SUARAPUBLIK.ID, Bandung – Jawa Barat menjadi provinsi terbaik kedua dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2021 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas. Kategori yang dinilai adalah perencanaan dan pencapaian pembangunan.
Bersama Sumatera Barat di peringkat pertama dan Bengkulu di peringkat ketiga, Jabar dianggap berhasil menyiapkan perencanaan berkualitas dalam membangun daerah dengan lebih baik.
Untuk aspek pencapaian, Kementerian PPN/Bappenas menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jabar membaik didukung kebijakan akses pendidikan untuk semua, dan kebijakan desentralisasi layanan kesehatan.
Sementara aspek perencanaan, Jabar dianggap menginisiasi prioritas daerah khusus pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dalam pemulihan COVID-19 didukung aplikasi e-planning Sirampaksekar sebagai wadah pengumpul aspirasi masyarakat.
Penyerahan penghargaan dilakukan di sela pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, di Jakarta, Selasa (4/5/2021)
PPD digelar pemerintah pusat sejak 2013 dan Jabar sering meraih prestasi. Pada PPD 2013 Jabar peringkat pertama, PPD 2014 peringkat dua, PPD 2015 peringkat tiga, dan PPD 2016 kembali meraih peringkat dua.
“Penghargaan PPD 2021 melecut kami untuk bisa konsisten dalam merencanakan pembangunan dengan baik,” ujar Kepala Bappeda Jabar Ferry Sofwan, Rabu (5/5/2021).
Dia mengapresiasi ASN dan perangkat daerah yang sudah mampu menunjukkan kinerja terbaik dalam membuat perencanaan pembangunan di Jabar.
“Harapan kami bukan sekadar mendapatkan penghargaan, tetapi kembali ke tujuan semula bahwa PPD yang disusun harus benar-benar mendorong pembangunan di Jabar,” tegasnya.
Menurutnya, PPD dapat memotivasi pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan. Kemudian mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah.
Penghargaan ini juga, kata Ferry, dapat mendorong pemerintah daerah berinovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sehingga efektif dan efesien dalam mencapai sasaran pembangunan.
Ferry menyebut, ada empat perencanaan yang dilakukan di Jabar sehingga program pembangunan komprehensif. Pertama, perencanaan teknokratik oleh para pejabat dan aparat pemerintah daerah. Kedua, perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat umum, akademisi, pengusaha, komunitas.
Ketiga, perencanaan politis yakni melibatkan koordinasi dan komunikasi dengan DPRD Jabar. Keempat, perencanaan bottom up atau menerima masukan dari kabupaten dan kota.
“Insyaallah tahun depan bisa nomor satu, dengan harapan selalu bisa kompak dalam merencanakan pembangunan bersama perangkat daerah serta didukung oleh lima pilar (pentaheliks) dari kalangan akademisi, pengusaha, komunitas, pemerintah, dan media massa,” tutup Ferry.
PPD 2021 diberikan kepada pemerintah daerah yang terbagi dalam tiga kategori, yakni provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk tingkat kabupaten, predikat pertama diraih Kabupaten Bangka, disusul Banggai, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Sementara untuk ketegori kota, prestasi Jabar makin lengkap karena ibu kota provinsi yakni Kota Bandung menempati peringkat ketiga, setelah Kota Semarang dan Kota Padang.
Musrenbangnas 2021 dihadiri para pimpinan lembaga tinggi negara, menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur seluruh Indonesia, pimpinan BUMN dan Kadin, serta gubernur dan bupati/wali kota. Presiden RI Joko Widodo menyaksikan langsung pengumuman pemenang PPD 2021.
Pascapandemi, Pemulihan Ekonomi 2022
SEMENTARA itu, Menteri PPN/Bappenas Suharso Manoarfa menekankan pentingnya mewujudkan 2022 sebagai tahun pemulihan ekonomi. Tahun kebangkitan Indonesia dari pandemi COVID-19 dengan sebagai landasan menuju Indonesia Maju pada 2045.
Pemulihan ekonomi harus didukung reformasi struktural yang meliputi reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, serta reformasi pendidikan dan keterampilan. Pemulihan ekonomi dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi ekonomi.
Menurutnya, untuk Indonesia bangkit tantangan tidak saja pada pemulihan ekonomi nasional, namun juga transformasi ekonomi jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang. “Transformasi ekonomi ini dilakukan melalui dua strategi, yaitu mengubah struktur perekonomian dari lower productivity to higher productivity sectors, dan meningkatkan produktivitas di masing-masing sektor,” kata Manoarfa.
