SUARAPUBLIK.ID.PALEMBANG – Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumatera Selatan membedah kronologi kucuran dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Sumatera Selatan serta kaitannya dengan temuan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025.
Koordinator K-MAKI Sumsel, Boni Belitong, selasa (17/11) kepada awak media menjelaskan bahwa komitmen pendanaan Pilkada Serentak 2024 di Sumatera Selatan diawali melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) secara serentak di Graha Bina Praja Palembang pada 9 November 2023. Dari kesepakatan antara Pemprov Sumsel dan 17 pemerintah kabupaten/kota dengan KPU dan Bawaslu tersebut, total dana hibah yang dikucurkan mencapai Rp1,4 triliun.
“Rinciannya, Pemprov Sumsel menghibahkan sebesar Rp307,41 miliar—yakni Rp234,45 miliar untuk KPU Sumsel dan Rp72,95 miliar untuk Bawaslu Sumsel—sementara sisanya dikucurkan oleh 17 Pemkab dan Pemkot se-Sumsel dengan skema pencairan 40 persen pada 2023 dan 60 persen pada 2024, yang pertanggungjawabannya berlanjut hingga semester I tahun 2025,” urai Boni Belitong.
Namun, dalam hasil pemeriksaan kepatuhan BPK pada IHPS II Tahun 2025, K-MAKI menyoroti munculnya catatan merah pengelolaan belanja hibah di jajaran pengawas pemilu di Sumsel dengan nilai temuan mencapai Rp6,54 miliar.
Empat Satker Bawaslu di Sumsel Masuk Daftar Temuan BPK ,dalam pemeriksaan kepatuhan terhadap pengelolaan belanja hibah Pilkada periode 2024 hingga semester I 2025, BPK menemukan belanja yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Kabupaten Lahat, Bawaslu Kabupaten Muara Enim, dan Bawaslu Kota Palembang sebesar Rp6,54 miliar.
BPK mencatat realisasi pengeluaran di keempat satuan kerja tersebut tidak sesuai maupun tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap, serta ditemukan kontrak paket meeting yang nilainya melampaui pekerjaan sebenarnya. Secara nasional, temuan kelebihan pembayaran pada KPU dan Bawaslu akibat belanja tidak sesuai ketentuan, kemahalan harga, dan kekurangan volume bahkan menembus Rp129,92 miliar dari total hibah nasional Rp37,51 triliun.
Menurut K-MAKI Sumsel, potensi penyimpangan paling rawan terjadi saat pencairan tahap kedua sebesar 60 persen pada tahun 2024 hingga masa penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) akhir pada 2025. Selain persoalan bukti belanja, BPK juga menemukan keterlambatan penyampaian LPJ hibah, ketidaksesuaian rincian laporan dengan aplikasi SAKTI, pencatatan ganda, hingga belum ditutupnya rekening penampungan dana hibah di wilayah sehingga menghambat pengembalian sisa dana ke kas daerah.
Kasus Hibah KPU di Daerah Jadi Peringatan Keras ,K-MAKI mengingatkan bahwa lemahnya pengendalian internal atas dana hibah NPHD di Sumatera Selatan telah terbukti berujung proses hukum, sebagaimana terlihat pada perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 pada KPU Kota Prabumulih yang ditangani Kejaksaan Negeri Prabumulih hingga ke Pengadilan Tipikor Palembang.
Perkembangan Tindak Lanjut dan Respons Bawaslu Sumsel ,Secara terpisah, merujuk catatan resmi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Sumsel telah menerima LHP BPK sejak Februari 2026 dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Bahkan pada September 2026, Bawaslu Sumsel bersama Bawaslu kabupaten/kota se-Sumsel telah menggelar rapat pemantauan, pembinaan pertanggungjawaban belanja, serta rekonsiliasi laporan akhir dana hibah Pemilihan Serentak 2024 menyusul adanya pemeriksaan dari Aparat Penegak Hukum (APH) terkait pengelolaan anggaran hibah di daerah.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum terdapat rincian terbuka kepada publik mengenai berapa besar nilai kelebihan pembayaran dari total Rp6,54 miliar tersebut yang telah lunas disetorkan kembali ke kas negara maupun kas daerah. Redaksi masih berupaya mengonfirmasi rincian progres pengembalian tersebut kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumsel serta Bawaslu Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, dan Kota Palembang.
Menutup keterangannya, K-MAKI Sumsel mendesak keterbukaan informasi publik terkait status penyelesaian temuan BPK tersebut serta meminta aparat penegak hukum tetap mengusut tuntas apabila ditemukan unsur kesengajaan maupun manipulasi fiktif dalam pertanggungjawaban dana hibah Pilkada.


















