Category: Ogan Komering Ilir

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus berupaya meningkatkan pemerataan layanan publik, khususnya bagi masyarakat di wilayah pesisir. Melalui program jemput bola Pelayanan Terpadu, Pemkab OKI menghadirkan berbagai layanan penting langsung di Kecamatan Cengal pada Senin, (29/9/2025).

Warga yang menetap di desa desa di wilayah perairan biasanya harus menempuh perjalanan jauh ke pusat pemerintahan di Kayuagung.  Kini dapat mengurus dokumen seperti KTP, KK, BPJS, hingga cek data bansos dan pemutihan pajak kendaraan secara mudah, cepat dan dekat.

“Saya senang sekali hari ini bisa langsung bikin KTP di tempat. Biasanya harus ke Kayuagung yang cukup jauh dan butuh biaya transportasi. Sekarang jadi lebih mudah dan cepat, jadi nggak ganggu sekolah juga,” ujar Rifki (17), pelajar SMA dari Cengal.

Hal senada juga disampaikan Ernawati (42), warga Desa Sungai Lumpur. Ia memanfaatkan layanan untuk mengurus Kartu Keluarga dan mendaftarkan anaknya ke BPJS.

“Biasanya harus menempuh perjalan jauh. Naik speedboat, menumpang mobil ke Kayuagung. Alhamdulillah, sekarang dekat dan dilayani dengan ramah,” tuturnya.

Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendekatkan layanan publik ke masyarakat, khususnya di daerah pesisir yang selama ini sulit dijangkau.

“Kita akan merutinkan pelayanan terpadu, khususnya untuk wilayah pesisir seperti Cengal ini. Disdukcapil juga akan menjadwalkan program jemput bola langsung ke desa-desa,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini, ratusan warga memanfaatkan pelayanan dokumen kependudukan. Pemkab mencatat, di beberapa kecamatan pesisir yang sudah dikunjungi, rata-rata terdapat lebih dari 500 warga yang mengakses layanan.

Bupati juga menambahkan bahwa hampir seluruh warga OKI telah didaftarkan sebagai peserta BPJS, dan bagi yang belum terdaftar, bisa langsung mengurusnya di lokasi.

“Kalau ada yang sakit, bisa langsung berobat gratis di kelas 3. Petugas BPJS kami siap membantu pendaftaran di tempat,” tambahnya. (ANA)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Di sebuah rumah sederhana di Desa Ulak Depati, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), seorang balita berusia empat tahun tengah berjuang melawan kondisi langka sejak lahir. Namanya Ruqhayah Ibnu Khumairah, seorang anak yang lahir tanpa lubang anus. Kondisi medis yang dikenal sebagai atresia ani.

Sejak dilahirkan, Ruqhayah baru satu kali menjalani operasi, namun dibutuhkan operasi lanjutan untuk memperbaiki saluran pencernaannya. Ibunya telah lama meninggal dunia. Ia kini tinggal bersama ayahnya, Rico (27) yang bekerja serabutan sebagai buruh bangunan, serta neneknya yang mengalami kelumpuhan.

Hidup dalam keterbatasan ekonomi membuat upaya pengobatan Ruqhayah nyaris terhenti di tengah jalan. Namun harapan itu mulai menyala kembali ketika pada Jumat (26/9/2025), Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, datang langsung mengunjungi kediaman Ruqhayah.

Dalam kunjungan yang penuh haru, Bupati Muchendi menyaksikan langsung kondisi Ruqhayah dan keluarganya. Muchendi tidak tinggal diam.

“Yang penting ananda mendapatkan perawatan medis yang optimal hingga pulih sepenuhnya. Kami akan memantau proses pengobatan, termasuk operasi lanjutan, agar ananda tidak lagi mengalami gangguan kesehatan,” ucap Muchendi, dengan penuh empati.

Keesokan harinya, Sabtu (27/9), Ruqhayah dirujuk tim medis Puskesmas Keman ke Rumah Sakit Bunda Palembang. Dari hasil diagnosa, ia akan dirujuk ke Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH), untuk menjalani operasi kolostomi, yaitu prosedur pembuatan lubang di dinding perut untuk mengalirkan kotoran, sebagai tahapan awal sebelum operasi rekonstruksi saluran pencernaan.

Pendampingan dan Dukungan Berkelanjutan

Kepedulian tidak berhenti di sana. Dinas Kesehatan OKI memastikan bahwa proses rujukan dan pengobatan Ruqhayah berjalan lancar.

Kepala Dinas Kesehatan OKI, Iwan Setiawan, menegaskan bahwa pendampingan penuh akan diberikan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan. Ruqhayah akan menjalani kolostomi sebagai prosedur awal. Tim pendamping dari Dinkes akan terus memantau kondisi medis dan membantu keperluan administratif keluarga selama proses pengobatan berlangsung,” jelasnya.

Selain bantuan medis, Pemerintah Kabupaten OKI juga memberikan bantuan disabilitas Tahun 2025 melalui Dinas Sosial OKI, berupa kursi roda anak, sembako, perlengkapan tidur (kasur, bantal, guling, selimut, sprei, dan kelambu).

Sang nenek, yang juga menjadi pengasuh Ruqhayah, telah tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia.

Ayah Ruqhayah, Rico, tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Bantuan yang datang begitu tiba-tiba, begitu tulus, membuatnya kembali memiliki harapan untuk masa depan anak semata wayangnya.

