PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Penetapan Komariah sebagai tersangka dalam perkara dugaan penjualan tanah yang dilaporkan Dr Hj Sunnah NBU akhirnya dinyatakan tidak sah. Hal tersebut setelah hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Palembang mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Komariah terhadap Polrestabes Palembang.
Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal Annisa Brigestriana SH MH dalam sidang praperadilan nomor 38/Pid.Pra/2026/PN Plg, Senin (16/11/2026).
Dalam amar putusannya, hakim menyatakan penetapan Komariah sebagai tersangka tidak sah. Hakim juga menilai unsur-unsur Pasal 502 yang disangkakan tidak terpenuhi serta memerintahkan pemenuhan hak-hak pemohon, termasuk pemulihan nama baik dan martabatnya.
Putusan ini menjadi perkembangan terbaru dalam perkara yang sebelumnya sempat menyita perhatian publik dan viral di sejumlah jejaring media sosial.
Kuasa hukum Komariah, Muhammad Axel SH MH, mengapresiasi putusan hakim yang mengabulkan permohonan praperadilan kliennya.
“Alhamdulillah, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada hakim yang telah mengabulkan gugatan praperadilan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya membatalkan status tersangka Komariah selaku klien kami,” ujar Axel seusai persidangan.
Menurut Axel, salah satu poin penting yang menjadi pertimbangan dalam permohonan praperadilan adalah dalil mengenai kedaluwarsa perkara.
Dia menjelaskan, perkara dugaan penjualan tanah yang dituduhkan kepada Komariah sebenarnya bermula dari transaksi jual beli rumah pada 2010 antara kliennya dengan pelapor, Sunnah NBU.
Dalam laporan tersebut, Komariah dituduh memberikan informasi palsu berkaitan dengan sertifikat tanah. Namun, menurut pihak kuasa hukum, persoalan tersebut telah terjadi sejak 2010.
Sementara itu, Komariah baru ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polrestabes Palembang pada 2026.
Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar tim kuasa hukum mengajukan praperadilan. Mereka menilai perkara yang disangkakan telah melewati batas waktu penuntutan atau kedaluwarsa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan dikabulkannya permohonan praperadilan tersebut, penetapan Komariah sebagai tersangka dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan hakim.
Saat disinggung mengenai kemungkinan melaporkan balik Sunnah NBU, Axel mengatakan pihaknya belum mengambil keputusan.
“Kami masih akan berkoordinasi dan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Komariah selaku klien kami,” jelasnya.
Dalam perkara ini, Komariah didampingi tim kuasa hukum dari Sakahira Law Firm, yakni A Rilo Budiman SH MH, DR Sudarna, Amin Rais SH MH, Rizky Tri Saputra SH, Bobby Mulyadi SH, M Abyan Zhafran SH MH, Febry Prayoga SH MH, serta M Rezky Maulana SH MH.
Putusan praperadilan ini menjadi babak baru dalam polemik hukum yang bermula dari transaksi jual beli rumah pada 2010 dan berujung pada penetapan Komariah sebagai tersangka pada 2026.
Penulis : Hermansyah
Editor : Jaks


















