PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Aksi demonstrasi digelar oleh kelompok Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Rabu (15/4/2026), sebagai bentuk penolakan terhadap rencana penganggaran pengadaan mobil mewah dan pakaian dinas pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.
Aksi dimulai sejak pagi hari dengan massa berkumpul di halaman kantor gubernur sambil membawa spanduk dan poster berisi kritik terhadap kebijakan tersebut. Dalam orasinya, massa secara bergantian menyampaikan tuntutan serta menyuarakan aspirasi masyarakat yang dinilai belum menjadi prioritas pemerintah.
Aksi ini dipicu oleh rencana Pemprov Sumsel melalui Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sumsel yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,94 miliar untuk pengadaan 4 unit mobil mewah serta Rp3 miliar untuk pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur pada Tahun Anggaran 2026.
Koordinator aksi, Rahmat Sandi Iqbal, SH, dalam orasinya menegaskan bahwa kebijakan tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Kami menilai rencana ini tidak memiliki urgensi dan sangat melukai hati rakyat Sumsel. Di saat masyarakat masih kesulitan ekonomi, pemerintah justru menganggarkan hal-hal yang tidak menjadi kebutuhan mendesak,” tegas Rahmat Sandi Iqbal.
Ia juga mendesak agar pemerintah lebih bijak dalam mengelola anggaran dan mengutamakan kepentingan publik.
“Kami meminta agar anggaran tersebut dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas seperti perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan, serta pembenahan sarana pendidikan,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan, Rahmat Hidayat, SE, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat Sumatera Selatan.
“Aksi ini adalah bentuk suara rakyat yang merasa diabaikan. Kami mendesak agar rencana pengadaan mobil mewah dan pakaian dinas ini segera dibatalkan karena tidak berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Rahmat Hidayat juga meminta pihak terkait untuk terbuka kepada publik.
“Kami juga meminta Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sumsel untuk menjelaskan secara transparan kepada masyarakat terkait tujuan penganggaran ini, serta meminta maaf karena telah menimbulkan kegaduhan,” tegasnya.
Dalam aksinya, SIRA menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni meminta penjelasan terbuka terkait pengadaan, mendesak pembatalan anggaran, serta meminta permintaan maaf dari pihak terkait.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib.
Penulis : Hermansyah
Editor : Jaks
