SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menerapkan sistem genap ganjil di kota Palembang, guna menekan angka penyebaran Covid-19, dinilai belum populis. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli.
Pasalnya, kota Palembang belum saatnya menetapkan ganjil genap, yang disinyalir untuk menurunkan angka Covid-19 di Palembang.
“Penurunan jumlah Covid ini tidak harus dilihat dengan pembatasan ganjil genap. Kedua kita harus melihat kearifan lokal di kota kita, tidak serta merta kebijakan kota lain kita terapkan di sini, ternyata belum pas. Apalagi saat ini kota Palembang khususnya tidak semacet di ibu kota. Jadi kebijakan ganjil genap ini saya lihat belum pas diterapkan di kota Palembang,” kata Syaiful, Sabtu (3/7/2021).
Lebih lanjut Politisi PKS ini menilai, banyak cara untuk menurunkan angka Covid-19 di Sumsel terutama di kota Palembang. Salah satunya dengan mempercepat proses vaksinasi yang hari ini baru 58 persen seluruh Sumsel.
“Artinya di sini dulu yang harus dikejar oleh Pemprov Sumsel,” katanya.
Selain itu pihaknya melihat untuk testing Covid-19 masih terlalu sedikit. Idealnya satu orang terkena Covid-19 maka Dinkes Sumsel harus stressing 15 orang sekitarnya .
“Dan hari ini kemampuan di kita 1 orang terpapar Covid-19 baru di testing satu , dua orang di sekitarnya. Artinya ini yang jadi prioritas bukan kebijakan ganjil genap yang terjadi hari ini,” ungkapnya.
Bahkan, fraksi PKS DPRD Sumsel akan menyampaikan hal ini dalam rapat paripurna DPRD Sumsel pada Senin depan. (Nat)
