SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Selatan, menyesalkan kebijakan perpanjangan masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Diperketat, di wilayah Sumatera Selatan hingga 25 Juli 2021.
Ketua YLKI Sumatera Selatan, RM Taufik Husni, mengungkapkan, penerapan PPKM yang telah diberlakukan selama lebih dari dua pekan terakhir, memberikan dampak yang sangat terasa di masyarakat. Tidak hanya para pemilik usaha, situasi selama PPKM juga membuat ekonomi masyarakat tertekan.
“Rakyat kecil ini sudah banyak yang menjerit. Mereka sulit mencari makan, belum lagi tuntutan hidup semakin sulit saat mulai masuk ajaran baru anak-anak harus sekolah. Kalau masih bisa, mungkin sebaiknya kebijakan perpanjangan PPKM ini dikaji ulang,” ujar Taufik dalam keterangannya kepada wartawan di Palembang, Rabu (21/7/2021).
Diakui Taufik, dirinya sangat mendukung langkah Pemerintah untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan guna menekan penularan Covid 19. Namun di sisi lain dirinya pun berharap kepentingan masyarakat baik dari sisi pemilik usaha dan konsumen juga diperhatikan.
Salah satu contoh yang menjadi sorotan mengenai kelonggaran aturan makan di tempat maksimal 30 menit. Yang akan diberlakukan untuk daerah PPKM Darurat yang berhasil menekan tingkat penularan. Menurut Taufik, kebijakan ini perlu perlu dicermati lebih jauh.
“Kalau hanya 30 menit itu konsumen itu makannya buru-buru. Kebijakan ini terkesan kaku dan dipaksakan,” cetus Taufik.
Sebagaimana diketahui, PPKM Mikro yang diperketat untuk wilayah Sumatera Selatan diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Kebijakan ini merujuk arahan pemerintah pusat atas hasil evaluasi PPKM Mikro yang telah berjalan.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengungkapkan, tingkat disiplin protokol kesehatan masyarakat dan jumlah kasus aktif positif merupakan indikator yang menentukan masa perpanjangan PPKM. Bila kedua indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Sumsel dapat mengusulkan untuk mengakhiri masa PPKM.
“Kalau dua indikator itu terpenuhi maka mudah-mudahan tanggal 26 Juli, Sumsel bisa mendapatkan relaksasi atau kelonggaran dalam berkegiatan. Namun tetap dengan protokol kesehatan yang sangat disiplin,” kata gubernur. (Nat)
