PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Anggota Propam Polda Sumatera Selatan (Sumsel), Aiptu EA, dijatuhi sanksi tujuh hari penempatan khusus (patsus) dan teguran tertulis setelah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin Polri.
Putusan tersebut dibacakan oleh ketua sidang dalam sidang disiplin yang berlangsung di ruang Propam Polda Sumsel. Sidang itu turut dihadiri pelapor, Samirun, saksi yang merupakan petani kelapa, serta tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bima Sakti.
Kuasa hukum LBH Bima Sakti, Indah Permatasari, mengapresiasi Kapolda Sumsel beserta jajaran penyidik Propam yang telah menindaklanjuti laporan kliennya.
“Kami dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bima Sakti mengapresiasi Kapolda Sumsel, khususnya kinerja penyidik yang telah memberikan keadilan kepada klien kami yang rata-rata sebagai petani kelapa,” ujar Indah, Selasa (10/11/2026).
Indah berharap, putusan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polri agar senantiasa menjalankan tugas secara profesional dan mengedepankan prinsip polisi bersama masyarakat.
“Kami berharap ke depannya polisi tetap profesional dan bertanggung jawab, tanpa menyalahgunakan wewenang dan jabatannya,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama LBH Bima Sakti, M Novel Suwa, menegaskan pihaknya tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan bagi para kliennya.
Menurut Novel, sanksi terhadap Aiptu EA tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pemeriksaan etik dan disiplin. Sebelumnya, yang bersangkutan juga telah menjalani penempatan khusus selama satu bulan dalam proses pemberkasan.
“Terkait dugaan pidananya, kami sudah mengecek dan masih terus mengejar kejelasan kasusnya. Alhamdulillah, untuk pidananya sudah ditingkatkan atau naik ke tahap penyidikan,” ungkap Novel.
Disinggung mengenai perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana pencurian kelapa di Desa Air Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Novel menyebut pihaknya telah mengantongi alat bukti baru yang akan diserahkan kepada penyidik Jatanras Polda Sumsel.
“Kami mendapatkan alat bukti baru bahwa yang bersangkutan sudah disidang kode etik, sudah terbukti bersalah dan sudah dipatsus. Ke depan, kami akan melaporkan hal ini kepada penyidik Jatanras Polda Sumsel,” jelasnya.
Selain itu, LBH Bima Sakti juga akan terus mendalami dugaan keterlibatan pihak lain yang diduga melindungi atau membekingi pelaku pencurian kelapa di kebun milik kliennya.
“Kami akan mengejar terus dugaan tindak pidana lainnya, karena disinyalir ada juga keterlibatannya dalam melindungi dan membekingi para pencuri kelapa di kebun klien kami,” tambahnya.
Novel menegaskan, pihaknya akan lebih cermat dalam mengumpulkan dan menyerahkan bukti tambahan kepada penyidik guna memperjelas dugaan keterlibatan Aiptu EA.
“Kita lihat pembuktiannya. Kami akan memberikan bukti-bukti baru lagi kepada penyidik bahwa ada keterkaitan saudara Aiptu EA dalam aksi pencurian ini. Kami akan mendampingi proses pidana klien kami sampai mendapatkan hasil yang seadil-adilnya,” tuturnya.
Untuk diketahui, Aiptu EA yang disebut sebagai anggota Paminal Polda Sumsel sebelumnya diduga menjadi beking para pelaku pencurian kelapa di wilayah Desa Enggal Rejo, Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin.
Dugaan tersebut kemudian dilaporkan ke SPKT Polda Sumsel pada Minggu (10/5/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Selanjutnya, sejumlah petani kelapa warga Desa Enggal Rejo melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Yanduan Bidang Propam Polda Sumsel pada Senin (15/6/2026).
Penulis : Hermansyah
Editor : Jaks
