PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID-Persoalan di balik transaksi jual beli rumah di kawasan Citra Grand City, Palembang, senilai Rp150 juta antara Heriyanto dan Yulianti kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Palembang.
Sidang gugatan wanprestasi tersebut digelar pada Senin (16/11/2026), dengan agenda pemeriksaan bukti surat dari kedua belah pihak serta mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan penggugat maupun tergugat.
Persidangan yang dipimpin hakim tunggal Agus Raharjo, SH, tersebut turut dihadiri tim kuasa hukum pihak tergugat, yakni Lani Nopriansyah, SH, dan Tabrani, SH. Sidang berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi dari kedua belah pihak secara bergantian.
Dalam persidangan, saksi dari pihak tergugat, Junaidi, membeberkan kronologi transaksi pengambilalihan (takeover) rumah yang dilakukan Yulianti pada 2021.
Junaidi menjelaskan, Yulianti sebelumnya melakukan takeover rumah tersebut senilai Rp150 juta melalui notaris Erianto pada 2021.
Menurutnya, rumah itu awalnya diperoleh Yulianti melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank BCA. Namun, pada 2018, fasilitas KPR tersebut dipindahkan ke Bank Mandiri sekaligus dilakukan top up sekitar Rp110 juta.
Akibatnya, cicilan rumah tersebut menjadi sekitar Rp4 juta hingga hampir Rp5 juta per bulan.
“Rumah itu kemudian dijual kepada Heriyanto dengan nilai Rp150 juta.
Heriyanto juga sudah diberitahu bahwa cicilan rumah tersebut sekitar Rp5 juta per bulan,” ujar Junaidi dalam kesaksiannya.
Ia melanjutkan, sejak 2021 Heriyanto telah menguasai rumah tersebut. Namun, pembayaran transaksi belum dilunasi dan dilakukan secara bertahap, dengan nominal Rp2 juta hingga Rp3 juta sampai 2022.
Junaidi juga mempersoalkan proses pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terkait takeover rumah tersebut. Menurutnya, dokumen PPJB baru dibuat di kantor notaris Heriyanto pada 2022, tetapi tanggal yang tercantum dibuat mundur ke 2021.
Ia mengungkapkan, ketika penandatanganan dokumen tersebut berlangsung, dirinya tidak melihat kehadiran Notaris Julius sebagaimana yang disebut dalam persoalan dokumen tersebut.
Bahkan, Junaidi mengaku pernah mendatangi kantor Notaris Julius di kawasan dekat Asrama Haji pada 2024 untuk melakukan klarifikasi terkait tanda tangan dalam dokumen tersebut.
“Pada saat penandatanganan itu, Notaris Julius tidak ada di tempat. Kami juga pernah mendatangi kantornya untuk klarifikasi. Karena itu, menurut saya, keterangan bahwa Notaris Julius hadir di tempat Heriyanto saat penandatanganan perlu dipertanyakan,” ungkapnya.
Selain persoalan PPJB, Junaidi turut menjelaskan munculnya akta pengakuan utang yang kemudian menjadi bagian dari sengketa antara kedua pihak.
Menurutnya, saat itu pembayaran takeover rumah senilai Rp150 juta dari Heriyanto kepada Yulianti belum sepenuhnya diselesaikan. Ia memperkirakan masih terdapat sisa pembayaran sekitar Rp20 juta hingga Rp30 juta.
Junaidi mengatakan, Yulianti saat itu membutuhkan dana sehingga Heriyanto memintanya datang ke kantor untuk melakukan pembayaran. Namun, menurut kesaksiannya, Yulianti justru disodorkan akta pengakuan utang.
“Alasannya, Yulianti disebut telah melakukan top up tanpa sepengetahuan Heriyanto. Padahal, top up tersebut dilakukan jauh sebelum transaksi jual beli dan Heriyanto sudah mengetahui kondisi cicilan serta nilai top up tersebut,” jelasnya.
Junaidi menilai, persoalan top up tersebut sebenarnya telah diketahui sejak awal karena nilai top up dan pelunasan KPR sebelumnya sudah diperhitungkan dalam besaran cicilan bulanan.
Ia kembali menegaskan, keberatan pihaknya terhadap akta pengakuan utang tersebut salah satunya karena tidak hadirnya Notaris Julius ketika dokumen itu ditandatangani.
Diketahui, perkara gugatan perdata dengan klasifikasi wanprestasi tersebut terdaftar dengan Nomor 86/Pdt.G.S/2026/PN Plg. Heriyanto bertindak sebagai penggugat, sedangkan Yulianti sebagai tergugat.
Dalam petitum gugatannya, Heriyanto meminta hakim menyatakan Akta Pengakuan Utang Nomor 03 tertanggal 13 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Julius, SH, M.Kn., Notaris di Kota Palembang, sah dan mengikat para pihak.
Penggugat juga meminta hakim menyatakan Yulianti telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo.
Selain menuntut pembayaran utang pokok sebesar Rp97 juta, Heriyanto meminta ganti kerugian materiil Rp20 juta dan kerugian immateriil Rp50 juta.
Dengan demikian, total tuntutan yang dimohonkan dalam petitum mencapai Rp167 juta, di luar biaya perkara.
Keterangan Junaidi tersebut menjadi salah satu bagian dari pembuktian dalam perkara gugatan wanprestasi yang masih bergulir di PN Palembang. Persidangan akan berlanjut dengan pemeriksaan bukti dan keterangan saksi dari masing-masing pihak.
Penulis : Hermansyah
Editor : Jaks


