“Saya tidak tahu harus berkata apa selain terima kasih. Bapak Bupati datang langsung ke rumah kami, dan sekarang anak saya bisa dioperasi. Ini pertolongan yang besar bagi kami,” ungkap Rico, dengan mata berkaca-kaca.

Perjalanan Ruqhayah belum selesai, tapi langkah penting telah diambil. Dukungan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi bukti bahwa ketika kepedulian hadir, harapan bisa kembali tumbuh bahkan di tengah keterbatasan. (ANA)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Beberapa waktu lalu, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan bahwa Ibrahim selaku Kepala Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), terbukti bersalah menggunakan ijazah palsu pada Pilkades tahun 2021. Di mana, dalam perhelatan tersebut ia terpilih sebagai kepala desa. Oleh karena itu, atas perbuatannya tersebut, JPU menuntut Ibrahim dengan hukuman 1 tahun 3 bulan penjara.

Tak terima dengan tuntutan itu, serta menganggap bahwa Kadesnya tidak bersalah, ratusan warga Desa Pematang Panggang berduyun-duyun mendatangi kantor Pengadilan Negeri Kayuagung, Senin (8/9/2025). Mereka menggelar aksi damai membela sang kades.

Sekira pukul 11.00 WIB, massa yang diperkirakan berjumlah sekitar 600 orang tiba di depan PN Kayuagung dengan pengawalan ketat aparat keamanan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP OKI serta Dishub OKI.

Dalam orasinya, Bahroni selaku perwakilan warga Desa Pematang Panggang menyampaikan sembilan tuntutan, dengan poin utama meminta agar terdakwa Ibrahim, yang saat ini mendapat penangguhan penahanan, dibebaskan dari jeratan hukum.

Dalam aksi tersebut, usai orasi, perwakilan warga akhirnya diajak masuk ke dalam PN Kayuagung untuk berdiskusi bersama pihak pengadilan. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Guntoro Eka Sekti selaku Kepala PN Kayuagung, sehingga aspirasi warga pun tersampaikan.

“Terkait sembilan tuntutan, ada yang masuk ranah pengadilan, ada juga yang tidak. Untuk yang masuk ranah pengadilan, karena kami sudah menunjuk majelis hakim menyidangkan perkara, maka seluruh tuntutan harus disampaikan di persidangan supaya bisa menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara,” jelas Ketua PN Kayuagung, Guntoro Eka Sekti, saat diwawancarai usai aksi demo berakhir.

Pada persidangan pekan lalu, jelas dia lagi, jaksa menyatakan perbuatan pemalsuan ijazah oleh Kades Ibrahim terbukti. Dan atas dasar itu, jaksa menuntut hukuman 1 tahun 3 bulan penjara. Selanjutnya pada Rabu (10/9/2025) mendatang, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembelaan dari penasihat hukum terdakwa Ibrahim.

“Setelah pembelaan, nanti ada tanggapan dari jaksa. Terakhir, terdakwa juga diberi kesempatan untuk menanggapi lagi, baru kemudian putusan,” tandasnya, sembari menegaskan kembali agar seluruh tuntutan warga yang disampaikan hari ini harus dibawa ke persidangan sebagai bahan pertimbangan hakim.

Guntoro juga menambahkan, dari sembilan tuntutan yang diajukan warga, tujuh diantaranya masuk ranah pengadilan, antara lain keberatan atas tuntutan jaksa dan klaim bahwa terdakwa merupakan korban. Hal itu, menurutnya, akan masuk dalam pembuktian di persidangan.

“Sedangkan yang tidak masuk ranah pengadilan, yakni tuntutan agar terdakwa Ibrahim tetap menjabat, serta permintaan agar terduga pelaku mafia ijazah ditangkap, itu merupakan ranah penyidik,” tegasnya.

Ia juga mengimbau warga untuk mempercayakan proses perkara ini pada pengadilan, serta tidak perlu membawa massa dalam jumlah besar, cukup perwakilan saja, karena persidangan bersifat terbuka dan bisa disaksikan siapa saja. (ANA)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Siswa-siswi di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten OKI, mengalami sakit perut dan muntah-muntah usai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (2/9/2025) kemarin.

Akibat dari peristiwa tersebut, belasan siswa-siswi harus dilarikan ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan dari tim medis.

Camat Pedamaran Yusnursal mengungkapkan, bahwa yang menyajikan MBG tersebut yakni, SPPG M Kiki di Desa Menang Raya.

“Sampai saat ini ada 18 pelajar yang dibawa ke Puskesmas Pedamaran. Adapun mereka berasal dari SDN 1, SDN 5, dan SMPN 1 Pedamaran,” ungkap Yusnursal, Rabu (3/9/2025).

Menurut dia, berdasarkan keterangan yang diterima, sejak sore sudah ada pelajar yang mengalami gejala-gejala tersebut. Puncaknya setelah Magrib banyak korban yang mulai berdatangan.

“Tidak menutup kemungkinan masih bakal ada korban yang datang, tetapi kami berharap mudah-mudahan tidak ada lagi,” ujar Yusnursal.

Kata Yusnursal, bahwa saat ini pihaknya masih menunggu hasil dari Laboratorium Puskesmas untuk memastikan penyebabnya, apakah karena keracunan makanan atau tidak.

“Dari pihak dapur, sudah mengambil langkah-langkah membagikan susu encer dan perhatian kepada para korban,” kata Yusnursal.

Yusnursal menekankan, jika terjadi kecurangan, mereka akan berkoordinasi dengan pihak Polsek Pedamaran terkait langkah-langkah apa yang harus diambil.

