SUARAPUBLIK.ID, Bandung — Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, UKM merupakan sektor yang paling terkena dampak negatif COVID 19. Salah satu faktornya adalah sebagian besar UKM di Indonesia masih melakukan bisnisnya secara offline. Dari 13 juta UKM di Indonesia, hanya 13% dari mereka yang sudah mengadopsi digitalisasi.
Apa yang sudah dan harus dilakukan oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membantu sektor UKM di tengah pandemi? hal ini dibahas melalui webinar yang diselenggarakan Sekolah Bisnis dan Manajemen (MBS) ITB bekerjasama dengan Alika Communication bertajuk ‘Pemulihan Ekonomi Sektor UKM Nasional’.
“Di tengah pandemi, UKM butuh dana, modal kerja, sementara mereka tidak bisa membayar bunga yang cukup mahal dan butuh waktu ekstra untuk membayarnya. Harapannya, melalui webinar ini kita bisa mendapatkan informasi tentang realisasi anggaran pemerintah dalam membantu UKM dan mengetahui tantangan kedepannya,” ujar Direktur MBA ITB Yunieta Anny Nainggolan, PhD. dalam membuka webinar, Rabu (28/4/2021).
Webinar dihadiri oleh para ahli dari berbagai latar belakang yaitu, Susiwijono Meogiarso (Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), Slamet Edy Purnomo (Deputi Komisioner Perbankan III OJK), Erman Sumirat (Dosen MBA ITB), Bhima Yudhistria (Ekonom INDEF), dan Yoshua Tanu (CEO & Pendiri Jago Coffee).
Susiwijono Meogiarso menjelaskan dukungan pemerintah terhadap UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
“Dukungan nyata pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pada tahun 2021, anggaran untuk program ini sebesar Rp699,43 triliun dimana Rp200 triliun untuk UKM dan korporasi. Namun realisasinya di bulan April masih 19,7%,” kata Susiwijono.
Ia melanjutkan, beberapa program utama dalam PEN untuk UMKM seperti subsidi bunga, bantuan produktif bagi usaha mikro, dan penjaminan terkait penempatan dana restrukturisasi kredit perbankan bagi UMKM.
“Harapannya melalui program PEN, UMKM bisa pulih saat dan setelah pandemi,” tegas Susiwijono.
Deputi Komisioner Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo, juga mengusulkan tiga hal yang bisa dimanfaatkan pemerintah dalam mengembangkan sektor UMKM di Indonesia. Pertama, pemerintah dapat memperluas definisi UMKM dengan menambah fasilitas / plafon dan klasifikasi UMKM, kemudian mendorong pengembangan produk UMKM di masing-masing bank umum di Indonesia dan terakhir melanjutkan program kebijakan subsidi bunga kredit & penjaminan dan program inkubasi.
Peran akademisi
Dari sisi akademik, Erman Sumirat menyampaikan bahwa kampus juga berperan penting dalam membantu UKM di Indonesia. Keterlibatan kampus seperti kolaborator, fasilitator, komunikator, inventor, Science techno part, perancangan platform & digitalisasi, dan pendampingan UMKM.
“UKM akan dilibatkan di kampus dengan memanfaatkan Science Techno Park,” ujar Erman Sumirat yang merupakan dosen SBM ITB.
Lebih lanjut, Ekonom INDEF Bhima Yudhistria memberikan rekomendasinya dari segi fiskal dan moneter untuk membantu pemulihan UMKM, seperti pemerintah dapat memperbesar bantuan modal kerja UMKM dan mendorong meningkatkan platform sekuritas crowdfunding (SCF). Kemudian dari sisi UMKM, Yoshua Tanu (CEO & Founder Jago Coffee) merasa perlu untuk memajukan UKM di Indonesia salah satunya dengan memanfaatkan digitalisasi.
Webinar ini ditutup oleh Subiakto Sukarno, Dosen SBM ITB yang menegaskan bahwa kita perlu membantu UMKM karena kontribusi besarnya terhadap perekonomian Indonesia.
