SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Sumatera Selatan dengan meraih Penghargaan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2024. Penghargaan tersebut diberikan dalam Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang digelar di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Kamis (21/8/2025).
Penghargaan diterima Bupati Muba H M Toha Tohet SH melalui Kepala Bagian BPBJ Setda Kabupaten Muba, Erdiansyah SP MSi yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Cik Ujang.
Berdasarkan penilaian dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), Muba meraih skor total 76,64. Nilai tersebut diperoleh dari tiga indikator penilaian, yaitu : Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan bobot 30 persen, memperoleh skor 23,67, Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia PBJ dengan bobot 30 persen, memperoleh skor 12,97, dan Tingkat Kematangan UKPBJ dengan bobot 40 persen, memperoleh skor maksimal 40.
Kepala Bagian BPBJ Setda Kabupaten Muba, Erdiansyah SP MSi menjelaskan bahwa Muba sempat menjadi daerah dengan ITKP tertinggi di Sumatera Selatan hingga tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, peringkat Muba turun menjadi posisi ketiga.
“Penurunan ini terjadi karena jumlah Fungsional Pengadaan Barang/Jasa berkurang dari 16 orang menjadi 11 orang akibat mutasi pegawai. Meski demikian, kami tetap optimis untuk memperbaiki capaian ini pada penilaian ITKP 2025 dengan fokus pada peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ,” ujar Erdiansyah.
Mendapati kabar gembira ini, Bupati Muba H M Toha Tohet SH memberikan apresiasi atas penghargaan, meski peringkat mengalami penurunan.
“Penghargaan ini membuktikan bahwa tata kelola pengadaan di Muba tetap berada di jalur yang tepat. Namun, kami tidak boleh puas. Tahun 2025, kita akan genjot kembali peningkatan kualitas dan kuantitas SDM PBJ agar Muba bisa merebut kembali posisi puncak,” tegasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya inovasi dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa, agar pelayanan publik dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
