SUARAPUBLIK.ID, OKI – Sebuah video berdurasi lima menit lima puluh lima detik (05.55) yang diunggah akun TikTok @dedimulyadiofficial, memperlihatkan salah satu keluarga asal Kayuagung, Kabupaten OKI, meminta bantuan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), supaya anaknya dimasukkan ke-Barak Militer sebagai bentuk pembinaan, yang diduga telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.
Sontak video viral tersebut mengundang perhatian publik dan menjadi sorotan atas kondisi darurat narkoba yang belakangan ini dirasakan di lingkungan masyarakat.
Kejadian tersebut juga turut memunculkan kritikan terhadap kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang dinilai belum menunjukkan tindakan konkret dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.
Ketua DPD Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Kabupaten OKI, Deni Kusnindar, menanggapi fenomena ini dengan kritis. Menurutnya, BNNK Kabupaten OKI sejauh ini belum memiliki gebrakan nyata dalam menangani persoalan narkoba di daerah.
“Kami menilai BNNK OKI belum pernah melakukan langkah serius seperti inspeksi mendadak (sidak) atau tes urine terhadap pelajar SMP dan SMA di wilayah Kabupaten OKI,” ungkap Deni, Ketua DPD SWI OKI.
Lebih lanjut, Deni menyatakan bahwa fakta seorang warga harus mencari solusi hingga ke luar provinsi menunjukkan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BNNK di daerah. Ia juga menyayangkan kurangnya informasi kinerja BNNK OKI yang disampaikan kepada publik melalui media massa.
“Masyarakat butuh bukti nyata, bukan sekadar slogan. Kami berharap BNNK OKI segera melakukan tes urine di lingkungan instansi pemerintah, TNI, kepolisian, pegawai negeri sipil, hingga pelajar SMP dan SMA,” tegasnya.
Deni juga mengusulkan agar setiap pelaksanaan kegiatan tersebut diliput oleh awak media, sehingga masyarakat bisa menyaksikan langsung bahwa BNNK OKI benar-benar menjalankan tugasnya secara transparan dan bertanggung jawab.
“Kehadiran pers akan menjadi bukti bahwa tindakan nyata telah dilakukan dan sekaligus menjadi kontrol sosial. Terkait publikasi yang diprakarasi oleh Kominfo OKI, itu hanya pencitraan saja,” ucapnya. (ANA)
