SUARAPUBLIK.ID, MUBA- Kordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Sumatera Selatan (FITRA Sumsel) Nunik Handayani merilis Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan untuk pagu Pendapatan Daerah sebesar Rp 3.118,83 miliar. Namun hingga periode pelaporan pada tanggal 4 Mei 2026, realisasi pendapatan baru mencapai Rp 380,35 miliar atau sekitar 12,20 persen.
Angka ini menunjukkan bahwa capaian pendapatan masih relatif rendah dan belum mencerminkan kinerja yang optimal, meskipun kondisi ini umumnya terjadi pada tahap awal tahun anggaran.
“Bisa jadi rendahnya realisasi ini dapat dipengaruhi oleh belum maksimalnya penerimaan dari berbagai sumber, baik pendapatan asli daerah maupun transfer pusat, serta kemungkinan adanya keterlambatan dalam proses administrasi dan pencairan,”ungkap Nunik, Selasa (5/5).
Sementara, di sisi lain, belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp 3.262,83 miliar dengan realisasi mencapai Rp 480,03 miliar atau 14,71 persen. Realisasi belanja ini sedikit lebih tinggi dibandingkan pendapatan, yang menandakan bahwa pemerintah daerah mulai menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan.
Namun demikian, tingkat penyerapan belanja secara keseluruhan masih tergolong rendah, sehingga perlu adanya percepatan pelaksanaan program di periode berikutnya.
“Kalau kita lihat pada komponen belanja pegawai mendominasi struktur belanja daerah. Dari total pagu sebesar Rp 1.698,02 miliar, realisasinya telah mencapai Rp 369,09 miliar atau sebesar 21,74 persen,”terangnya.
Sehingga, Persentase ini relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata realisasi belanja daerah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa belanja yang bersifat rutin dan wajib, seperti gaji dan tunjangan pegawai, cenderung lebih cepat terserap dibandingkan belanja pembangunan atau belanja modal.
“Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja aparatur, sehingga ruang fiskal untuk belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat menjadi relatif terbatas dan sangat rendah,”bebernya.
Lanjut Nunik, Jika dibandingkan antara pendapatan dan belanja, terlihat bahwa baik dari sisi perencanaan maupun realisasi, belanja lebih besar daripada pendapatan.
Hal ini menunjukkan adanya kondisi defisit anggaran. Pada tahap awal tahun, kondisi ini masih dapat dianggap wajar, namun tetap perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan tekanan terhadap keuangan daerah. Apabila realisasi pendapatan tidak segera ditingkatkan, sementara belanja terutama belanja rutin (belanja pegawai ) terus berjalan, maka keseimbangan fiskal daerah dapat terganggu.
Secara keseluruhan, kondisi APBD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2026 menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah masih dalam tahap awal dan membutuhkan percepatan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
“Pemerintah daerah perlu mendorong optimalisasi pendapatan, khususnya dari sektor-sektor potensial, serta mengendalikan belanja agar lebih efisien dan tepat sasaran. Selain itu, penting untuk mulai mengarahkan komposisi belanja agar lebih proporsional, dengan meningkatkan porsi belanja yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan pembangunan, sehingga manfaat APBD dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Musi Banyuasin,”imbuhnya.
(Sumber data dari Kemenkeu Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah).
