SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk mengevaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Hal itu dikarenakan Kesbangpol Sumsel belum merealisasikan anggaran belanja hibah yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumsel tahun 2021, salah satunya belanja hibah untuk partai politik (parpol) yang memiliki kursi di DPRD Sumsel. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Antoni Yuzar.
Menurut Antoni, pihaknya meminta Pemprov Sumsel untuk mengevaluasi kinerja Badan Kesbangpol yang dinilai belum maksimal merealisasikan dana hibah APBD 2021, karena belum ada pembahasan mengenai LUPA dan PPAS di Kesbangpol.
“Sepertinya ada masalah dan ini perlu dievaluasi. Tidak ada kemajuan, padahal sudah beberapa kali kita rapat dengan Kesbangpol,” katanya, Selasa (21/9/2021).
Politisi PKB Sumsel ini menjelaskan, sejauh ini pihaknya belum bisa mencairkan total dana hibah untuk parpol sebesar Rp4.963.041.600,00 itu, hal itu lantaran Badan Kesbangpol beralasan item hibah itu terkendala karena salah satu parpol belum mengajukan proposal.
“Kalau ada satu parpol lambat tapi partai lain selesai, ya silahkan cairkan yang sudah selesai, sepertinya mereka membuat-buat alasan saja. Janganlah seperti itu, nanti ini akan kami bawa ke dalam rapat Paripurna,” ungkapnya.
Berdasarkan Permendagri No.77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja hibah ini termasuk jenis belanja operasional pemerintah provinsi, bersama dengan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi dan belanja Bansos.
Sementara itu, di dalam APBD Sumsel untuk tahun anggaran 2021, Pemprov Sumsel menganggarkan belanja hibah sebesar Rp1,72 triliun dengan realisasi saat ini Rp1,14 triliun atau sekitar 66 persen.
Namun, untuk rincian dana anggaran belanja hibah yang belum direalisasikan oleh Badan Kesbangpol dengan pagu sebesar Rp15.1 miliar itu terdiri dari.
“Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Rp1,8 miliar, KPU Sumsel sebesar Rp 7 miliar, Parpol yang mendapat kursi di DPRD Sumsel Rp4,9 miliar,
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Rp1 miliar, Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Rp60 juta,
ICD Sumsel Rp100 juta dan Ikatan Mahasiswa Ogan Komering Ilir (IMOKI) Rp150 juta,” terang Antoni. (Nat)
