MUBA, SUARAPUBLIK.ID— Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mempercepat proses peralihan layanan listrik dari PT MEP ke PT PLN (Persero). Hal ini dibahas dalam rapat monitoring progres penyediaan tenaga listrik yang digelar secara virtual, Rabu (22/4/2026).
Rapat diikuti Bupati Muba H M Toha Tohet diwakili oleh Asisten II Setda Muba Alva Elan, bersama perwakilan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, PLN pusat, PLN UID S2JB, serta jajaran terkait lainnya.
Pembahasan mengacu pada tindak lanjut rapat 15 April 2026 di Kementerian ESDM yang dihadiri Wakil Bupati Muba Kyai Abdur Rohman Husen. Salah satu poin utama ialah percepatan pemasangan kWh meter bagi pelanggan yang telah memenuhi persyaratan administrasi, seperti NIDI, SLO, dan biaya penyambungan.
Pemkab Muba mencatat sebanyak 8.202 pelanggan sudah membayar dan siap masuk tahap pemasangan. Sementara itu, masyarakat yang belum melengkapi persyaratan diminta segera mengurusnya. PLN juga menyediakan skema cicilan biaya penyambungan selama 12 hingga 24 bulan bagi warga yang membutuhkan.
Selain itu, disepakati bahwa mulai 15 Mei 2026, seluruh penyediaan listrik di wilayah Muba akan sepenuhnya dilayani PLN. Pelanggan yang belum beralih hingga batas waktu tersebut berpotensi mengalami pemutusan sambungan listrik.
Asisten II Setda Muba Alva Elan mengatakan, Pemkab Muba telah bergerak cepat menindaklanjuti hasil rapat di tingkat pusat dengan melibatkan seluruh camat.
“Langsung kita tindaklanjuti dengan memanggil seluruh camat. Mereka diminta segera menyosialisasikan kepada masyarakat hingga ke desa-desa terkait migrasi ini,” ujar Alva.
Ia mencontohkan progres di Kecamatan Tungkal Jaya, dari 15 desa yang menjadi sasaran, enam desa telah melakukan pembayaran dan empat desa telah terpasang meteran listrik.
“Untuk masyarakat yang mampu diminta segera melakukan pendaftaran dan pembayaran. Skema cicilan menjadi opsi terakhir bagi yang membutuhkan,” katanya.
Lanjutnya, percepatan migrasi menjadi penting karena batas waktu yang semakin dekat. “Mengingat kalau sampai 15 Mei masyarakat tidak melakukan migrasi, maka tidak mendapatkan pelayanan listrik,” ucapnya.
Koordinator Perlindungan Konsumen dan Usaha Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ainul Wafa mengatakan, rapat ini bertujuan memastikan kesiapan teknis dan sosial dalam proses peralihan layanan.
“Yang kita bahas hari ini mengenai teknis pelaksanaannya sudah sejauh mana peralihan pelanggan ini. Memang jaraknya jauh-jauh, jadi harus direncanakan dengan cermat agar pekerjaan efisien,” kata Ainul.
Ia menambahkan, kesiapan material tidak lagi menjadi kendala, namun aspek kemampuan masyarakat dalam membayar biaya penyambungan masih perlu perhatian. “Dari PLN sudah memberi kebijakan berupa cicilan untuk meringankan beban warga,” ujarnya.
Sementara itu, SRM Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UIW S2JB Wira Bhakti Dharma menyebut progres per 21 April 2026 telah mencapai 47 persen atau 26.776 pelanggan dari target 56.719 pelanggan.
“Untuk mencapai target dengan waktu yang tersisa, dibutuhkan peralihan sekitar 1.000 pelanggan per hari,” kata Wira.
Wira berharap percepatan pembayaran biaya penyambungan dapat mendorong tercapainya target tersebut. “Harapan kami percepatan pembayaran DP biaya agar kami bisa menuntaskan target. Kami juga terus bersosialisasi kepada masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Hafiz
Editor : Jaks
