MUBA, SUARAPUBLIK.ID – Bupati Muba HM Toha Tohet SH menegaskan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih disiplin dan cermat dalam mengelola anggaran daerah, dengan memprioritaskan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan maayarakat.
Penegasan ini disampaikannya langsung saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2027 di Auditorium Pemkab Muba, Senin (6/4/2026).
Dalam arahannya, Bupati Toha secara tegas meminta agar anggaran daerah tidak digunakan secara serampangan, melainkan difokuskan pada program prioritas daerah.
“Prioritaskan anggaran untuk kegiatan penting seperti HUT Muba, HUT RI dan hari besar keagamaan. Jangan sampai penggunaan anggaran tidak sesuai kepentingan daerah. Termasuk perjalanan dinas harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk bersama-sama mencari solusi terhadap tingginya belanja pegawai yang telah melampaui 30 persen dari total anggaran daerah. “Kita harus mencari jalan keluar bersama. Jangan sampai kondisi ini mengorbankan hak pegawai, seperti TPP maupun PPPK,” ujarnya.
Selain itu, Bupati Toha menekankan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, harus tetap menjadi prioritas utama karena memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. “Jalan itu urat nadi masyarakat dan daerah. Jika konektivitas baik, maka ekonomi masyarakat juga akan bergerak,” katanya.
Bupati Toha menyebut Musrenbang RKPD merupakan forum strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan nasional.
Menurutnya, kondisi pembangunan saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan ruang fiskal, penurunan transfer ke daerah hingga tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
“Karena itu kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara biasa. Perencanaan harus lebih tajam, lebih terarah dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Untuk itu, Pemkab Muba menetapkan tema pembangunan tahun 2027 yaitu “Akselerasi Program Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera.”
Tema tersebut difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan transparan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur yang membuka konektivitas wilayah, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Bupati Toha juga menegaskan bahwa seluruh program unggulan pemerintah daerah harus menjadi motor penggerak pembangunan.
Program tersebut di antaranya Program Keluarga Maju untuk menekan kemiskinan, bantuan modal usaha bagi UMKM, petani dan nelayan, digitalisasi dan klinik usaha, pendidikan gratis dan beasiswa, pengembangan sentra produksi, hingga penguatan pelayanan desa melalui bantuan mobil operasional.
“Program unggulan ini tidak boleh hanya berhenti di atas kertas. Manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Muba Mursalin menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2027 difokuskan pada percepatan pembangunan untuk meningkatkan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, sejumlah isu strategis masih menjadi perhatian utama pemerintah daerah, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, pemerataan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif.
“Karena itu pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah yang berdaya saing serta pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh kebijakan pembangunan tersebut juga mendukung percepatan capaian 22 Program Unggulan Bupati Musi Banyuasin periode 2025–2029 yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili Sekretaris Muhammad Adie Martadhiwira menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 merupakan tahapan penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.
“RKPD 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025-2029 sehingga menjadi momentum penting untuk memastikan program pembangunan benar-benar memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Penulis : Hafiz
Editor : Jaks
