MUBA, SUARAPUBLIK.ID — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengikuti Entry Meeting Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2026 di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dan diikuti dari Ruang Rapat Randik Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Selasa (10/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Asisten II Setda Muba Alva Elan SST MPSDA hadir mewakili Bupati Musi Banyuasin H M Toha Tohet SH, didampingi Kepala Dinas Perikanan Muba Sunaryo SSTP MM, Plt Kepala Dinas Sosial Muba Deny SH MSi, Sekretaris BPKAD Muba Zukashmir SSTP MEc Dev, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Selatan Supriyadi SE MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa evaluasi perencanaan dan penganggaran merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh BPKP sejak 2020.
Ia mengatakan, evaluasi tersebut bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan serta penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Setiap tahun kami melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran. Dari hasil evaluasi sebelumnya, masih ditemukan beberapa pola permasalahan yang hampir serupa dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Supriyadi.
Menurutnya, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran menjadi kunci penting agar sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia, dapat dimanfaatkan secara optimal.
Selain itu, evaluasi ini juga berkaitan dengan komitmen kepala daerah dalam merealisasikan janji politik kepada masyarakat melalui program-program pembangunan yang tepat sasaran.
“Bagaimana kepala daerah dapat merealisasikan janji politiknya kepada masyarakat dengan dukungan anggaran yang tersedia. Karena itu, perencanaan dan penganggaran harus dirancang secara tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, tujuan utama evaluasi ini adalah memastikan program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang disusun pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Pada tahun ini, BPKP memfokuskan evaluasi pada lima sektor prioritas pembangunan, yakni pendidikan, pengentasan kemiskinan, kesehatan, penurunan stunting, serta ketahanan pangan.
“Kelima sektor ini menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan daerah sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” katanya.
Supriyadi juga menyampaikan bahwa proses evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah tersebut akan berlangsung hingga Juni 2026.
Sementara itu, Asisten II Setda Muba Alva Elan menyambut baik pelaksanaan evaluasi yang dilakukan BPKP Sumatera Selatan. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah.
“Kami menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan evaluasi yang dilaksanakan BPKP. Ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran agar lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran,” ucap Alva.
Alva Elan menambahkan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah sehingga program pembangunan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui evaluasi ini, kami berharap mendapatkan masukan konstruktif untuk memperbaiki berbagai aspek perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat berjalan lebih terarah dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Penulis : Hafiz
Editor : Jaks
