SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda sekaligus bendahara Partai PDI Perjuangan, secara mengejutkan melakukan pengunduran diri dari Partai Banteng Hitam Merah.
Menanggapi hal tersebut, Bagindo Togar, Pemerhati Politik Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes), mengungkapkan, beginilah ekspresi maupun personifikasi sikap. Tatkala syahwat politik mendominasi akal sehat.
“Mundur dari suatu parpol, jelas kontras berpengaruh terhadap perolehan jabatan publik yang diemban saat ini, yakni Jabatan Wakil Walikota Palembang. Karena Fitrianti Agustinda adalah kader PDIP,” ungkap Bagindo, Sabtu (2/4/2022).
Bagindo kemudian menarik ke belakang, bagaimana riwayat politik Fitri terjadi. Dikatakanya, karier politik yang begitu mudah diperoleh Fitri, juga dipengaruhi oleh nama besar kakaknya Alm Romi Herton, yang saat itu menjabat Walikota Palembang, dan Wakilnya adalah Harnojoyo yang berasal dari Partai Demokrat. Walau kemudian di awal pemerintahan Alm Romi dan Harno, saat itu tersandung masalah hukum.
Kemudian selanjutnya, Harnojoyo menjadi Walikota pengganti, dan Fitri direkomendasikan PDIP menjabat sebagai wakil walikota. Pasangan ini berendeng selama dua periode hingga tahun 2023 nanti.
“Berarti karir politik selanjutnya Fitri, adalah Walikota Palembang yang akan dikontestasikan November 2024 mendatang,” ujar Bagindo.
Di sisi lain, pandanganya, Fitri adalah elite PDIP berada di jajaran kepengurusan Kota Palembang. Tetapi bukan sebagai Ketua, melainkan sebagai Bendahara.
“Dan memang selama ini posisi Ketua lebih diprioritaskan dibanding jabatan lain. Kebetulan, saat ini Ketua DPC PDIP Palembang dijabat oleh Saudara Gunhar anggota DPR RI. Konon katanya, dia ini lebih aktif berkomunikasi dengan elite DPP PDIP. Nah, mencermati realitas politik dan akses politik internal, ternyata lebih berpihak pada sang Ketua DPC. Logis saja bila Fitri kemudian resign dan akan “pindah ke lain hati” ke parpol lain, yang kelak bisa digunakannya sebagai pengusung utama dalam Pilkada kota Palembang,” jelas Bagindo panjang lebar.
Berlabuh ke Partai Nasdem?
Menurutnya, desas desus yang beredar beberapa bulan terakhir, bahwa Finda akan berlabuh ke Partai Nasdem. Dan akan ditawarkan jabatan Ketua Nasdem Kota Palembang. Sementara, prediksi publik daerah selama ini, mengacu dari beragam rilis lembaga survey, menyebutkan bahwa Partai Nasdem di Kota Palembang, diperkirakan belum mampu beranjak masuk ke level papan atas perolehan suara legislatif. Alias masih berada di barisan papan tengah saja.
“Tentu Partai Nasdem wajib berkoalisi dengan satu atau dua Parpol. Hingga bisa memenuhi kuota 20 persen suara (10 kursi). Perihal ini sungguh bukan negoisiasi politik yang mudah. Apakah negosiasi politik Nasdem dan Fitri akan mulus, hingga Fitri dapat lolos jadi Calon Wako dalam Pilwako nanti? Butuh kalkulasi politik yang komprehensif, tak terburu buru, jauh dari kepanikan, serta minus unsur emosional,” jelasnya.
Namun, sambungnya, bila semua deskripsi di atas “tak segaris” dengan obsesi maupun perjuangan yang dirancang, maka sia-sia. Dan sirnalah peluang juga harapan untuk menggapai jabatan publik paling bergengsi di pemerintahan kota ini.
” ‘Hilangnya’ Fitri, salah satu kader penting dari PDIP, tentunya merugikan partai berlambang banteng tersebut. Tetapi, aktor dan institusi Parpol yang akan berkompetisi ‘sedikit tersenyum’ melihat perilaku maupun tradisi politik antar tokoh dalam internal PDIP yang sarat muatan Ideologi Nasionalis ini,” bebernya.
Di lain pihak, para pucuk pimpinan birokrasi dalam pemerintahan Kota Palembang, akan berupaya dan memiliki hasrat sama, melirik Kursi Palembang 1 di 2024. Seperti Sekda Pemerintah dan beberapa kepala OPD lain, mereka akan bersosialisasi optimal agar memperoleh rekomendasi dari para petinggi Parpol.
“Sepantasnya, mereka secara kolektif solid. Lebih fokus kerja keras untuk mendulang suara konstituen sebanyak mungkin dalam Pileg Februari 2024, ketimbang over terkonsentrasi pada persaingan untuk mendapat tiket CaWako dari DPP. Memprihatinkan memang. Padahal Pilkada serentak masih tergolong lama, dan segala kemungkinan maupun peluang-peluang baru bisa saja terjadi. Tak perlu respon politik yang terkesan tergesa-gesa dengan didorong hasrat untuk selalu berkuasa,” pungkasnya. (Uci)
Komentar