat dicontoh oleh embarkasi-embarkasi lain di Indonesia,” puji Saleh Daulay.
Hal lain yang perlu diperhatikan terkait Embarkasi Palembang adalah status tanah Asrama Haji Sumsel. Pengelolaan Asrama Haji oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan tanahnya bukan milik Pemprov dan juga bukan milik Kemenag.
“Kalau tidak salah ini tadi katanya tanahnya milik Lanud. Ini kan perlu diselesaikan dan diperhatikan secara khusus. Sebab, kalau kepemilikan tanahnya tidak jelas, maka investasinya kedepan akan menjadi ragu-ragu, sehingga pemerintah provinsi untuk menyiapkan anggarannya juga merasa ragu-ragu,” jelas Saleh Daulay.
“Saya kira inilah hal-hal yang perlu diperhatikan. Untuk hal-hal lain saya kira sudah sangat baik. Tentu masih ada kekurangan, misalnya fasilitas ditambah, petugas ditambah, anggaran ditambah. Saya kira itu permintaan lazim bagaimana kita mempersiapkan pelayanan lebih baik ke depan,” tuntas Daulay.
Sementara itu, Kakanwil Kemenag Sumsel Syafitri Irwan menjelaskan, Embarkasi Palembang sendiri mulai beroperasi sejak tahun 2006. Layanan penerimaan jamaah sudah sejak tahun 2006 dilakukan dengan menerapkan One Stop Service.
Ada beberapa sarana dan prasarana yang disediakan untuk lansia dan disabilitas seperti jalur fast track, kendaraan antar jemput jemaah, ambulan, kursi roda, kamar khusus lansia dan disabilitas, serta prioritas kursi bisnis di pesawat. “Untuk pengguna kursi roda, lansia, disabilitas maka akan mendapatkan pelayanan lebih dulu. Ini merupakan bentuk pelayanan maksimal kepada jemaah haji,” ujarnya.
Selain itu, adapula layanan lain yang diterima jemaah yaitu penerimaan bagasi jemaah haji sehari sebelum jemaah masuk embarkasi. Kemudian layanan konsumsi, layanan akomodasi, layanan transportasi, layanan kesehatan/poliklinik, layanan pemantapan manasik haji serta sosialisasi penggunaan fasilitas pesawat dan pemantapan karu dan karom.
Ada juga inovasi di tahun ini, di mana jemaah dapat memesan makanan sesuai kebutuhan kesehatan dengan catatan menginformasikan melalui petugas kloter paling lambat sehari sebelum masuk asrama haji.
“Embarkasi Palembang juga menyiapkan fasilitas guna menunjang kesiapan jemaah dalam menjalani rangkaian ibadah haji seperti mock up pesawat, miniatur ka’bah ukuran sebenarnya, lintasan sa’i dan tempat melontar jumroh, serta masjid dan fasilitas lainnya,” jelas Syafitri.
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas 1 Palembang Emmilya Rosa menjelaskan, hingga kloter 17 yang berangkat kemarin, BKK telah melakukan pemeriksaan terhadap 7.618 jemaah. Dari jumlah tersebut, jemaah dengan resiko tinggi mencapai angka 6.590 atau mencapai 86,51 persen. Sedangkan jemaan tanpa resiko tinggi berjumlah 1.028 jemaah atau 13,49 persen.
“Sebanyak 220 jemaah Risti karena usia, 3.653 Risti karena penyakit , serta 2.807 karena penyakit dan usia,” jelas Emmilya.
