PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Perkara gugatan wanprestasi senilai Rp97 juta antara Heriyanto dan Yulianti di Pengadilan Negeri (PN) Palembang mulai mengungkap persoalan di balik transaksi jual beli rumah di kawasan Citra Grand City, Palembang.
Dalam sidang ketiga dengan agenda menghadirkan para pihak yang dipimpin hakim tunggal Agus Raharjo, SH, Selasa (10/11/2026), Yulianti selaku tergugat memberikan penjelasan mengenai awal mula persoalan yang kini bergulir di meja hijau.
Didampingi tim kuasa hukumnya, Lani Nopriansyah, SH, dan Tabrani, SH, Yulianti menegaskan bahwa persoalan Rp97 juta yang dipermasalahkan penggugat bukanlah utang uang tunai, melainkan berkaitan dengan fasilitas top up Kredit Pemilikan Rumah (KPR) miliknya di Bank Mandiri.
Yulianti menjelaskan, persoalan bermula ketika dirinya melakukan transaksi jual beli rumah di kawasan Citra Grand City, tepatnya Cluster Refortunit. Dalam proses transaksi tersebut, rumah itu awalnya dialihkan melalui mekanisme take over kepada Heriyanto.
Namun, ketika Heriyanto hendak melunasi KPR di Bank Mandiri dan mengajukan kredit atas namanya sendiri, muncul keberatan terkait fasilitas KPR top up milik Yulianti senilai Rp97 juta.
“Awalnya itu dari saya jual beli rumah di Citra Grand City. Ketika dia ingin melunasi di Bank Mandiri, pada awalnya rumah itu saya take over ke penggugat,” ungkap Yulianti.
Menurutnya, keberadaan fasilitas top up tersebut sebenarnya sudah disampaikan sejak awal. Bahkan, ia mengaku telah menjelaskan mengenai kewajiban angsuran top up yang menjadi bagian dari fasilitas KPR miliknya.
“Padahal dari awal sudah saya ceritakan mengenai angsuran top up saya. KPR Mandiri saya itu nilainya sebesar Rp3,6 juta,” jelasnya.
Yulianti juga membeberkan alasan dirinya menandatangani Akta Pengakuan Utang Nomor 03 tertanggal 13 Mei 2022 yang kini menjadi dasar gugatan Heriyanto.
Ia mengaku menandatangani akta tersebut dalam kondisi terdesak. Pasalnya, menurut Yulianti, sisa pembayaran rumah miliknya belum akan diberikan oleh penggugat apabila dirinya belum menandatangani akta pengakuan utang tersebut.
“Beliau meminta saya menandatangani akta pengakuan utang. Sebelumnya, beliau menyampaikan tidak akan membayar sisa uang pembayaran rumah saya apabila saya belum menandatangani akta tersebut,” bebernya.
Yulianti mengaku saat itu tidak memiliki uang sehingga berada dalam posisi sulit dan akhirnya bersedia menandatangani dokumen tersebut.
“Saya tanda tangan itu karena kondisi terdesak. Saat itu saya tidak punya uang sama sekali. Hanya ada sisa uang di penggugat, jadi terpaksa saya tanda tangan akta itu,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa penandatanganan dokumen tersebut menurut pengakuannya dilakukan di kantor Heriyanto, bukan di kantor notaris sebagaimana tercantum dalam akta.
“Penandatanganannya di kantor penggugat, bukan di kantor notaris,” ujarnya.
Dalam keterangannya, Yulianti turut mengungkapkan bahwa persoalan antara dirinya dan Heriyanto sebelumnya pernah dilaporkan ke pihak kepolisian.
Menurut Yulianti, dirinya pernah dilaporkan Heriyanto ke Polrestabes Palembang. Namun, ia menyebut penyelidikan perkara tersebut telah dihentikan melalui penerbitan surat penghentian penyidikan.
Merasa dirugikan atas persoalan yang terjadi, Yulianti kemudian mengaku turut melaporkan Heriyanto ke kepolisian.
“Karena saya merasa dirugikan, baik secara mental maupun waktu, saya juga melaporkan penggugat ke Polrestabes Palembang,” ungkapnya.
Ia menyebut laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.
Meski demikian, Yulianti berharap persoalan antara dirinya dan Heriyanto dapat diselesaikan secara baik-baik tanpa harus berlarut-larut.
“Harapan saya ingin selesai dengan baik, melalui musyawarah. Kalau memang ada jalan tengah dan solusi, ya kita berdamai. Itu saja,” tuturnya.
Diketahui, perkara gugatan perdata dengan klasifikasi wanprestasi tersebut terdaftar dengan Nomor 86/Pdt.G.S/2026/PN Plg. Heriyanto bertindak sebagai penggugat, sedangkan Yulianti sebagai tergugat.
Dalam petitum gugatannya, Heriyanto meminta hakim menyatakan Akta Pengakuan Utang Nomor 03 tertanggal 13 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Julius, SH, M.Kn., Notaris di Kota Palembang, sah dan mengikat para pihak.
Penggugat juga meminta hakim menyatakan Yulianti telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo.
Selain menuntut pembayaran utang pokok sebesar Rp97 juta, Heriyanto meminta ganti kerugian materiil Rp20 juta dan kerugian immateriil Rp50 juta.
Dengan demikian, total tuntutan yang dimohonkan dalam petitum mencapai Rp167 juta, di luar biaya perkara.
Sementara itu, setelah agenda sidang ketiga menghadirkan para pihak, persidangan selanjutnya dijadwalkan memasuki agenda penyampaian paparan atau jawaban dari pihak tergugat secara tertulis.
Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di PN Palembang. Dalil wanprestasi yang diajukan penggugat maupun bantahan tergugat akan menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.
Penulis : Hermansyah
Editor : Jaks