“Kami mengimbau agar pihak keluarga tetap tenang dan kondusif. Kami berharap, kejadian ini ke depan tidak terulang kembali,” tutur Yusnursal. (ANA)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Warga sekitar Terminal Kayuagung, Kelurahan Cinta Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel), digemparkan dengan penemuan dua orang meninggal dunia di dalam sebuah mobil Toyota Kijang Innova warna hitam, pada Minggu (31/8/2025), sekitar pukul 06.30 WIB.

Kedua korban diketahui berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Identitas korban laki-laki adalah PT (39), wiraswasta asal Kota Palembang. Sedangkan korban perempuan adalah TR (38), seorang bidan di PT. Tania Selatan, juga warga Kota Palembang.

Dari keterangan saksi, pada Sabtu (30/8/2025) sekitar pukul 20.00 WIB, kedua korban singgah di Warung Pecel Lele depan terminal Kayuagung. Mereka memesan makanan yang kemudian disantap di dalam mobil. Usai makan, korban tetap berada di dalam kendaraan tersebut.

Sekitar pukul 03.00 WIB, saksi bernama Riyanto dan Amir yang merupakan pelayan warung, sempat mengetuk serta menggoyang mobil karena melihat korban tidak keluar, namun diduga keduanya sedang tertidur.

Selanjutnya pada pukul 06.00 WIB, saksi lain bernama Raden Ahmad melihat mobil masih terparkir dengan kondisi mesin menyala. Saat diperiksa, ternyata kedua korban tidak merespons hingga akhirnya diketahui telah meninggal dunia. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto, S.H., S.I.K., M.H. melalui Kasat Reskrim Iptu Rio Trisno membenarkan adanya kejadian tersebut.

“Ketika personel Polres OKI tiba di TKP, mobil masih dalam kondisi mesin menyala. Saat pintu dibuka, tercium bau asap yang cukup tajam. Dari hasil pemeriksaan awal tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dugaan sementara kedua korban meninggal akibat keracunan dari sistem pendingin udara (AC) mobil,” jelas Kasat Reskrim.

Terpisah, Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto, S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan medis untuk memastikan penyebab pasti kematian kedua korban.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak membuat spekulasi terkait peristiwa ini. Polres OKI akan menyampaikan perkembangan resmi setelah seluruh rangkaian penyelidikan dan pemeriksaan selesai,” tegas Kapolres.

Polres OKI juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah cepat tanggap melaporkan kejadian ini. Kapolres menambahkan, kerja sama masyarakat dan kepolisian sangat penting dalam menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah Kabupaten OKI. (ANA)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Upaya hukum Hajidin (47), pedagang sayur keliling asal Desa Gedung Rejo, Kabupaten OKU Timur, untuk mencari keadilan terus berlanjut.

Setelah kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA), kini Hajidin bersama tim kuasa hukumnya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung.

Sidang PK digelar Rabu (27/8/2025) di PN Kayuagung. Dalam persidangan itu, kuasa hukum Hajidin, Anto Astari, menghadirkan bukti baru atau novum terkait kasus perampokan di rumah Wagirin, Dusun VII Desa Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, pada 1 Januari 2024.

Anto menyebut salah satu bukti baru adalah satu unit sepeda motor Honda Beat Deluxe bernomor polisi BG 3093 KAX. Motor tersebut diperoleh dari Sutikno, saksi yang sebelumnya mengaku sebagai pelaku perampokan bersama tiga rekannya, yakni Ribut, Hasbi, dan Suryo.

“Sepeda motor ini diamankan dari kediaman Ribut, salah satu komplotan perampok, pada Januari 2025 lalu. Motor itu merupakan hasil kejahatan di rumah Wagirin,” kata Anto di hadapan hakim.

Selain motor, kesaksian Sutikno juga dipertegas kembali dalam pengajuan PK. Berdasarkan pengakuannya, Sutikno menyatakan Hajidin tidak terlibat perampokan. Aksi tersebut dilakukan olehnya bersama Ribut, Hasbi, dan Suryo. Bahkan, dalam pra rekonstruksi sebelumnya di rumah korban, Sutikno mampu menjelaskan secara rinci peran masing-masing pelaku.

Tim kuasa hukum juga mengajukan keterangan tambahan dari Suryo, salah satu pelaku yang kini ditahan di Rutan OKU Timur dalam kasus lain. Menurut pengacara, Suryo sudah mengakui keterlibatannya dalam perampokan terhadap Wagirin.

Anto mengatakan, Hajidin saat ini telah dipenjara tanpa kesalahan. Terdakwa hanyalah seorang pedagang sayur keliling yang dikhawatirkan telah dirampas hak-hakya, dipaksa mengaku bersalah dan menjalani rekayasa perkara (abuse of power).

“Dimulai dari penangkapan dan penahanan Polsek Mesuji Raya atas sidik jari yang saat itu belum diambil dari diri terdakwa atau dengan kata lain tidak didasari bukti permulaan yang cukup,” tegas Anto.

