SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Sumatera Selatan (Sumsel) menggandeng Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Palembang guna menggelar kuliah umum tentang hulu migas, Senin 20 Oktober 2025.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Abdul Hamid Usman SH M Hum ini menghadirkan langsung Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumsel, Syafei Sapri dan Tim Operation Services Officer SKK Migas Sumatera Selatan sebagai narasumber.
Disampaikan Abdul Hamid Usman, dalam sambutannya bahwa dirinya mewakili Fakultas Hukum UM Palembang sangat mengapresiasi penuh kepercayaan SKK Migas dan KKKS wilayah Sumatera Selatan yang sudah mempercayai fakultasnya sebagai mitra kolaborasi.
“Terima kasih kepada SKK Migas dan KKKS wilayah Sumsel yang telah menggandeng Fakultas Hukum dalam kegiatan ini. Kuliah umum ini bukan sekadar forum penyampaian materi, tetapi momentum penting untuk membukakan cakrawala baru bagi mahasiswa kami terkait hukum energi, khususnya sektor hulu migas” ujarnya.
Menurut Abdul Hamid, mahasiswa hukum tidak boleh hanya berkutat pada hukum pidana atau perdata konvensional. Dunia kerja menuntut SDM hukum yang mampu memahami sektor strategis seperti energi, lingkungan, dan investasi.
Dengan adanya kuliah umum ini, dirinya berharap lahir calon ahli hukum migas dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang di masa depan.
Dikatakannya, aspek legalitas menjadi tulang punggung dari keseluruhan proses eksplorasi hingga produksi. Dari mulai penerbitan izin lingkungan, perjanjian kerja sama, hingga penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran kontrak atau pencemaran wilayah operasional.
“Mahasiswa hukum wajib mengetahui bahwa sektor migas bukan hanya urusan teknis pengeboran. Di dalamnya ada ratusan klausul kontrak, regulasi perpajakan, ketentuan lingkungan, bahkan isu-isu ketenagakerjaan. Semuanya membutuhkan peran ahli hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan, peluang karier lulusan hukum di sektor migas sangat terbuka lebar, baik sebagai legal officer di perusahaan KKKS, konsultan hukum energi, maupun auditor kontrak pemerintah.
“Fakultas Hukum mendorong bahwa kolaborasi ini tidak akan berhenti pada satu kuliah umum saja. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang siap menjajaki program lanjutan seperti magang, penelitian bersama, atau legal rafting workshop khusus sektor migas,” tuturnya. (ANA)
