MUBA, SUARAPUBLIK.ID – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mulai mematangkan implementasi skema kerja fleksibel atau Work From Home (WFH) di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Langkah ini ditegaskan dalam rapat teknis yang dipimpin Sekretaris Daerah Muba, Drs Syafaruddin MSi, di Ruang Rapat Serasan Sekate, Selasa (7/4/2026).
Sekda Muba Drs Syafaruddin MSi menegaskan, penerapan WFH tidak sekadar perubahan pola kerja, tetapi juga transformasi sistem birokrasi yang menuntut adaptasi cepat, disiplin, serta pemanfaatan teknologi digital secara optimal.
“WFH harus tetap menjamin kinerja Pemerintahan berjalan efektif. Pelayanan publik tidak boleh terganggu, justru harus semakin responsif dan efisien,” tegasnya.
Ia menekankan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) wajib menyusun skema teknis yang terukur, mulai dari pembagian jadwal kerja, sistem pelaporan, hingga mekanisme pengawasan berbasis kinerja.
Menurutnya, keberhasilan WFH sangat bergantung pada kedisiplinan ASN serta kesiapan infrastruktur digital yang mendukung koordinasi dan pelayanan secara daring.
“Pemkab Muba juga mendorong optimalisasi penggunaan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik guna memastikan seluruh proses administrasi tetap berjalan tanpa hambatan meski dilakukan secara jarak jauh,” urainya.
Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Muba, Musa Firdaus SE MSi menekankan bahwa WFH mengatur sistem kerja jarak jauh pegawai.
“Jangan sampai salah menerjemahkan WFH ini, pegawai tetap bekerja dengan maksimal,” tuturnya.
Lanjutnya, pelayanan publik tetap harus berjalan maksimal jangan sampai mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat. “Teknisnya akan kita matangkan dan akan dilakukan evaluasi,” tandasnya.
Penulis : Hafiz
Editor : Jaks