Dia meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pengajuan Kembali (PK) yang diajukan. Selain itu, Anto juga meminta pengadilan untuk memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

“Kami berharap pengadilan dapat memberikan keadilan seadil-adilnya kepada klien kami yang saat ini telah menjalani sebagian hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya,” tegas Anto.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim mengagendakan sidang lanjutan pada Rabu 3 September 2025 mendatang dengan agenda mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Perjalanan hukum Hajidin (47), pedagang sayur keliling asal Desa Gedung Rejo, OKU Timur, dalam kasus perampokan di Ogan Komering Ilir (OKI) penuh liku. Sejak ditangkap, divonis tujuh tahun penjara, hingga kini mengajukan Peninjauan Kembali (PK), Hajidin bersikeras dirinya hanyalah korban salah tangkap.

Kasus bermula pada 1 Januari 2024. Rumah Wagirin di Dusun VII Desa Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, OKI disatroni kawanan perampok. Para pelaku mengikat penghuni rumah dan membawa kabur dua unit sepeda motor serta uang tunai lebih dari Rp4 juta.

Polisi kemudian menetapkan Hajidin sebagai tersangka. Dasarnya, sidik jari yang ditemukan di senjata tajam tertinggal di lokasi dinyatakan identik dengan sidik jari Hajidin. Selain itu, korban juga mengaku mengenali wajahnya.

Hajidin dihadapkan ke Pengadilan Negeri Kayuagung dengan dakwaan Pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan. Jaksa menuntut delapan tahun penjara.

Di tengah persidangan, muncul pengakuan mengejutkan dari Sutikno, pria yang mengaku sebagai salah satu pelaku perampokan di rumah Wagirin. Ia bersaksi di persidangan bahwa Hajidin tidak terlibat. Menurut Sutikno, aksi perampokan dilakukan olehnya bersama tiga rekannya, Ribut, Hasbi, dan Suryo.

Meski demikian, keterangan Sutikno kala itu belum cukup untuk menggugurkan dakwaan. Ia sempat dibawa ke Polres OKI, namun tidak ditahan karena minim bukti tambahan.

Pada 10 September 2024, majelis hakim yang diketuai Guntoro Eka Sekti menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara. Hakim menilai Hajidin terbukti secara sah dan meyakinkan ikut dalam perampokan.

Kuasa hukum Hajidin, Anto Astari, langsung menyatakan banding. Namun, Pengadilan Tinggi Palembang menguatkan putusan PN Kayuagung.

Tidak puas, Hajidin mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 12 Maret 2025, MA menolak kasasi baik dari pihak jaksa maupun Hajidin. MA menegaskan bukti ilmiah berupa sidik jari tidak bisa dibantah kecuali ada bukti proses pengambilan yang tidak sesuai kaidah.

Setelah kasasi ditolak, kuasa hukum Hajidin kini kembali menempuh jalur hukum dengan mengajukan PK.

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI), membuka pos pelayanan terpadu di kecamatan untuk memangkas jarak tempuh serta memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik. Program ini merupakan yang pertama kali digagas oleh Pemerintah daerah di Sumatera Selatan.

Lewat layanan terpadu itu masyarakat bisa mengakses pelayanan publik yang beragam antara lain mengurus administrasi kependudukan, layanan pengecekan kesehatan dan KB gratis, Pengajuan BPJS PBI, mengajuan perizinan bangunan/Gedung, layanan perizinan jemput bola, pembuatan kartu pencari kerja, informasi lowongan kerja, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, verifikasi Dapodik serta layanan edukasi pajak daerah.

Tahap awal pelayanan terpadu Pemkab OKI di gelar di Halaman Kantor Camat Lempuing Jaya pada Selasa dan Rabu 22 sampai dengan 23 Juli 2025 dengan menggunakan metode pelayanan langsung pada satu waktu dan satu lokasi, (one stop service).

Berdasarkan pantauan sejak pagi masyarakat tampak antusias mendatangi kantor Camat Lempuing Jaya dengan Keperluan antara lain membuat KTP, memeriksa kesehatan serta mengurus perizinan berusaha.

“Alhamdulilah tidak perlu jauh-jauh ke Kayuagung, petugasnya datang kemari. Kami dimudahkan,” terang Darsina, warga Desa Rantau Durian I Kecamatan Lempuing Jaya.

Sementara itu, Yusri, warga Desa Lubuk Seberuk mengatakan kebijakan Pemkab OKI membuka pos pelayanan terpadu di Kecamatan sangat membantu masyarakat dalam penghematan biaya dan waktu.

“Program seperti ini sangat membantu dan memudahkan bagi kami,” ungkapnya, seraya mengucapkan terimakasih kepada Bupati Muchendi.

Layanan terpadu di Kecamatan Lempuing Jaya juga diramaikan oleh para pelajar yang ingin membuat KTP untuk pertama kalinya. Dera salah satu pelajar SMAN 1 Lempuing Jaya mengaku senang bisa memanfaat momen roadshow pelayanan terpadu pemkab OKI.

“Bisa bikin KTP tanpa harus jauh-jauh ke Kayuagung. Semoga layanan ini terus berlanjut dan lebih banyak layanan lagi yang bisa dijangkau,” terang dia.

Dekatkan Layanan ke masyarakat

Saat meresmikan layanan, Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, mengatakan program layanan terpadu di Kecamatan merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat.

“Layanan terpadu ini jadi solusi, mengingat luasnya wilayah Kabupaten OKI, kita hadirkan, dekatkan layanan ke pada masyarakat,” ujar Muchendi.

Keberadaan pelayanan terpadu di Kecamatan tersebut tambahnya akan memangkas jarak tempuh, biaya dan waktu yang harus diluangkan oleh masyarakat yang selama ini harus pergi ke Ibu Kota Kabupaten di Kayuagung.

