SUARAPUBLIK.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas sistem keuangan terjaga. Dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan melanjutkan perbaikan. Hal ini berkontribusi terhadap berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional di tengah pelemahan ekonomi global yang disertai inflasi tinggi, akibat peningkatan pertentangan geopolitik yang berkepanjangan.
Perekonomian Indonesia menunjukkan berlanjutnya proses pemulihan. PDB Indonesia pada Tw II-2022 tumbuh di atas ekspektasi pada level 5,44% yoy (Tw1-2022: 5,01% yoy). Didorong oleh peningkatan pertumbuhan konsumsi dan ekspor.
Berdasarkan pertumbuhan PDRB per provinsi, terdapat 18 provinsi dengan laju PDRB yang lebih tinggi dibandingkan pra pandemi (Tw IV-2019). Sementara 12 provinsi di antaranya tumbuh lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional.
Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Juli 2022 juga mulai meningkat ke 51,2. Seiring dengan perbaikan mobilitas dan peningkatan permintaan somestik.
Sementara itu, sektor eksternal juga masih mencatat kinerja positif yang ditunjukkan berlanjutnya surplus neraca perdagangan.
Adapun untuk tekanan inflasi, masih terjadi di bulan Agustus 2022 sebesar 4,69% yoy, lebih rendah dari bulan sebelumnya (Jul-22 di posisi 4,94% yoy). Namun inflasi inti naik menjadi 3,04% yoy (Jul-22, sebelumnya 2,86% yoy).
Perkembangan Pasar Modal
Sejalan dengan perkembangan positif kondisi domestik tersebut, pasar saham Indonesia terpantau menguat. Hingga 31 Agustus 2022, IHSG tercatat menguat sebesar 3,27% mtd ke level 7.178,59. Dengan nonresiden mencatatkan inflow sebesar Rp 7,52 triliun. Selanjutnya di pasar SBN, nonresiden mencatatkan inflow sebesar Rp 10,5 triliun, sehingga mendorong rerata yield SBN turun 15,90 bps mtd pada
seluruh tenor.
Penghimpunan dana di pasar modal hingga 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp168,75 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 48 emiten.
Dari sisi kinerja emiten, secara umum juga menunjukkan perkembangan cukup baik. Dari 4811 emiten listing saham yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2022, sebanyak 332 emiten (69,03%). Menunjukkan peningkatan kinerja dengan pertumbuhan pendapatan tercatat sebesar 20,69% yoy, dan peningkatan laba sebesar 50,49%.
Kinerja Perbankan
Seiring dengan positifnya kinerja perekonomian, fungsi intermediasi perbankan pada Juli 2022 tercatat meningkat. Dengan kredit tumbuh sebesar 10,71% yoy, didorong peningkatan kredit jenis modal kerja dengan kategori debitur korporasi.
Namun demikian, secara nominal kredit perbankan sedikit menurun sebesar
Rp17,54 triliun menjadi Rp6.159,33 triliun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK)
pada Juli 2022 tumbuh sebesar 8,59% yoy, melambat dibandingkan bulan sebelumnya 9,13% yoy. Utamanya didorong perlambatan giro sejalan dengan normalisasi kebijakan moneter Bank Indonesia.
Selain itu, likuiditas industri perbankan pada Juli 2022 masih berada pada level memadai. Hal tersebut terlihat dari rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit dan Alat Likuid/DPK masing-masing sebesar 124,45% dan 27,92%. Terjaga di atau ambang batas ketentuan masing-masing pada level 50% dan 10%.
Sejalan dengan tren nasional, fungsi intermediasi perbankan di Daerah pada Juli 2022, juga dalam kondisi terjaga. Dengan kecenderungan peningkatan penyaluran dana yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan penghimpunan dana. Sehingga LDR posisi Juli 2022 (76,51%) meningkat dibandingkan Juni 2022 (73,13%).
Sementara itu, likuiditas perbankan daerah pada Juli 2022 berada pada level yang memadai.
Sebagaimana tercermin pada AL/NCD dan AL/DPK yang berada di atas threshold, masing masing 118,21% dan 24,17%.
Profil risiko perbankan pada Juli 2022 masih terjaga dengan rasio NPL net perbankan tercatat sebesar 0,82% (NPL gross: 2,90%). Sementara itu, Posisi Devisa Neto (PDN) Juli 2022 tercatat sebesar 1,77%, atau berada jauh di bawah threshold sebesar 20%. Industri perbankan juga mencatatkan peningkatan CAR menjadi sebesar 24,92%
Di tengah berbagai tekanan yang dihadapi perekonomian global saat ini, pertumbuhan kredit diproyeksikan akan terus meningkat tahun 2022 seiring pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan masih cukup baik dibandingkan
negara-negara lainnya.
Kinerja perekonomian yang baik tersebut akan diikuti naiknya permintaan kredit khususnya sektor-sektor ekonomi yang dianggap
prospektif. Seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta UMKM. Sementara itu, perlu juga diwaspadai sektor pertambangan dan komoditas, yang saat ini tumbuh signifikan. Namun berpotensi menghadapi tekanan jika harga komoditas terkoreksi.
Kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)
Di sektor IKNB, penghimpunan premi sektor asuransi di bulan Juli 2022 tercatat meningkat, dengan penghimpunan premi Asuransi Jiwa bertambah sebesar Rp13,2 triliun. Serta Asuransi Umum bertambah sebesar Rp8,6 triliun. Piutang pembiayaan tercatat tumbuh 7,1% yoy pada Juli 2022 sebesar Rp385 triliun. Profil risiko
perusahaan pembiayaan pada Juli 2022, masih terjaga dengan rasio NPF tercatat
sebesar 2,72%.
