SUARAPUBLIK.ID, OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), turut menghadiri secara virtual Forum Nasional Stunting 2021 sebagai upaya akselerasi penurunan stunting.
Hal ini menjadi perhatian dan fokus pemerintah karena permasalahan terkait stunting ini dapat mengganggu potensi sumber daya manusia (SDM). Maka dari itu diperlukan kolaborasi antar pihak untuk dapat menurunkan angka stunting secara nasional. Mengingat saat ini Indonesia masih berada di posisi keempat dunia dan urutuan kedua di Asia Tenggara, terkait kasus balita stunting.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ubaidillah, SKM.M.KM mengaku Pemerintah OKI juga turut berkomitmen menurunkan angka stunting sesuai target yang telah disepakati bersama.
“Upaya penurunan angka stunting merupakan investasi pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Kuncinya ada pada kesadaran dan perubahan prilaku. Semua pihak harus ikut berperan, karena ini tujuan besar. Maka tidak adalah ramuan lain, soliditas adalah kunci untuk kita bersama turunkan angka stunting”, kata Ubaidillah.
Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo mengakui target penurunan angka stunting tersebut cukup menantang. Sebab, BKKBN harus mampu menurunkan angka stunting lebih dari tiga persen setiap tahunnya .
“Untuk mencapai target 14 persen penurunan angka stunting di Indonesia pada 2024 mendatang telah membuat terobosan yaitu dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan tiga unsur yaitu dari Kesehatan atau Bidan, Tim Penggerak PKK dan Kader-kader yang ada di daerah. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan Indonesia yaitu memperhatikan pembangunan manusia yang sesuai amanah konsitutsi. Stunting itu dimulai dari keluarga,maka solusi penanganan yang tepat menggunakan pendekatan keluarga,” kata Hasto secara virtual, Selasa (14/12/2021).
Sementara itu, Wakil Presiden, Ma’ruf Amin menjelaskan permasalahan stunting ini harus segera dientaskan bersama, stunting akan berdampak terhadap proses regenerasi penurus bangsa. Ditahun 2045 mendatang kita akan mencapai Indonesia Emas, ini kesempatan untuk mentransformasi Bonus Demografi tersebut untuk menghasilkan sumber daya kaum muda produktif dan berkualitas.
“Kondisi saat ini, satu dari tiga balita di Indonesia mengalami stunting dan angka prevalensi stunting di Indonesia masih tercatat sekitar 27 persen. Oleh karena itu, masalah stunting perlu ditangani secara serius dan melalui kolaborasi semua pihak”, terang Wapres Ma’ruf Amin dalam Forum Nasional Stunting 2021 secara virtual.
Wapres Ma’ruf Amin mengatakan adanya Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting memberikan dasar hukum untuk melakukan penguatan kerangka substansi, intervensi, pendanaan, serta pemantauan dan evaluasi yang diperlukan dalam berbagai upaya percepatan penurunan stunting. Menurutnya, pemerintah menargetkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024, selanjutnya pada tahun tahun 2030, diharapakan prevalensi stunting bisa nol sesuai target Sustainable Developmeny Goals (SDGs).
“Masa depan bangsa kita tergantung pada aksi dan langkah kolaboratif yang kita lakukan sekarang ini. Anak-anak bangsa saat ini adalah bagian dari masa kini dan masa depan, maka mereka investasi pada program gizi untuk kaum muda produktif adalah langkah strategis yang dapat kita lakukan,” imbuh Wapres Ma’ruf Amin. (Dhi)
