Pj Walikota Palembang Jawab Kegelisahan Honorer Terkait UU ASN Meniadakan Honorer

- Redaksi

Jumat, 10 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG-Menjawab kegelisahan Honorer ditahun 2024 mendatang serta menunggu terbitnya turunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen Pegawai ASN pasca disahkanya Undang-Undang ASN, Penjabat (PJ) Walikota Palembang menjelaskan ada dua mekanismes pengakatan honorer menjadi PPPK dilingkungan Pemerintah kota Palembang.

Dua mekanisme tersebut yaitu melalui dua tahapanan, seperti dilakukan pengakatan dengan jalur tes umum kemudian ada yang melalui proses beberapa persyaratan yang harus diikuti melewati Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun dari Menpan RB

Pj Walikota Ratu Dewa mengatakan, bahwa Pemerintah kota Palembang sejak tahun 2020 sudah tidak lagi menerima pegawai Non PNSD, untuk tenaga Pegawai Harian Lepas (PHL) khususnya yang ada Dinas PUPR dan Perkimtan karena jenis pekerjaan mereka adalah harian.

“Mengenai pegawai Non PNSD ini sudah tidak ada lagi, karena berdasarkan edaran pada tahun 2024 masalah tersebut harus selesai dengan kata lain tidak ada lagi pegawai jenis honorer. Tentunya masalah tersebut sudah ditemukan dari Pemerintah pusat melalui Kementerian Menpan RB dengan sistem pengangakatan melalui seleksi penerimaan PPPK,”jelasnya jumat usai memimpin upacara peringatan hari Pahlawan di halaman parkir Sekertariat Pemkot Palembang.

Mengenai total honorer yang ada dikota Palembang, Dewa mengatakan totalnya masih diangaka 4 ribuan.

“Untuk mekanismenya sendiri ada dua tahapan yang akan dilakukan untuk diangkat, yaitu melalui proses pengangkatan secara langsung dengan jalur tes umum, kemudian ada yang melalui proses beberapa persyaratan yang harus diikuti lewat Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun dari Menpan RB.

Sementara itu pengaruh UU ASN terhadap kesejahteraan antara ASN dan PPPK banyak hal antara keduanya jika PNS mendapatkan pensiun sedangkan PPPK ada tunjangan hari tua. Pada intinya keduanya memiliki penerapan yang sama tidak ada stratifikasi jauh,”tutupnya

Berita Terkait

Uang Rp70 Juta Terungkap di Sidang Korupsi PALI, Arman Akui Kembalikan Rp50 Juta
Tabrak Belakang Truk Tangki BBM Pemotor Tewas 
Terekam CCTV, Pelaku Gasak Uang Rp3,5 Juta dan HP Milik Pedagang di IT III Palembang
Gugatan Praperadilan Komariah di Kabulkan, Kuasa Hukum Apresiasi Putusan Hakim
Lima Remaja Diduga Palak Kru Film WARGA RUSUN 09, Dua Ponsel Dirampas
Hakim Dalami Keterangan Saksi soal Pokir dalam Kasus Korupsi Proyek PALI
Ketok Palu, Gubernur Sumsel Resmi Umumkan Kenaikkan UMP Sumsel 2027 Sebesar 6,77 Persen
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Libatkan Warga Lahat dalam Simulasi Kesiapsiagaan Keadaan Darurat

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 17:56 WIB

Uang Rp70 Juta Terungkap di Sidang Korupsi PALI, Arman Akui Kembalikan Rp50 Juta

Jumat, 20 November 2026 - 16:21 WIB

Tabrak Belakang Truk Tangki BBM Pemotor Tewas 

Jumat, 20 November 2026 - 13:59 WIB

Terekam CCTV, Pelaku Gasak Uang Rp3,5 Juta dan HP Milik Pedagang di IT III Palembang

Jumat, 20 November 2026 - 11:15 WIB

Gugatan Praperadilan Komariah di Kabulkan, Kuasa Hukum Apresiasi Putusan Hakim

Kamis, 19 November 2026 - 20:16 WIB

Lima Remaja Diduga Palak Kru Film WARGA RUSUN 09, Dua Ponsel Dirampas

Berita Terbaru

TKP

Kota Palembang

Tabrak Belakang Truk Tangki BBM Pemotor Tewas 

Jumat, 20 Nov 2026 - 16:21 WIB