SUARAPUBLIK.ID, MUBA — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menggelar Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 di Ruang Rapat Serasan Sekate, Sekretariat Daerah Kabupaten Muba, Kamis (25/9/2025).
Rapat ini dipimpin langsung Bupati Muba H M Toha Tohet SH bersama Wakil Bupati Kiyai Rohman. Dalam sambutannya, Bupati Toha mengatakan pentingnya rakor ini sebagai bagian dari komitmen bersama memperkuat program pemberantasan korupsi terintegrasi.
“Kami sangat menyadari betapa pentingnya acara ini dalam memastikan program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Muba. Kami juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim dari KPK RI,” ujar Toha.
Ia memaparkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Muba per 24 September 2025 masih berada di angka 41,16 persen. Posisi ini menempatkan Muba pada peringkat ketiga di tingkat provinsi dan peringkat ke-73 secara nasional.
“Kami menyadari masih ada kendala yang dihadapi, namun tetap optimistis dengan kerja keras perangkat daerah di triwulan IV, capaian MCP Kabupaten Muba akan meningkat signifikan,” ucapnya.
Untuk itu, Toha meminta seluruh kepala perangkat daerah agar lebih intens berkoordinasi dengan narasumber terkait permasalahan di lapangan.
“Kami ingin hasil verifikasi tiap area intervensi pada 2025 dapat mencapai hasil maksimal. Evaluasi dan rekomendasi dari KPK harus menjadi landasan perbaikan program agar lebih efektif,” tambahnya.
Sementara itu, Kasatgas Korsub Wilayah II KPK RI Untung Wicaksono mengapresiasi langkah Pemkab Muba yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam menjalankan program pemberantasan korupsi terintegrasi.
“Terima kasih atas kerja keras Pemkab Muba, khususnya pimpinan daerah dan perangkat daerah yang sudah menindaklanjuti rekomendasi KPK. Komitmen ini penting sebagai pondasi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” pungkas Untung.
Ia menjelaskan, Program Koordinasi Pencegahan Korupsi Tahun 2025 mencakup tata kelola pemerintahan pada delapan area MCP, yakni perencanaan APBD, penyusunan anggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah (BMD), optimalisasi penerimaan daerah, serta penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Selain itu, program juga menyentuh isu tematik sektoral seperti kesehatan, infrastruktur, sumber daya alam, dan pertanahan. KPK juga menekankan penyelamatan keuangan negara melalui langkah-langkah strategis, antara lain sertifikasi dan penertiban BMD, pemulihan aset, optimalisasi pajak daerah, hingga penagihan tunggakan pajak.
Rakor tersebut dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab seputar pelaksanaan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Muba.
