SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, didampingi oleh Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Negara, Staf Presiden, Badan Pusat Statistik, serta sejumlah kementerian terkait, Selasa (2/9/2025) menggelar rapat koordinasi nasional bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia secara virtual.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang secara virtual mengikuti rapat itu menyambut baik arahan dan menyampaikan kesiapan Pemerintah Kota Palembang untuk memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi.
“Pertemuan ini difokuskan pada pengendalian inflasi dan penanganan isu sosial yang tengah berkembang di berbagai wilayah,” kata Ratu Dewa.
Dalam laporan terbaru, inflasi di Kota Palembang tercatat sebesar 2,83 persen secara tahunan (year-on-year), dan 0,11 persen secara bulanan (month-to-month).
Meskipun angka ini menunjukkan tren yang relatif stabil, Ratu Dewa menekankan bahwa pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas utama, terutama di daerah-daerah yang mencatat angka lebih tinggi seperti Palembang yang mencapai 5,13 persen.
“Kita masih membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah untuk memastikan inflasi tetap terkendali. Palembang menjadi contoh penting bahwa koordinasi pusat dan daerah harus diperkuat,” ungkapnya.
Isu kedua , kata orang nomor satu di kota tertua di Indonesia ini, yang dibahas dalam rapat adalah situasi sosial yang melibatkan mahasiswa dan elemen masyarakat.
Pemerintah mengapresiasi aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung tertib dan lancar. Namun, diakui bahwa terdapat insiden perusakan terhadap 13 titik fasilitas umum.
“Kami akan segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas yang rusak. Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, namun harus dilakukan secara santun dan damai, bukan dengan cara anarkis,” tegasnya.
Sedangkan, dalam upaya mendukung stabilitas ekonomi masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mencatat ada 3067 rumah yang akan terus dilakukan perbaikan untuk program bedah rumah.
“ Ini dana bersumber dari APBN, termasuk anggaran daerah (APBD), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan forum CSR,” ungkapnya.