Muchendi juga memastikan semua layanan yang diberikan di Pos pelayanan terpadu tersebut bersifat gratis alias tidak ada pungutan biaya serta akan hadir di kecamatan lain, khususnya yang jauh dari pusat pemerintahan.

“Ini perdana, wajar jika masih ada kekurangan-kekurangan kita evaluasi agar semakin baik ke depannya,” tuturnya. (ANA)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Bupati Muchendi Mahzareki, melantik 73 orang pejabat administrator, pengawas dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Pelantikan dan mengukuhkan ini berlangsung di Kantor Bupati OKI, Selasa (22/7/2025).

Kepada para pejabat yang dilantik, Muchendi meminta agar mereka total melayani, kompak seirama serta setia kepada masyarakat.

“Jabatan adalah amanah. Saya ingin para pejabat para ASN total melayani dan yang penting adalah kompak, seirama dan setia kepada pemerintah daerah, kepada negara dan kepada masyarakat,” pinta Muchendi.

Muchendi mengatakan, jabatan Bupati dan Wakil Bupati tidaklah lama. Oleh karenanya, dibutuhkan tim yang seirama untuk mewujudkan visi OKI Maju Bersama.

“Kita butuh tim solid, yang bisa bergerak cepat melayani masyarakat,” jelas Muchendi.

Muchendi juga menekankan, pelayanan publik ke depan akan banyak dilakukan di lapangan, jemput bola mendekat kepada masyarakat.

“Tidak mengapa dilakukan perjalanan dinas, yang penting manfaatnya dirasakan masyarakat, outputnya jelas untuk melayani,” terangnya.

Muchendi juga memastikan proses pengangkatan, mutasi dan rotasi jabatan telah dilakukan seobjektif mungkin.

“Kami menilai Saudara-Saudara, bahkan sebelum kami dilantik, kami baca trek recordnya sehingga kami yakin Bapak/Ibu pantas menduduki jabatan yang diamanahkan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM OKI Antonius Leonardo menjelaskan, pejabat yang dilantik dan dikukuhkan pada hari ini terdiri dari 50 orang pejabat administrator, 20 orang pejabat pengawas dan 3 orang pejabat fungsional.

Anton  menjelaskan bahwa promosi dan rotasi jabatan ini dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi.

“Pejabat yang dinilai berprestasi mendapat promosi, sementara posisi yang kosong segera diisi. Pelantikan ini sendiri disebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi “OKI Maju Bersama”, “ jelas Anton.

Dikatakan Antonius, pelantikan ini tidak sekadar mutasi rutin, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun pemerintahan yang bersih.

 “Untuk itu saya ingatkan, jangan sampai ada pejabat yang berani mencoba-coba melakukan tindakan yang menjurus ke arah korupsi,” terangnya. (ANA)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – SMA Negeri 2 Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel), diduga melakukan manipulasi data laporan jumlah peserta didik. Hal ini dilakukan dengan masih mencantumkan nama siswa berinisial MA. Siswa ini diketahui telah dikeluarkan pihak sekolah ketika masih duduk di bangku kelas XI (sebelas).

Terungkapnya dugaan manipulasi data tersebut, setelah satu tahun kemudian, atau pada 2025 ini, saat MA berniat untuk melanjutkan pendidikan formalnya dengan mendaftar ke sekolah lain, namun menurut keterangan operator sekolah yang baru, nama MA tidak bisa didaftarkan ke Dapodik. Ini karena nama MA sudah dinyatakan lulus di sekolahnya yang lama yakni, SMA Negeri 2 Kayuagung.

“Maaf nama ananda MA tidak bisa kita daftarkan ke Dapodik. Jadi kami minta ke operator SMA Negeri 2 Kayuagung untuk mencabut terlebih dulu data MA di Dapodik,” jelas operator sekolah tersebut.

Kepala SMA Negeri 2 Kayuagung, Arminadi, saat dikonfirmasi melalui Operator Sekolah, Muhaharom, membenarkan jika nama MA masih terdaftar di data Dapodik. Bahkan di data dapodik MA dinyatakan lulusan SMA Negeri 2 Kayuagung.

Dikatakan Operator Sekolah SMA Negeri 2 Kayuagung, hal itu terjadi sehubungan dirinya tidak mengetahui jika MA sudah dikeluarkan dari sekolah karena tidak ada laporan dari wali kelas F 11, Eka.

“Iya betul, nama MA masih terdaftar di Dapodik SMA Negeri 2 Kayuagung. Bahkan MA dinyatakan sudah lulus. Saya juga baru tahu jika MA sudah hampir dua tahun ini tidak bersekolah di sini. Karena sebelumnya tidak ada laporan yang saya terima. Bahkan Ibu Eka selaku Wali kelas F 11 juga tidak pernah melaporkan pemberhentian MA kepada saya,” terangnya.

Terlepas dari itu, Wali Kelas F 11, Eka, membantah pernyataan Operator Sekolah. “Hal itu tidak benar. Begitu MA dikeluarkan dari sekolah, saya selaku wali kelas sudah menyampaikan ke semu pihak yang berkaitan dengan kesiswaan dan juga menyampaikan laporan ke bapak kepala sekolah,” tegas Eka.

Menanggapi hal itu, Indra Husin, aktivis OKI, ikut angkat bicara. Menurutnya, terkait disengaja atau tidak disengaja, hal itu sudah masuk ranah pidana sebab telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan atas kelalaian operator dan wali kelas. Kepala Sekolah tetap harus bertanggungjawab atas hal ini, karena selaku pimpinan gagal membina bawahannya.