Sedangkan sektor dana pensiun tercatat mengalami pertumbuhan aset sebesar 3,86% yoy. Dengan nilai aset mencapai Rp336,14 triliun.
Selain itu, FinTech peer to peer (P2P) lending pada Juli 2022 terus mencatatkan pertumbuhan dengan outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 88,8% yoy, meningkat Rp1,14 triliun menjadi Rp46 triliun.
Sementara itu, permodalan di sektor IKNB terjaga dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan RBC yang terjaga sebesar 493,85% dan 313,99% yang berada jauh di atas threshold sebesar 120%. Begitu pula pada gearing ratio
perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 1,98 kali atau jauh di bawah batas maksimal 10 kali.
Secara umum sektor IKNB masih berada dalam kondisi yang baik, meskipun disadari saat ini terdapat beberapa Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) yang memerlukan perhatian khusus. Antara lain disebabkan oleh kurangnya
permodalan/pendanaan serta kelemahan dalam penerapan tata kelola dan manajemen risiko.
Untuk itu, saat ini salah satu fokus utama OJK adalah melakukan penguatan pengawasan terhadap LJKNB dimaksud, dengan melakukan komunikasi secara intensif dengan LJKNB. Termasuk mendesak manajemen dan pemegang saham untuk memenuhi kebutuhan permodalan/pendanaan. Dan melakukan perbaikan tata kelola dan manajemen risiko perusahaan. Terhadap LJKNB yang tidak dapat mengatasi permasalahannya akan dilakukan tindakan pengawasan secara tegas. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Perkembangan Edukasi Dan Perlindungan Konsumen
OJK melaksanakan edukasi keuangan secara masif, baik secara online melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial, serta tatap muka, dengan melakukan kolaborasi bersama kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.
OJK juga terus mengoptimalkan peran 408 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang tersebar di 34 Provinsi dan 374 Kabupaten/Kota. Program TPAKD tersebut antara lain Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir
atau K/PMR, yang telah menjangkau 337.490 debitur dengan nominal penyaluran sebesar Rp4,4 Triliun.
Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang telah menjangkau 49,6 juta rekening atau 76,7% dari total pelajar, dengan total nominal tabungan sebesar Rp27,7 triliun, dan program business matching lainnya.
Sementara itu, sampai dengan 26 Agustus 2022, OJK telah menerima 199.111 layanan melalui berbagai kanal, termasuk 8.771 pengaduan. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 50% merupakan pengaduan sektor IKNB, 49,5% merupakan
pengaduan sektor perbankan. Dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal. Jenis pengaduan yang paling banyak adalah restrukturisasi kredit/pembiayaan, perilaku petugas penagihan dan layanan informasi keuangan.
Arah Kebijakan Ke Depan
Di tengah kinerja positif perekonomian dan industri jasa keuangan tersebut, OJK tetap mewaspadai simpul-simpul risiko yang dapat mempengaruhi kinerja industri jasa keuangan, terutama disebabkan pelemahan ekonomi dan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi ke depannya.
“Kami juga mencermati sedikit kenaikan rasio NPL untuk kredit restrukturisasi Covid-19 dari 6,44% pada Juni 2022 menjadi 7,10% pada Juli 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan yang
diperlukan. Khususnya pada sektor-sektor ekonomi yang dinilai sampai saat ini masih perlu dibantu untuk melanjutkan pemulihan. Termasuk dalam hal ini adalah dukungan kepada UMKM maupun daerah tertentu.”
Sebagai salah satu langkah proaktif yang ditujukan khusus bagi kredit tertentu,
OJK telah menerbitkan guidance dari sisi perkreditan/pembiayaan perbankan, untuk membantu Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Sapi. Melalui kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan untuk mendukung debitur yang terkena dampak wabah PMK pada Sapi, antara lain:
1) Kualitas kredit/pembiayaan restrukturisasi dapat ditetapkan lancar.
2) Jangka waktu restrukturisasi kredit/pembiayaan dapat melebihi masa
berlakunya kebijakan ini sepanjang sesuai perjanjian restrukturisasi.
3) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan lain untuk plafon hingga Rp10 miliar
dapat hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok/bunga.
4) Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan lain baru kepada debitur
terdampak.
5) Ketentuan ini berlaku sesuai masa penetapan pemberlakuan status keadaan
tertentu darurat PMK oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) dan dapat dievaluasi kembali.
Saat ini sedang disusun Rancangan POJK pada daerah dan/atau sektor tertentu
yang diperluas cakupannya kepada bencana non-alam.
Hal ini merupakan respon cepat OJK dalam mengakomodir aspirasi masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi.
Dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK menjalankan langkah-langkah:
a. Memperkuat mekanisme kerja pengaturan dan pengawasan terintegrasi sektor
jasa keuangan.
b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk mengantisipasi peningkatan risiko yang
mungkin terjadi dengan menyediakan buffer yang memadai baik dalam bentuk
kesiapan level pencadangan risiko kredit, risiko nilai tukar, risiko suku bunga. Maupun tingkat likuiditas di tengah peningkatan kinerja intermediasi yang diharapkan masih terus berlanjut.
Dengan langkah-langkah tersebut OJK optimis bahwa sektor jasa keuangan dapat menghadapi kondisi ketidakpastian ke depan dengan lebih baik dan diharapkan terus memberikan kinerja positif secara berkelanjutan.
Untuk itu OJK senantiasa proaktif dan memperkuat kolaborasi dengan para stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. (Rel)
Komentar