SUARAPUBLIK.id, Banten- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyampaikan, masalah ketertinggalan wanita umumnya menjadi problem di negara- negara dunia ketiga, seperti di Afrika, kemudian di Asia khususnya Asia Tengah dan Asia Timur Tengah yang masih banyak persoalan pengklasteran bahwa perempuan tidak perlu untuk ikut bersama laki-laki dalam hal kesetaraan.
“Banyak yang kita lakukan dewasa ini, khususnya wanita-wanita di parlemen itu mereka menyatukan pendapat bahwa tidak ada persoalan yang harus kita kotak-kotakan antara kesempatan laki-laki dan kesempatan perempuan untuk mencapai tujuan kemajuan,” ungkap Hafisz usai mengikuti Roundtable Discussion dengan tema “Generating Commitments To Build Forward”, secara hybrid di Tangerang, Banten, Selasa (8/6/2021).
“Maka dari itu saya sampaikan, sebetulnya yang kita permasalahkan bukan 20 persen atau 30 persen atau 50 persen (keterlibatan perempuan di parlemen), kita ingin betul-betul orang yang terpilih itu yang mempunyai kemampuan, terserah perempuan atau laki-laki. Saya pikir yang penting aksesnya, ketika suatu lembaga politik memberikan akses yang cukup kepada wanita, maka dia akan siap untuk bertarung di situ,” ungkapnya.
Lebih lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai bahwa wanita mempunyai beberapa keterbatasan fisik, sehingga dalam segala hal akan sulit juga akan mengalahkan kaum adam yang fisiknya memang lebih kuat. Namun keduanya memiliki kesamaan dari sisi kemampuan berfikir ataupun sisi emosional.
“Maka dari itu, pendidikan lah pintu masuknya. Saya sampaikan bahwa dengan pendidikan kita bisa melihat bahwa kemampuan-kemampuan ini akan diuji di sana, apakah dia akan kompeten ketika mewakili rakyatnya untuk menjadi Anggota DPR, apakah dia kompenten, dia menjadi pimpinan-pimpinan di lembaga parlemen dunia. Jangan sampai salah arah bahwa seolah-olah emansipasi ini hanya memberikan kesempatan wanita sebesar-besarnya untuk menjadi karier politik, bukan begitu,” ujar Hafisz.
“Sebetulnya adalah akses pendidikan yang kita berikan kepada perempuan itu harus sama dengan laki laki, tidak boleh dibedakan, termasuk juga kesempatan mereka untuk menikmati posisi-posisi tertentu. Maka dari itu, dalam sisi apapun saya kira dominasi laki-laki itu dia akan lebih determinasi dalam sisi fisiknya, tetapi untuk yang lain-lain kami sepakat semua akses itu harus sama,” tandas legislator dapil Sumatera Selatan I itu. (rill/jak)