“Di sengaja atau tidak, saya kira hal ini sudah masuk ranah pidana. Sebab telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Kepala SMA Negeri 2 Kayuagung selaku pimpinan tidak boleh lepas tangan dengan kejadian ini, karena ini mutlak tanggungjawabnya,” jelasnya.

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Sebuah rumah di Desa Tanjung Serang, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), nyaris hangus terbakar. Rumah panggung dengan material terbuat dari kayu tersebut, diketahui milik seorang warga bernama Edi Tumpang.

Peristiwa kebakaran ini terjadi pada Senin (23/6/2025), sekitar pukul 14.11 WIB. Kronologi kebakaran, diduga terjadi karena adanya korsleting listrik, hingga mengeluarkan percikan api yang menyambar Dinding Plapon Rumah, dengan luas bangunan 8×7 berbentuk permanen.

Saat dikonfirmasi, Kasat Pol-PP dan Damkar Kabupaten OKI, Hilwen, melalui Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Muhammad Yusuf, membenarkan adanya kebakaran di Desa Tanjung Serang.

“Peristiwa kebakaran itu kami terima berdasarkan dari laporan salah satu warga setempat, Asmadi, yang dengan sigap langsung melaporkan ke pihak Damkar Kabupaten OKI,” ungkap Yusuf.

Menerima adanya laporan tersebut, Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) OKI langsung bersiap. Kemudian bergegas menuju ke lokasi kebakaran dengan menggunakan dua mobil pemadam.

Api pun akhir dengan cepat berhasil dipadamkan. Sehingga tidak sampai mengakibatkan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara untuk jumlah kerugian belum bisa ditafsir. (ANA)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Polres Ogan Komering Ilir (OKI) mengadakan kegiatan penanganan stunting, pada Kamis, 12 Juni 2025. Kegiatan Penanganan stunting dilaksanakan di Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Kayu Agung.

Kapolres OKI, AKBP Eko Rubiyanto, mengungkapkan, tujuan diadakannya kegiatan penanganan stunting ini ialah sebagai bentuk keperdulian dan dukungan Polri terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.

Ia menjelaskan, bahwa penanganan stunting merupakan salah satu bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat, sejalan dengan semangat Hari Bhayangkara.

“Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memiliki peran sosial dalam membantu pemerintah menangani isu-isu kesehatan masyarakat, seperti stunting. Ini adalah bentuk nyata pengabdian kami agar generasi masa depan Indonesia tumbuh sehat dan kuat,” kata Eko.

Kegiatan penanganan stunting ini melibatkan Dokkes Polres OKI serta masyarakat setempat. Dan  juga ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam acara. Yaitu,  pemberian makanan tambahan bergizi untuk balita, pemeriksaan kesehatan, serta sosialisasi pentingnya gizi seimbang, dan juga pembagian paket sembako bagi keluarga yang kurang mampu (Rentan).

Masyarakat Kelurahan Cintaraja, sangat antusias dengan adanya acara Penangan stunting yg berlokasi di kelurahan. Mereka berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut, sebagai upaya bersama dalam memerangi stunting di daerah. Kegiatan ini ialah menjadi wujud nyata sinergi antara Polri dan masyarakat dalam membangun negeri. (ANA)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) terhadap 9 produk permen marshmallow yang terbukti mengandung DNA porcine (unsur babi), Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melalui Dinas Perdagangan menerbitkan Surat Edaran Nomor: 100.3.4./747/DISDAG/2025.

Sebagai tindak lanjut, Camat SP Padang, Ardhi Tomiyansyah, bersama tim gabungan dari Koramil 402-03, Polsek SP Padang, Puskesmas SP Padang, dan instansi terkait lainnya, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah toko grosir dan minimarket di wilayah SP Padang, Rabu (4/6/2025).

“Langkah ini kami lakukan menindaklanjuti Surat Edaran Bupati OKI dan surat dari BPOM tertanggal 23 April 2025 terkait peredaran produk yang mengandung DNA porcine,” jelas Camat Ardhi, dalam keterangannya.

Ardhi menegaskan, bahwa produk makanan dengan kandungan DNA porcine sangat berisiko terhadap kesehatan, terutama bagi yang memiliki alergi. Selain itu, produk ini tidak halal untuk dikonsumsi oleh umat Muslim.

Tidak Ada Produk Mengandung Unsur Babi di SP Padang

Dalam sidak yang menyasar dua toko grosir modern yakni Indomaret dan Alfamart, tidak ditemukan satu pun dari produk bermasalah tersebut.

“Alhamdulillah dari hasil evaluasi lapangan hari ini, produk mengandung unsur babi tidak ditemukan di Indomaret maupun Alfamart. Bahkan beberapa rak permen tampak kosong karena produk telah diganti,” ujar Ardhi.

Menurut laporan dari pengelola kedua toko, produk-produk tersebut memang tidak pernah masuk dalam distribusi ke toko mereka.

Camat Imbau Warga dan Toko Lebih Teliti

Camat Ardhi menghimbau masyarakat agar lebih teliti dalam memilih produk makanan, terutama dengan memeriksa label kandungan dan kehalalan. Ia juga meminta toko-toko untuk lebih selektif dalam menerima produk dari distributor.

“Langkah ini adalah bagian dari upaya bersama melindungi masyarakat. Kami juga tegaskan kepada para pelaku usaha agar lebih cermat dalam memasukkan produk dagangan,” tegasnya.

