SUARAPUBLIK.ID, PAGAR ALAM – Setelah melewati proses pembahasan bersama mitra terkait, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagar Alam menyepakati Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pemkot Pagar Alam tahun anggaran 2026.
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan keputusan bersama antara Pemkot dengan DPRD Kota Pagar Alam dalam sidang paripurna XV dengan agenda laporan Badan Anggaran (Banggar) yang dipimpin Wakil Ketua I Hj Desy Siska.
Dalam penutupan sidang Wakil Ketua Hj Desy Siska menekankan agar pemkot mempedomani catatan-catatan strategis yang disampaikan oleh Banggar.
Sementara Wali Kota Ludi Oliansyah dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada DPRD Pagar Alam atas segala kerja kerasnya dalam rangka mencermati, meneliti dan mengkaji serta membahas KUA/PPAS Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026 sampai dengan pengambilan keputusan pada hari ini.
“Selanjutnya, beberapa catatan strategis yang telah disampaikan akan menjadi perhatian kami dan segera ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.
Ia menambahkan, pembangunan di Kota Pagar Alam diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap, menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Pemkot Pagar Alam selalu membuka diri, dari segala kritik dan masukan dari semua pihak terutama pada DPRD Kota Pagar Alam.
“Semoga apa yang telah di programkan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Tahun Anggaran 2026, dapat memberikan dampak peningkatan kesejahteraan perekonomian bagi masyarakat Kota Pagar Alam,” jelasnya. (ANA)
