DPRD Pertanyakan Peran Dinkes Terhadap Posyandu, Warga Usulkan Soal Infrastruktur Jalan dan Penerangan

Kota Palembang168 Dilihat

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Berbagai aspirasi disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), saat melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihan (Dapil) Palembang II yang meliputi 9 Kecamatan. Sejumlah masukan ditampung para wakil rakyat, mulai dari sertifikat bekerja hingga permasalahan banjir.

Reses Tahap II berlangsung pada 4-9 September 2023. Adapun pelaksanakan reses meliputi sembilan Kecamatan, yaitu Kecamatan Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Alang-Alang Lebar (AAL), Sukarame, Kemuning, Sako, Kalidoni, dan Sematang Borang.

Pada hari pertama dan kedua, banyak masukan dan keinginan masyarakat yang telah disampaikan secara langsung. Sementara di hari ketiga reses, titik pertama anggota dewan melakukan dialog interaktif dengan kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumsel.

Baca Juga :  Kepala LAN RI Sebut BPSDM Sumsel Sangat Layak Jadi Pusat  Pengembangan Kompetensi ASN di Sumatera 

Di kantor Dinkes Sumsel, Budiarto Masrul, selaku Koordinator reses Dapil Sumsel II Palembang, menyampaikan bahwa seberapa besar peran Dinkes Sumsel terhadap pelaksanaan Posyandu.

“Tadi kami membahas Posyandu yang punya peran strategis untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya bayi. Mulai dari kandungan sampai dia lahir, dan perlu ada peningkatan keterampilan para kader yang mengelola Posyandu itu. Jangan sampai dia menjadi kader tapi tidak memahami penggunaan alat-alat, bagaimana mengatur gizi dan sebagainya. Kita minta Dinas Kesehatan terus melakukan pelatihan-pelatihan ke para kader-kader yang ada di seluruh Kabupaten/Kota,” kata Budi.

Hari ketiga reses, titik kedua dilaksanakan di Kelurahan Sukabangun di rumah sakit hewan. Winarsih, ketua RT 35 RW 01, mengeluhkan persoalan banjir yang kerap terjadi di daerah mereka.

Baca Juga :  Lonjakan Harga Beras Bantuan Pangan Nasional Di Percepat

“Banjir ini kalau sudah datang payah pak, tingginya sudah selutut orang dewasa,” keluh Winarsih.

Nopianto dari Fraksi Partai Nasdem, komisi IV bidang infrastruktur menambahkan, banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Namun, yang paling dominan yakni permasalahan banjir.

“Mengatasi permasalahan banjir tidak bisa sepotong-sepotong, juga tidak bisa dibebankan kepada Pemerintah Kota Palembang saja, tapi penanganan banjir harus terintegrasi dri pemerintah pusat sampai ke Pemkot,” kata Novanto.

Hari ketiga reses titik ketiga dilaksanakan di Kelurahan Sukodadi. Di Sukodadi permasalahan yang disampaikan warga yakni sama seperti di Kelurahan-Kelurahan sebelumnya, yakni banyaknya lampu jalan yang mati.

Baca Juga :  Kualitas Udara Memburuk Dinkes Palembang Berencana Buka Posko Kesehatan

“Kami khawati kalau lampu jalan mati angka kriminalitas semakin tinggi, terutama begal,” keluh Fahri warga setempat.

Hari ketiga titik keempat reses dilaksanakan di Kelurahan Talang Betutu. Di Talang Betutu permasalahan masyarakat yakni terkait pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan pengadaan lampu jalan yang mati.

Turut hadir pada reses tersebut, anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel II, Muhammad Yansuri (Partai Golkar), Zulfikar Kadir  (PDI Perjuangan), Antoni Yuzar (Partai Kebangkitan Bangsa), Anwar Al Syadat (Partai Keadilan Sejahtera), Budiarto Marsul (Partai Gerindra), Tamtama Tanjung (Partai Demokrat), dan Nopianto (Partai Nasdem).

    Komentar