Berikut 9 Produk yang Terdeteksi Mengandung DNA Porcine Berdasarkan Temuan BPOM:

1. Corniche Fluffy Jelly Marshmallow (rasa leci, jeruk, stroberi, anggur)

2. Corniche Apple Teddy Marshmallow

3. ChompChomp Car Mallow (bentuk mobil)

4. ChompChomp Flower Mallow (bentuk bunga)

5. ChompChomp Mini Marshmallow (bentuk tabung)

6. Hakiki Gelatin (bahan tambahan pangan)

7. Larbee-TYL Marshmallow isi selai vanila

8. AAA Marshmallow rasa jeruk

9. SWEETME Marshmallow rasa cokelat

Diketahui, dua dari produk di atas sempat beredar dengan label halal, yang menurut BPOM dan BPJPH merupakan pelanggaran serius. BPOM telah memberikan peringatan dan menginstruksikan penarikan produk dari pasaran sejak 21 Maret 2025.

“Langkah tegas akan terus kami lakukan dengan koordinasi lintas instansi agar masyarakat benar-benar terlindungi,” kata Ardhi. (ANA)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), menindaklanjuti dengan cepat laporan warga terkait, kemunculan seekor Buaya Muara di sekitar pemukiman penduduk di Desa Air Itam, Kecamatan Jejawi, pada Selasa (3/6/2025).

Merespon laporan tersebut, Dinas Perikanan OKI dibawah pimpinan Ubaidilah, segera berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan (Sumsel), serta BPSPL Padang perwakilan Palembang.

Tujuannya adalah memastikan penanganan terhadap satwa liar ini dilakukan sesuai prosedur yang aman bagi warga dan satwa.

Menanggapi hal tersebut, Camat Jejawi Sulaiman, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Dinas Perikanan Kabupaten OKI, atas respons dan gerak cepat, serta koordinasi yang solid dalam proses evakuasi seekor Buaya yang ditangkap warga Desa Air Itam.

“Atas nama Pemerintah kecamatan dan masyarakat Jejawi, kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Dinas Perikanan OKI yang turun langsung menangani kasus ini dengan sangat profesional. Kolaborasi ini memberi rasa aman kepada masyarakat, sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan,” ungkap Sulaiman.

Evakuasi Buaya dilakukan oleh tim dari Kecamatan Jejawi dengan pengawasan teknis dari Dinas Perikanan OKI dan BKSDA Sumsel. Buaya tersebut kemudian dipindahkan ke Pusat Penangkaran Buaya Vista Agung di Cinta Manis, Kabupaten Ogan Ilir, yang dikelola langsung BKSDA.

Camat Sulaiman menilai, tanggapan cepat Dinas Perikanan OKI mencerminkan komitmen tinggi terhadap pelayanan publik yang layak dijadikan contoh. Ia berharap sinergi antar lembaga seperti ini terus terjaga dalam menyikapi persoalan lingkungan maupun konservasi dimasa mendatang.

“Semoga sinergi antar instansi ini terus terpelihara, dan masyarakat pun makin sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Ketika warga dan pemerintah bergerak bersama, berbagai persoalan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik atau kerugian,” tuturnya. (ANA)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila, sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa dan bernegara. Tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema nasional: “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya.”

Kapolres OKI, AKBP Eko Rubiyanto, menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk memperkuat kembali semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Pancasila adalah pemersatu kita semua. Dalam kondisi apa pun, termasuk menghadapi dinamika sosial dan tantangan global, Pancasila harus menjadi pegangan utama. Ini saatnya kita memperkokoh ideologi ini agar Indonesia tetap kokoh dan bersatu,” ujar AKBP Eko Rubiyanto, Senin (1/6/2025).

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh anggota Polri dan masyarakat untuk menjadikan peringatan ini sebagai ajang refleksi dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara nyata, khususnya di lingkungan sekitar.

“Kami mengimbau seluruh personel Polres OKI untuk terus menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai kebangsaan, menghormati keberagaman, dan menolak segala bentuk intoleransi dan paham radikal,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk terus menjaga persatuan, menjunjung tinggi toleransi, dan menolak segala bentuk paham radikal yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

“Dengan memperkokoh ideologi Pancasila, kita akan semakin siap menghadapi tantangan kebangsaan dan bersama-sama menuju Indonesia Raya yang maju, adil, dan sejahtera,” tambahnya.

Peringatan Hari Lahir Pancasila diharapkan menjadi refleksi nasional untuk memperkuat karakter bangsa, menjaga toleransi antarumat beragama, serta melawan segala bentuk ancaman ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu, Kapolres OKI juga mengajak generasi muda untuk memahami sejarah lahirnya Pancasila dan terus menanamkan semangat kebangsaan dalam setiap tindakan.

“Masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda. Jika mereka memahami dan mengamalkan Pancasila dengan baik, maka cita-cita menuju Indonesia Raya yang adil, makmur, dan bermartabat akan terwujud,” ungkapnya. (ANA)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Sebuah video berdurasi lima menit lima puluh lima detik (05.55) yang diunggah akun TikTok @dedimulyadiofficial, memperlihatkan salah satu keluarga asal Kayuagung, Kabupaten OKI, meminta bantuan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), supaya anaknya dimasukkan ke-Barak Militer sebagai bentuk pembinaan, yang diduga telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.

