SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumsel membenarkan adanya Beras Impor dari Thailand yang masuk melalui pelabuhan Boom Baru, namun beras tersebut dijelaskan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel Hengky Putrawan
merupakan program bantuan beras dari pemerintah Nasional melalui Perum Bulog.
“Provinsi Sumsel masuk beras impor bukan karena kurang produksi beras tetapi Bulog mendapatkan tugas dari kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka pemberian bantuan Pangan ke Masyarakat. Selain untuk cadangan pangan sebagai antisipasi prediksi dampak Elnino,” kata Hengky ditemui diruanganya, Selasa (23/5/23).
Kata dia bantuan tersebut berdasarkan surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 6NTS.03.031K/1/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Dalam Rangka Bantuan Pangan Beras dan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 71/KS.03.03/K/3/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023.
Ia juga mengatakan, alasan lainya Bulog kanwil Sumsel Babel yang memiliki pelabuhan untuk menerima bantuan beras itu agar bisa disalurkan ke Daerah tetangga Sumsel.
Selain itu Hengky menerangkan jika Sumsel sendiri sebenarnya masih dalam surplus beras dimana prediksi beras bulan Juli 2023 mencapai 541.596 Ton data dari Dinas Pertanian prov sumsel
“Bulog Sumsel juga menerangkan cadangan beras ini juga untuk menjaga karena adanya El Nino dikhawatirkan terjadinya gagal panen nantinya, tapi saya harap jangan sampai terjadi,” ungkapnya.
Sebelumnya Gubernur Sumsel Herman Deru mengetahui adanya beras impor yang masuk melalui Pelabuhan Boom Baru Palembang. “Saya diinformasikan beberapa kali dari Kanwil Bulog Sumsel Babel, tapi saya pikir jangan dibenturkan dengan semangat petani, karena pada dasarnya Sumsel ini surplus beras.
Herman Deru mengaku beras impor tersebut untuk menjaga buffer stock Bulog. “Kita hargai mereka jaga-jaga, tapi bukan semata-mata ini kebutuhan. Menjaga kalau terjadi el nino, takut gagal panen atau apa,” kata dia.
“Kita tidak menolak, karena itu kebijakan negara. pungkasnya.
