PALEMBANG,SUARAPUBLIK.ID– Pendidikan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan fondasi utama dalam mencetak generasi emas penyambung estafet bangsa. Menyadari krusialnya peran sektor ini, para wakil rakyat yang tergabung dalam Daerah Pemilihan (Dapil) II Kota Palembang melakukan langkah proaktif dengan menjemput bola, mendengarkan langsung keluh kesah serta harapan dari garda terdepan pendidikan: para guru dan siswa.
Langkah nyata ini diwujudkan dalam rangkaian Reses Masa Persidangan V Tahun 2026 DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang berlangsung maraton pada 10 hingga 17 Februari 2026.
Selama sepekan penuh, para legislator ini berkomitmen memastikan bahwa kebijakan pemerintah selaras dengan kebutuhan di lapangan.
Kegiatan reses ini dipimpin langsung oleh Hj. Zaitun, SH, MKn (Partai Gerindra) selaku Koordinator Dapil II, didampingi oleh sederet tokoh berpengalaman lainnya, yakni:
H. Nopianto, S.Sos., MM (Partai Nasdem)
Muhammad Yansuri, S.IP (Partai Golkar)
Ir. H. Zulfikri Kadir (PDI Perjuangan)
H.M Anwar Al-Syadat, S.Si, M.Si (PKS)
Tamtama Tanjung, SH (Partai Demokrat)
Fajar Febriansyah, ST, M.I.Kom (PAN)
Kehadiran tokoh-tokoh dari berbagai fraksi ini menunjukkan adanya kesatuan visi dalam memajukan kualitas sumber daya manusia di Kota Palembang.
Tim Dapil II menyisir berbagai institusi pendidikan, mulai dari sekolah negeri unggulan, sekolah swasta berbasis religi, hingga sekolah tinggi kesehatan. Sekolah-sekolah yang dikunjungi antara lain:
SMAN 17, SMAN 15, SMAN 5, dan SMKN 2 Palembang, SMA Nurul Iman, SMA Adabiyah, SMA IBA serta Perguruan tinggi di Stikes Budi Mulia dan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi. Di SMAN 17 Palembang, tim menyerap aspirasi mendesak terkait perbaikan sarana dan prasarana. Sebagai sekolah unggulan yang kembali menerapkan sistem asrama (boarding school) bagi siswa baru, kelayakan fasilitas menjadi kunci keberhasilan proses belajar-mengajar.
Pihak sekolah berharap dukungan pemerintah provinsi dapat mempercepat revitalisasi gedung yang mulai dimakan usia demi kenyamanan siswa berprestasi.
Apalagi sekolah unggulan ini sekarang kembali menerapkan sistem tinggal di asrama selama satu tahun bagi peserta didik baru. Lalu minta perbaikan akses jalan ke sekolah yang rusak. Aspirasi soal perbaikan akses jalan ke SMAN 17, ditanggapi anggota Dapil II, Yansuri.
Dia minta dibuatkan proposal yang ditujukan pada dirinya. “Insyaallah tahun 2027 akan terealisasi,” kata Yansuri.
Aspirasi dari SMKN 2 Palembang, sekolah kejuruan ini minta bantuan revitalisasi peralatan yang dibutuhkan siswa untuk belajar dan praktik dan pengadaan AC untuk masjid sekolah.
Sementara di SMAN 15, pihak sekolah minta bantuan penambahan ruang kelas mengingat sekolah ini hanya punya 25 ruang belajar sedangkan animo calon siswa untuk masuk sekolah ini cukup tinggi. Di sini juga ada yang menanyakan bantuan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan.
Di SMKN 2 Palembang meminta AC untuk masjid dan langsung diwujudkan pada hari itu juga oleh Zulfikri Kadir beserta anggota dapil II lainnya.
Sekolah swasta pun tak ketinggalan menyampaikan aspirasi. Seperti dilontarkan siswi SMA Nurul Iman yang mendambakan meja dan kursi belajar memadai di kelas. Menurut dia, mobiler di sekolahnya sudah banyak rusak. Keluhan lain di sini adalah soal banjir.
“Aspirasi yang kami terima, mulai dari infrastruktur sekolah hingga fasilitas kesehatan di perguruan tinggi, akan menjadi catatan penting dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran di DPRD Sumsel ke depan. Kami ingin memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal hanya karena kendala fasilitas,” ujar Novianto.
Selain fokus pada institusi pendidikan, rombongan juga tidak melupakan dialog kemasyarakatan. Pertemuan tatap muka digelar di tiga titik strategis: Di Kelurahan D IV 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Kelurahan 3 Ilir dan Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Seperti di Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan IT I, warga minta lahan parkir untuk Puskesmas Talang Ratu, gapura untuk kantor lurah.
Lalu, minta peralatan tensi dan tes darah, ambulance, drainase mampet hingga membuat banjir, dan masalah lampu jalan. Semua aspirasi yang disampaikan dicatat dan dirangkum untuk kemudian disampaikan kepada pihak sesuai kewenangan melalui rapat paripurna DPRD Sumsel.
Sementara saat di lokasi pertemuan, anggota Dapil II yang juga Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, menjelaskan, Dapil II sangat berusaha untuk merealisasikan apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat.
Namun, dia pun menyampaikan, pada 2026 ada kebijakan secara nasional dari pemerintah pusat berupa pengurangan dana transfer ke daerah sehingga mempengaruhi ruang fiskal di APBD.
Sehingga program-program yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel tidak maksimal.
“Pengurangannya hampir Rp 2 triliun. Kami di Dapil II dan Komisi V sudah berupaya agar apa yang menjadi usulan dapat terealisasi, tapi di tengah jalan kebijakan pemerintah pusat turun sehingga semua anggaran harus dirombak,” kata Nopianto.
Sementara Koordinator Dapil II, Hj Zaitun, pada salah satu pertemuan mengatakan, pihaknya berharap lewat kegiatan reses ini dapat menampung apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti. (uci/adv)
Penulis : suci
Editor : Redaksi
