SUARAPUBLIK.ID, LAHAT -Kendati sudah ada contoh kegagalan mutasi yang terjadi di Pemkab Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pemkab Lahat berencana untuk menggelar Asesment dan Job Fit bagi pejabat eselon II.
Selain rentan pelanggaran melakukan mutasi saat ini, ternyata Pemkab Lahat juga tidak menganggarkan untuk pelaksanaan Asesment dan Job Fit.
Hal ini seperti diakui Sekda Pemkab Lahat, Chandra, SH saat diwawancara usai melakukan rapat tindak lanjut hasil kajian dan telaah naskah akademik terkait Asesment dan Job Fit pimpinan tinggi pratama Pemkab Lahat, Kamis (18/4/2024).
Dikatakanya jika Asesment dan Job Fit merupakan hal lumrah yang dilaksanakan kaitanya sebagai wujud untuk meningkatkan kinerja pejabatdan pelayanan kepada masyarakat.
“Ya rencana adanya Asesment dan Job Fit saat sedang berproses. Bahkan hari ini dilakukan kajian dan telaah naskah akademik terkait Asesment dan Job Fit pimpinan tinggi pratama Pemkab Lahat. Nah kapan pelaksanaanya belum bisa dipastikan, ” Ujarnya.
Chandra juga tidak menapik jika saat ini tidak anggaran untuk melaksanakan hal tersebut. Namun demikian saat ini Pemkab Lahat sedang mengupayakan anggaran itu.
Ditanya soal kekhawatiran tidak akan disetujui Kemendagri, Chandra mengatakan pihaknya akan melakukanya jika tidak melanggar dan mendapat persetujuan dari kemendagri.
“Sejauh ini sudah ada respon dari Kemendagri untuk menggelar Asesment dan Job Fit, ” Sampainya.
Sementara, PJ Bupati Lahat, Muhammad Farid, SSTP, MSi rencana Asesment dan Job Fit selanjut melakukan mutasi tidak lepas untuk meningkatkan disiplin, profesionalisme, efektif dan efesien dalam bekerja bagi para ASN.
Menurutnya, saat ini kinerja ASN dituntut cepat dan mampu melayani masyarakat dengan baik.
Dikatakan Farid, Asesment dan Job Fit sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut. Namun demikian, rencana Asesment dan Job Fit yang akan digelar tidak akan menabrak aturan.
“Tentu aturan dan izin Kemendagri akan jadi landasan kita dalam melakukan Asesment dan Job Fit. Ya tentu kita akan belajar juga dari Musi Rawas kenapa meraka gak disetujui oleh Kemendagri saat melakukan rotasi pejabat,” ujarnya.
Sementara, isu rotasi Pejabat Pratama di lingkungan Pemkab Lahat, saat ini canter dikalangan pegawai.
Tak sedikit yang mengkaitkannya dengan Politik lantaran Pilkada Lahat, akan digelar November mendatang.
“Ya isu isu mau ada mutasi. Sebaiknya tidak dilakukan karena tidak lama lagi mau Pilkada sebab Mutasi bisa memanaskan suhu apalagi dikalangan ASN. Kita berharap ASN bisa dinetralkan jangan ditarik sana sini, ” ujar HN, yang minta namanya tak disebut. (sm)
