SUARAPUBLIK.ID, PALI – Menurut informasi dari masyarakat, Gedung Pentas Seni yang berlokasi di Desa Bumiayu Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan, mengalami keretakan. Diduga, akibat aktivitas gelombang seismik 3D milik PT BGP pada tahun 2021 lalu, dan hingga kini gedung kesenian tersebut belum selesai diperbaiki.
Oleh sebab itu, Ketua Dewan Pengurus Cabang, Lembaga Investigasi Negara (DPC LIN) Kabupaten PALI, Thambrani, akan melaporkan hal ini ke Aparat Penegak Hukum (APH). Agar tindakan yang merugikan dan merusak aset negara ini dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak pelaku.
“Ada dugaan kalau gedung Pentas Seni mengalami keretakan akibat aktivitas sismik PT BGP. Kami akan segera melaporkan hal ini ke pada APH, sehingga APH lah nantinya yang akan mengusut serta menetapkan siapa yang bertanggung jawab. Intinya siapapun yang berbuat maka dia yang akan bertanggung jawab,” tegas Thambrani.
Dia juga menambahkan, selaku masyarakat sekaligus kelembagaan dirinya merasa memiliki dan bertanggung jawab menjaga aset negara yang ada di wilayah kerjanya. “Jika ada kejanggalan seperti ini, kami akan segera laporkan, siapapun pelaku nya terserah, biar APH yang menindaknya,” tambahnya.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten PALI, Kartika Anwar, SKom, saat ditemui di ruang kerjanya menegaskan, pihaknya belum menerima ganti kerusakan gedung pentas seni dalam bentuk apapun. Dia juga sudah menghubungi pihak PT BGP untuk dimintai pertanggungjawaban.
“Gedung pentas seni itu milik pemerintah kabupaten Pali. Itu adalah aset negara. Sampai sekarang pihak kami belum menerima ganti kerusakan gedung tersebut dalam bentuk apapun. Saat kami hubungi, pihak PT BGP malah mengatakan sudah diganti dalam bentuk kompensasi, dan sudah ada yang menerimanya. Maka itulah kami sudah ajak pihak perusahaan duduk bersama, untuk menyelesaikan masalah ini. Namun kemarin mereka minta waktu dua minggu sehabis lebaran idul Fitri. Sampai pagi ini saya konfirmasi lagi belum ada balasan dari pihak PT BGP,” papar Kepala Dinas pariwisata.
Kartika juga menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak SDM provinsi untuk minta difasilitasi penyelesaian masalah tersebut. Namun, jika tak kunjung juga ada penyelesaian, pihaknya akan melaporkan masalah ini ke SKK Migas.
Terpisah, saat ditemui kantor PT BGP yang berlokasi di kota Prabumulih, tampak tertutup rapat seperti sudah lama tak ada aktivitas. Dan tak satupun orang yang dijumpai di sana. ementara pihak Humas saat dikonfirmasi via WhatsApp belum memberikan jawaban terkait hal tersebut. (Yod)