Sontak video viral tersebut mengundang perhatian publik dan menjadi sorotan atas kondisi darurat narkoba yang belakangan ini dirasakan di lingkungan masyarakat.

Kejadian tersebut juga turut memunculkan kritikan terhadap kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang dinilai belum menunjukkan tindakan konkret dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.

Ketua DPD Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Kabupaten OKI, Deni Kusnindar, menanggapi fenomena ini dengan kritis. Menurutnya, BNNK Kabupaten OKI sejauh ini belum memiliki gebrakan nyata dalam menangani persoalan narkoba di daerah.

“Kami menilai BNNK OKI belum pernah melakukan langkah serius seperti inspeksi mendadak (sidak) atau tes urine terhadap pelajar SMP dan SMA di wilayah Kabupaten OKI,” ungkap Deni, Ketua DPD SWI OKI.

Lebih lanjut, Deni menyatakan bahwa fakta seorang warga harus mencari solusi hingga ke luar provinsi menunjukkan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BNNK di daerah. Ia juga menyayangkan kurangnya informasi kinerja BNNK OKI yang disampaikan kepada publik melalui media massa.

“Masyarakat butuh bukti nyata, bukan sekadar slogan. Kami berharap BNNK OKI segera melakukan tes urine di lingkungan instansi pemerintah, TNI, kepolisian, pegawai negeri sipil, hingga pelajar SMP dan SMA,” tegasnya.

Deni juga mengusulkan agar setiap pelaksanaan kegiatan tersebut diliput oleh awak media, sehingga masyarakat bisa menyaksikan langsung bahwa BNNK OKI benar-benar menjalankan tugasnya secara transparan dan bertanggung jawab.

“Kehadiran pers akan menjadi bukti bahwa tindakan nyata telah dilakukan dan sekaligus menjadi kontrol sosial. Terkait publikasi yang diprakarasi oleh Kominfo OKI, itu hanya pencitraan saja,” ucapnya. (ANA)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Viral di media sosial (Medsos), pasangan suami istri asal Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel), bersama putranya, mendatangi Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Gedung Pakuan.

Maksud kedatangannya jauh-jauh dari Kayu Agung, ternyata meminta tolong Dedi Mulyadi, untuk memasukan putranya ke Barak Militer. Sebab, putranya yang masih kelas 10 SMK jurusan teknik perbengkelan itu, disebut memiliki kebiasaan menggunakan barang terlarang.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) OKI, AKBP Gendi Marzanto, mengatakan bahwa untuk pengobatan atau rehabilitasi pecandu narkoba tidak perlu jauh-jauh keluar Kabupaten. Prosedurnya pun sangat mudah, tinggal dibawa saja ke BNNK OKI di Kayuagung.

“Kami siap membantu secara gratis. Yang bersangkutan akan kami asesment dulu untuk menetukan tingkat ketergantunganya guna menentukan methode rehabilitasi, apakah rawat jalan atau rawat inap,” ujar Gendi, Jum’at (30/5/2025).

Menurut Gendi, penanganan narkoba berbeda dengan kenakalan remaja biasa. Karena ada tahap serta perlakuan khusus yang harus diterapkan dalam proses rehabilitasinya.

“Ada proses detoksifikasi, treatment, terapi perorangan, terapi kelompok hingga konseling dan lainnya, yang dinilai lebih efektif untuk menangani seseorang yang sudah terkontaminasi zat terlarang,” jelas dia.

Diakuinya, pendisiplinan anak-anak bermasalah bisa melalui barak militer. Tetapi untuk anak nakal yang sudah terjerumus memakai narkoba harus memerlukan treatment khusus.

Gendi menekankan, pengguna narkoba yang secara sukarela mendaftar untuk rehabilitasi ke Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak akan di pidana, melainkan akan direhabilitasi secara gratis.

“Ini sesuai dengan regulasi, di mana pemakai narkoba diwajibkan menjalani rehabilitasi, bukan lagi hukuman pidana penjara. Biayanya gratis di tanggung negara,” tutur dia.

Gendi mengatakan, sudah banyak warga OKI yang dilayani di klinik BNNK OKI. Sepanjang tahun 2024 lalu, paparnya, terdapat 37 orang penyalahgunaan telah direhabilitasi melalui BNNK OKI, dengan rincian 30 orang penyalahguna yang direhabilitasi rawat jalan oleh BNNK OKI, dan 7 orang penyalahgunaan yang direhabilitasi rawat inap/rujukan ke Balai Rehabilitasi BNN.

“BNN memiliki asesor dan konselor yang sudah sertifikasi. Dan yang bisa menentukan treatment mana yang tepat untuk diterapkan sesuai tingkat keparahan anak,” ujar Gendi.

Dikatakannya, di bidang pencegahan, BNNK OKI telah melaksanakan advokasi melalui rakor, membangun jejaring, asistensi, intervensi, supervise, monev, bimtek, informasi dan edukasi.

BNNK OKI juga melaksanakan pencegahan melalui program remaja sebaya tahun 2024 yang dilaksanakan di lima sekolah. Yaitu, SMPN 1 Kayuagung, SMPN 5 Kayuagung, SMPN 6 Kayuagung, SMP IT Bina Insani dan MTS Manbaul Ulum Islamiyah.

Lebih lanjut dikatakannya, di bidang pemberdayaan masyarakat, BNNK OKI melaksanakan sosialiasi ke sekolah tingkat SMA dan SMK di OKI, termasuk di desa, dinas, Kelurahan dan Kecamatan serta perusahaan perkebunan. (ANA)