SUARAPUBLIK.ID, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membeberkan identitas 198 pondok pesantren yang disebut terafiliasi dengan kelompok teroris.
Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi alias Gus Fahrur khawatir pernyataan BNPT menimbulkan stigma buruk bagi pondok pesantren. Oleh karena itu, ia meminta BNPT membuka daftar pesantren yang diduga berkaitan dengan terorisme agar tidak simpang siur.
“Kalau tidak diberikan penjelasan, kita ikut kena getahnya. Orang jadi takut ke pesantren karena dianggap jadi teroris. Padahal, pesantren kami jamin 100 persen garansi, tidak ada pesantren NU yang terlibat terorisme,” kata Fahrur saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (28/1).
Fahrur menyampaikan ada sekitar 20 ribu pondok pesantren yang dinaungi NU dan yakin tak ada satu pun yang terlibat terorisme. Menurutnya, prinsip dasar pesantren NU adalah tidak boleh melawan pemerintah yang sah meski pemerintahannya buruk.
Dia menduga pondok pesantren yang dimaksud BNPT adalah pesantren di luar naungan NU. Fahrur menyebut saat ini banyak orang menyewa rumah di perumahan lalu menjadikannya pesantren.
Fahrur menyarankan pemerintah untuk melakukan penertiban pendirian pesantren. Dia tidak ingin lembaga yang selama ini berperan membangun bangsa menjadi tercoreng karena ada yang mengatasnamakan pesantren.
“Kemenag harus membuat regulasi tidak semua boleh jadi pesantren, harus ada syarat-syaratnya. Ada masjid, ada pesantren, ada kiai, ada lembaga. Sekarang ini saya lihat ada orang satu rumah sudah disebut pesantren,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar menyebut ada 198 pondok pesantren terafiliasi dengan terorisme.
Ia menyampaikan 11 pesantren terafiliasi dengan jaringan organisasi teroris Jamaah Anshorut Khilafah (JAK), 68 pesantren terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah (JI), dan 119 pesantren terafiliasi dengan Anshorut Daulah atau simpatisan ISIS.
“Kami menghimpun Ponpes yang kami duga terafiliasi dan tentunya ini juga merupakan bagian upaya-upaya dalam konteks Intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan,” ucap Boy pada rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (25/1). (*)
