Sertifikat Bekerja, Zonasi hingga Masalah Banjir, Jadi Aspirasi Anggota DPRD Sumsel Dapil Palembang II

- Redaksi

Senin, 11 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) dari daerah pemilihan (Dapil) Palembang II, melaksanakan reses Tahap II pada 4-9 September 2023. Selama masa reses, banyak aspirasi masyarakat yang diserap para wakil rakyat.

Adapun pelaksanakan reses meliputi sembilan Kecamatan, yaitu Kecamatan Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Alang-Alang Lebar (AAL), Sukarame, Kemuning, Sako, Kalidoni, dan Sematang Borang.

Turut hadir pada reses tersebut, anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel II, Muhammad Yansuri (Partai Golkar), Zulfikar Kadir  (PDI Perjuangan), Antoni Yuzar (Partai Kebangkitan Bangsa), Anwar Al Syadat (Partai Keadilan Sejahtera), Budiarto Marsul (Partai Gerindra), Tamtama Tanjung (Partai Demokrat), dan Nopianto (Partai Nasdem).

Pada reses di hari pertama dan titik pertama, anggota dewan melakukan dialog interaktif dengan masyarakat di lingkungan PT Pelindo.

“Ada beberapa hal yang disampaikan para pekerja di PT Pelindo, salah satunya pekerja-pekerja ini membutuhkan sertifikat untuk bekerja,” ujar Koordinator Reses Dapil Sumsel II Palembang, Budiarto Marsul.

“Mereka ini bekerja membutuhkan sertifikat,” sambung Budiarto.

Untuk membuat sertifikat tersebut, kata Budiarto, biayanya cukup mahal.

“Tapi kata mereka (para pekerja) sertifikat ini bisa dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Untuk itu nanti akan kami sampaikan ke Disnaker agar para pekerja di PT Pelindo ini diberikan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat tersebut ,” terang Budiarto.

Dikatakan Budi, sertifikat tersebut sebagai persyaratan yang sangat dibutuhkan dalam bekerja di PT Pelindo. Dan rata-rata baru sebagian kecil saja para pekerja yang mempunyai sertifikat itu dari seribu lebih pekerja.

“Nanti kita akan meminta bantuan ke Disnaker,” jelas Budiarto.

Lalu pada titik kedua, anggota dewan melaksanakan reses di Kantor Lurah Sei Selayur. Pada kesempatan dialog interaktif dengan anggota dewan, masyarakat menyampaikan permasalahan soal sekolah zonasi.

“Banyak masyarakat Sei Selayur tidak mendapatkan kursi di SMA yang masuk wilayah zonasi,” ujar Heri, salah seorang warga.

Pada titik ketiga, anggota dewan melaksanakan reses di Kelurahan Sei Selincah. Di Sei Selincah, anggota dewan menerima aspirasi tentang pembangunan infrastruktur. Utamanya tentang permasalahan banjir.

“Sei Selincah ini kan daerah resapan. Jadi kalau hujan itu air menggenang, tidak mengalir,” kata Imam, salah seorang warga Sei Selincah.

“Kami meminta dibuatkan gorong-gorong agar air dapat mengalir dengan baik,” pinta Imam.

Selain infrastruktur, anggota dewan juga menerima aspirasi tentang sekolah zonasi. Tamtama Tanjung dari fraksi Partai Demokrat menambahkan, bicara soal pendidikan adalah persoalan dari semua pihak, artinya tanggungjawab sama-sama.

“Karena program pemerintah sudah cukup bagus, hanya saja beberapa oknum yang memang memanfaatkan kesempatan tersebut, apalagi waktu penerimaan siswa baru,” kata Tamtama.

“Soal zonasi, itu juga bagus ya. Katakanlah bina lingkungan jadi penduduk yang di sekitar sekolah wajib untuk mengakomodir. Hanya ini kadang persennya berapa, ya umpanya anak kita dekat sekolah, eh tau-tau anak kita tidak masuk sekolah di sana. Kami akan dorong kepada mitra kami Dinas Pendidikan Sumsel untuk mengatasi permasalahan zonasi ini,” ujar Tamtama.

Pada titik kelima reses, anggota dewan melakukan pertemuan dengan masyarakat Bukit Sangkal. Sama seperti sebelumnya, di Bukit Sangkal, anggota dewan menerima aspirasi dari masyarakat tentang infrastruktur.

“Di Bukit Sangkal ini permasalahan drainase dipinggir jalan tempat para pelaku usaha. Memang sebagian di tempat tersebut sudah ada gorong-gorong, tapi putus-putus. Jadi ketika air hujan turun, air dari gorong-gorong itu meluap, akhirnya timbulah banjir. Untuk itu kami minta agar dibuatkan drainase atau gorong-gorong,” kata Jawahir, Ketua RT 01 RW 02 Bukit Sangkal.

Nopianto, dari Fraksi Partai Nasdem mengatakan, untuk banjir memang menjadi permasalahan yang krusial. “Banjir itu terjadi karena air tidak tau akan larinya ke mana, makanya airnya meluap, sehingga terjadilah banjir,” kata Novianto.

“Tapi apapun aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat akan kami tampung dan kami serap, selanjutnya kami akan mengambil langkah jalan keluar dari semua permasalahan yang dikeluhka oleh masyarakat,” tutur Novianto. (*)

Berita Terkait

Pererat Kebersamaan, Polsek Buay Madang Timur Gelar Nobar Pesta Bola Dunia 2026 Bersama Masyarakat
Antisipasi Kelangkaan dan Jaga Ketertiban, Polsek Buay Madang Timur Intensifkan Patroli di Pertashop
Korupsi E-Batara Pos Rp4,67 Miliar, Mantan Kepala Kantor Pos Air Sugihan Ditahan Kejari OKI
Astra Motor Sumsel Gandeng Driver Ojol Tebarkan Semangat #Cari_Aman
Fera Julianty Hilang Sejak Dua Hari, Orang Tua Lapor ke Polrestabes Palembang
Pria Diduga Rudapaksa Perempuan Berkebutuhan Khusus di Palembang, Aksi Terekam CCTV
Sambut Libur Sekolah, Telkomsel Hadirkan Paket Internet RoaMAX Malaysia Untuk Pelanggan di Sumbagsel
Terungkap di Sidang Korupsi KUR BSI: Syarat PT KIM Tak Lengkap, Mantan Branch Manager Akui Tetap Setujui Pencairan Rp9,5 Miliar

Berita Terkait

Jumat, 19 Juni 2026 - 18:47 WIB

Pererat Kebersamaan, Polsek Buay Madang Timur Gelar Nobar Pesta Bola Dunia 2026 Bersama Masyarakat

Jumat, 19 Juni 2026 - 18:44 WIB

Antisipasi Kelangkaan dan Jaga Ketertiban, Polsek Buay Madang Timur Intensifkan Patroli di Pertashop

Jumat, 19 Juni 2026 - 15:38 WIB

Korupsi E-Batara Pos Rp4,67 Miliar, Mantan Kepala Kantor Pos Air Sugihan Ditahan Kejari OKI

Jumat, 19 Juni 2026 - 15:27 WIB

Fera Julianty Hilang Sejak Dua Hari, Orang Tua Lapor ke Polrestabes Palembang

Jumat, 19 Juni 2026 - 15:24 WIB

Pria Diduga Rudapaksa Perempuan Berkebutuhan Khusus di Palembang, Aksi Terekam CCTV

Berita Terbaru