TANJUNG ENIM, SUARAPUBLIK.ID – Pembayaran ganti rugi lahan di kawasan tambang PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menjadi sorotan. Pasalnya, muncul dugaan pembayaran justru diberikan kepada pihak yang tidak berhak, sementara orang yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah mengaku belum menerima ganti rugi.
Persoalan ini kini menjadi perhatian penyidik Polda Sumatera Selatan (Sumsel). Penasihat hukum pelapor, Ahmad Basuki, S.H., meminta aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa pihak-pihak yang tercatat menerima uang, tetapi juga mengungkap sosok yang diduga mengatur proses pembayaran tersebut.
Desakan itu disampaikan setelah dilakukan pengecekan langsung terhadap objek tanah yang disengketakan bersama penyidik Polda Sumsel, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta perwakilan PTBA dan PT Bumi Sawindo Permai (BSP), Kamis (19/11/2026).
Dalam pengecekan tersebut, tim melakukan pengambilan titik koordinat pada sejumlah sampel bidang tanah untuk memastikan posisi dan batas lahan yang menjadi objek persoalan.
Ahmad Basuki mengatakan, lahan yang sebelumnya merupakan perkebunan kelapa sawit kini telah berubah menjadi kawasan pertambangan. Namun, kliennya yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah tersebut disebut belum pernah menerima pembayaran ganti rugi.
Berdasarkan hasil pengecekan lapangan yang disampaikan Basuki, objek tanah berada di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PTBA, tetapi berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT BSP.
Meski demikian, kepastian letak dan batas masing-masing bidang masih perlu diperkuat melalui pencocokan koordinat serta dokumen resmi dari instansi berwenang.
Persoalan semakin menjadi perhatian karena PTBA sebelumnya menyatakan telah melakukan pembayaran ganti rugi atas lahan yang dipermasalahkan. Namun, menurut Basuki, sejumlah keterangan dalam pemeriksaan justru memunculkan dugaan ketidaksesuaian antara identitas penerima pembayaran, dokumen alas hak, dan lokasi tanah.
Diduga Bermodal KTP, Penerima Hanya Dapat Rp1 Juta
Basuki mengungkapkan, berdasarkan keterangan yang menurutnya diperoleh selama proses pemeriksaan, terdapat pihak yang mengaku hanya menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sementara dokumen tanah disebut telah disiapkan oleh oknum tertentu dan mereka tinggal menandatangani berkas.
Bahkan, terdapat keterangan bahwa uang yang diterima kemudian diserahkan kembali kepada pihak yang mengarahkan proses pembayaran tersebut. Adapun pemilik identitas disebut hanya memperoleh sekitar Rp1 juta hingga Rp5 juta.
Kejanggalan lainnya berkaitan dengan penerima pembayaran yang mengaku memiliki tanah, tetapi lokasi tanah yang diklaim disebut berada sekitar delapan kilometer dari objek sengketa.
Menurut Basuki, hasil pengecekan lapangan menunjukkan lokasi yang diklaim penerima tersebut berada di luar bidang tanah yang menjadi objek laporan.
“Kalau PTBA menyatakan sudah membayar, perlu diperjelas membayar kepada siapa, apakah kepada pihak yang benar-benar berhak atau justru kepada pihak lain. Apa dasar haknya dan di mana letak tanah yang dibayarkan?” tegas Basuki.
Ia menilai, keterangan-keterangan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh karena berpotensi mengarah pada dugaan rekayasa dokumen, penggunaan identitas pihak lain, hingga pengondisian penerima pembayaran.
Namun, seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi, pencocokan dokumen, verifikasi lokasi tanah, serta penelusuran aliran dana.
Minta Polda Ungkap Sosok Mr. X
Basuki meminta penyidik Polda Sumsel mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada orang-orang yang namanya tercatat sebagai penerima uang ganti rugi.
Penyidik juga harus menelusuri pihak yang mengurus, mengarahkan, memverifikasi, hingga menyetujui pembayaran. Sebab, jika benar terdapat pembayaran kepada pihak yang tidak berhak, harus diketahui bagaimana proses tersebut bisa terjadi.
Termasuk siapa yang menyiapkan dokumen, memeriksa keabsahan alas hak, menetapkan penerima, hingga memberikan persetujuan pencairan dana.
“Yang perlu diungkap bukan hanya siapa yang menerima uang, tetapi juga siapa yang mengurus, memverifikasi, dan menyetujui pembayarannya. Jika ada pihak yang mengendalikan proses tersebut, siapa pun ‘Mr. X’-nya harus diungkap berdasarkan alat bukti,” ujarnya.
Ia juga meminta penyidik menelusuri seluruh tahapan pembebasan lahan, mulai dari pendataan pemilik, pengukuran bidang, penyusunan dokumen, verifikasi alas hak, penetapan penerima, hingga persetujuan dan pencairan pembayaran.
Menurutnya, penelusuran secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pihak yang diduga mengatur proses pembayaran dan memperoleh keuntungan dari transaksi yang kini dipersoalkan.
Tegaskan IUP Tidak Menghapus Hak Pemilik Tanah
Selain dugaan penyimpangan pembayaran, Basuki turut menyoroti kewajiban perusahaan pertambangan dalam menyelesaikan hak atas tanah masyarakat.
Ia menegaskan, keberadaan IUP PTBA tidak serta-merta menghapus hak kepemilikan masyarakat atas tanah yang berada di dalam wilayah pertambangan.
Basuki merujuk Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahan terakhirnya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Ketentuan tersebut mewajibkan pemegang IUP atau IUPK menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sebelum melakukan kegiatan operasi produksi.
Sementara Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 138 menegaskan bahwa hak pertambangan tidak dengan sendirinya mencakup kepemilikan atas tanah permukaan bumi.
“Perusahaan wajib terlebih dahulu menyelesaikan hak atas tanah dengan pemilik yang sah, termasuk pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. IUP tidak dapat dijadikan alasan untuk menguasai atau menambang tanah dengan mengabaikan hak pemiliknya,” tegas Basuki.
Karena itu, ia meminta instansi berwenang ikut memeriksa kepatuhan kegiatan operasi produksi pada bidang tanah yang disengketakan, terutama terkait kewajiban penyelesaian hak atas tanah.
Basuki juga menekankan, persoalan dugaan belum diselesaikannya hak atas tanah harus diperiksa secara tersendiri dan tidak serta-merta disamakan dengan perkara penambangan tanpa izin.
Di sisi lain, PTBA diminta membuktikan pembayaran ganti rugi yang sebelumnya diklaim telah dilakukan. Pembuktian tersebut mencakup identitas penerima, dasar kepemilikan tanah, lokasi bidang, hingga bukti aliran dana.
“Kami meminta proses hukum berjalan terbuka, akuntabel, independen, dan profesional. Hak klien kami harus segera diselesaikan. Apabila ditemukan perbuatan pidana, pihak-pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya,” pungkas Basuki.
Kini, penyidikan Polda Sumsel diharapkan dapat mengurai seluruh kejanggalan dalam pembayaran ganti rugi tersebut. Bukan hanya memastikan siapa yang menerima uang, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang berada di balik proses pembayaran hingga memastikan hak pemilik tanah yang sebenarnya.
Penulis : Yun
Editor : Jaks


















