SUARAPUBLIK.ID, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menandatangani nota kesepakatan penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan distribusi gas (jargas) rumah tangga bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Penandatanganan dilakukan Bupati Muba H M Toha Tohet SH serentak bersama 14 pemerintah daerah lain, dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman ST MT.
Usai menandatangani nota kesepahaman, Bupati Toha mengatakan bahwa tahun ini Muba memperoleh alokasi 5.143 sambungan rumah (SR). Namun, sebagai salah satu daerah penghasil migas, Pemkab Muba juga telah mengajukan tambahan kuota 40.523 SR untuk tahun 2026.
“Banyak masyarakat yang awalnya menolak karena isu negatif. Namun kini mereka justru bersyukur karena pemanfaatan jargas terbukti aman, praktis, dan mampu menghemat pengeluaran rumah tangga,” ujar Toha.
Menurutnya, keberadaan jargas mengurangi ketergantungan pada elpiji tiga kilogram yang kerap sulit didapat. “Dengan jargas, warga bisa menikmati pasokan gas 24 jam. Biaya rumah tangga yang biasanya habis untuk membeli gas bisa dialihkan untuk pendidikan anak atau kebutuhan usaha,” tambahnya.
Plt. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Agung Kuswardono, menuturkan bahwa pembangunan jargas 2025–2026 merupakan lanjutan dari program yang sempat terhenti pada 2023–2024. Kontrak konstruksi dijadwalkan dimulai pada November 2025.
“Rencana ini sudah disiapkan sejak 2024. Terima kasih atas dukungan dari pemerintah daerah, Kementerian Keuangan, Bappenas, KLHK, Kemendagri, Pertamina, PGN, dan pihak lain. Semoga pembangunan ini memberi manfaat nyata dan menjadi kontribusi menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman ST MT, menyampaikan bahwa jargas akan terus dikembangkan secara masif. Ia mengakui, selain lebih murah, jargas juga jauh lebih efisien dibanding energi berbasis tabung.
“Kami menargetkan pembangunan 1 juta SR, dengan tahap awal 115.264 SR. Tentunya pembangunan ini membutuhkan koordinasi erat dengan pemerintah kabupaten agar tidak menimbulkan hambatan di lapangan, terutama saat pipa melintasi fasilitas umum,” kata Laode.
Laode menambahkan, operator akan bertugas mengelola distribusi setelah infrastruktur selesai dibangun. “Mari bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meringankan beban rumah tangga,” pungkasnya.
