EMPAT LAWANG, SUARAPUBLIK.ID – Persoalan masih banyaknya wilayah tanpa jaringan telepon seluler (blank spot) di Kabupaten Empat Lawang menjadi perhatian Anggota Komisi VI DPR RI, H. Iskandar, SE. Ia meminta Telkomsel segera mengambil langkah konkret untuk memperluas cakupan layanan agar masyarakat dapat menikmati akses komunikasi yang layak.
Hal tersebut disampaikan Iskandar saat menghadiri pembentukan Relawan Partai Amanat Nasional (PAN) di halaman Kantor DPC PAN Kabupaten Empat Lawang, Sabtu (1/8/2026).
“Seperti kita ketahui, Empat Lawang ini masih banyak yang belum ada sinyal HP. Di titik tempat kita berdiri saja tidak ada satu batang pun sinyal yang hidup,” ujar Iskandar.
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan Kementerian BUMN dan operator telekomunikasi, Iskandar mengaku telah berkoordinasi langsung dengan pihak Telkomsel terkait kondisi tersebut.
Menurutnya, tim Telkomsel dari Bengkulu telah turun ke lapangan setelah mendapat arahan dari kantor regional di Palembang untuk melakukan survei lokasi.
“Kemarin petugas Telkomsel datang dari Bengkulu dan mendapat perintah dari Palembang untuk mengecek. Alhamdulillah, setelah disurvei ternyata benar di sini memang tidak ada sinyal,” ungkapnya.
Ia berharap hasil survei tersebut segera ditindaklanjuti dengan pembangunan atau penguatan jaringan telekomunikasi sehingga masyarakat di Empat Lawang dapat menikmati layanan komunikasi yang lebih baik.
“Harapan kita, Telkomsel dan operator lainnya bisa segera memperkuat kualitas dan cakupan sinyal agar program-program pemerintah benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Itulah tugas PAN, membantu rakyat bukan hanya saat pemilu, tetapi setiap saat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Iskandar juga menjelaskan pembentukan relawan PAN bertujuan memperkuat jaringan partai hingga ke pelosok desa. Menurutnya, relawan memiliki peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dengan para wakil rakyat.
“Tugas relawan adalah menyerap aspirasi masyarakat, mengetahui persoalan yang dihadapi rakyat, kemudian menyampaikannya kepada DPRD, DPC, DPW hingga DPR RI agar dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program yang berpihak kepada masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan para relawan agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum tentu benar di media sosial.
“Jangan mudah terbius berita-berita hoaks di media sosial. Kondisi ekonomi saat ini dipengaruhi situasi global yang berdampak pada pendapatan negara maupun daerah. Karena itu, masyarakat harus memahami kondisi yang sebenarnya dan tidak mudah termakan informasi yang menyesatkan,” pungkasnya.
Penulis : Yun
Editor : Jaks
