SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Direktorat Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat (PPM) Badan Gizi Nasional (BGN) gelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama dua hari 12-13 Juni 2025 di Palembang. Program Makan Bergizi Gratis merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun generasi unggul menuju Indonesia emas 2045.
Kegiatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat (PPM) dari Badan Gizi Nasional (BGN) ini bertempat di Hotel Luminor, Palembang. BGN merupakan lembaga yang ditunjuk pemerintah sebagai mitra dalam memperluas implementasi program Makan Bergizi Gratis.
Kegiatan Direktorat PPM ini dihadiri oleh Direktur Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana, Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwignyo. Tak hanya itu acara sosialisasi ini juga dihadiri oleh beberapa dinas terkait yang juga memeriahkan kegiatan PPM ini.
Direktur Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan sebagai percepatan penerima manfaat dari program MBG.
“Berdasarkan data yang ada penerima manfaat non peserta didik dari 3B yakni ibu menyusui, ibu hamil, dan balita masih rendah,” ucap Tengku Syahdana.
Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan tata kelola yang profesional untuk mencapai potensi maksimalnya.
“APBD tidak akan mampu untuk mengcover program MBG karena 30%nya untuk belanja pegawai, kita harus berkolaborasi dengan stakeholder. Program MBG tak difokuskan untuk investasi, jadi tidak boleh mencari keuntungan,” tambahnya.
“Saat ini kebutuhan pangan untuk program makan bergizi dapat disediakan 10% dan 90% nya masi butuh bantuan dari luar,”
Sementara itu, Deputi Promosi dan Kerja Sama Nyoto Suwignyo menyampaikan bahwa BGN membutuhkan dukungan stakeholder terkait seperti Pemerintah Pusat, Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi, serta media massa.
“Penerima bantuan program MBG memang fokus pada peserta didik, tetapi juga menyasar kelompok rentan lainnya seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Penerapan program di lapangan mungkin belum menyeluruh, dan pemerintah terus berupaya untuk menjangkau semua kelompok yang membutuhkan,” jelas Nyoto.
Para Investor diharapkan tidak hanya fokus kepada dapur, namun juga harus melihat peluang dalam hal bahan baku. Selain itu, Koperasi harus menjadi ekosistem pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha dalam mendukung program MBG.
Program MBG tentunya akan membutuhkan penguatan ataupun kolaborasi lintas sektor seperti lembaga atau pihak terkait di daerah yang memiliki pemahaman yang sama dan komitmen kuat dalam implementasi program MBG mengingat gizi adalah urusan bersama yang harus dibenahi.
Koordinasi antara BGN, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota diharapkan akan saling bersinergi demi kelancaran program MBG.
Dalam kesempatan yang sama, Dinas Pendidikan Sumsel Poniyem menyampaikan bahwa untuk kota Palembang baru ada sekitar 10,58 persen dari 1 juta siswa (belum termasuk pesantren) yang menjadi penerima manfaat dari program MBG.
Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan kedepannya penerima manfaat program MBG menjadi lebih luas dengan menjangkau wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
Meski begitu, BAPEDA Sumsel mencatat angka stunting di wilayahnya mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Penurunannya mencapai 4 persen dari 20 menjadi 15,55 persen. Kedepannya diharapkan angka stunting turun drastis dengan adanya program MBG.
Menariknya, Palembang menjadi daerah yang berperan aktif dalam menghidupi dapur sehat. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Palembang mencatat bahwa Sumsel telah mensupply 3000 Ton daging ke daerah banten, dan Jakarta serta 180 – 250 Ton dikirim ke Jawa barat untuk kebutuhan Dapur MBG.
Badan Gizi Nasional berkomitmen penuh untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak guna mewujudkan program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi nyata bagi masa depan generasi penerus bangsa.
