SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Anggota DPRD Kota Palembang, Mgs Syaiful Fadli, menyoroti terkait masih banyaknya masa jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) dan SMP Negeri yang tidak sesuai dengan Permendikbud Ristek nomor 40 tahun 2023. Ini karena terlalu lama menjabat atau tidak pernah ada pergantian.
Menurutnya, bahwa mutasi kepala sekolah sangat diperlukan sebagai bagian dari penyegaran di dunia pendidikan. Ia menekankan pentingnya pemilihan sosok kepala sekolah yang berkompeten dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam pergantian tersebut.
“Mutasi kepala sekolah itu sangat penting untuk penyegaran, beri kesempatan bagi yang lain. Namun, pergantian tersebut juga harus mengikuti aturan dan syarat yang berlaku. Kepala sekolah yang sudah menjabat lebih dari lima tahun, terutama jika kinerjanya kurang memuaskan berdasarkan hasil evaluasi dari dinas sebaiknya dilakukan rotasi,” terang wakil rakyat dari Partai PKS ini.
Tak hanya penyegaran jabatan Kepsek, Syaiful Padli juga menyampaikan agar kedepannya Pemerintah Kota Palembang dapat melakukan penambahan ruang kelas karena masih banyak SD – SD yang kekurangan ruang kelas belajar.
“Pemkot agar supaya membuat tingkat dua bagi sekolah yang kekurangan kelas, melakukan renovasi dibeberapa sekolah seperti salahsatunya di SD Negeri 87 Palembang yang ada di Jalan Balki Banten Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring,” ujarnya.
Anggota DPRD Kota Palembang lainnya, Peby Anggi Pratama, juga menyoroti pelayanan dasar terkait permasalahan sarana dan prasarana pendukung pendidikan yang ada di sejumlah sekolah seperti di SMP Negeri 23,14, 27, 29, 37 dan SMP Negeri 34 Palembang agar segera dilakukan renovasi dan penambahan ruang laboratorium.
“Kami juga meminta kepada Pemkot Palembang untuk merenovasi dan membangun ruang kelas di SD Negeri 103, 179, 167, 181, 175, 172, 173, 190 dan SD Negeri 248 Palembang,” jelasnya.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang Budi Mulya meminta Pemkot Palembang agar supaya menindaklanjuti temuan dan aspirasi masyarakat terkait ada beberapa sekolah dimana peserta didiknya belum menerima ijazah dengan alasan belum ada dana bantuan operasional sekolah (BOS).
“Kami juga meminta fasilitas sarana pendidikan agar dilakukan peningkatan dan upgrade ilmu pengetahuan terhadap tenaga pendidik demi kemajuan dunia pendidikan di kota yang kita cintai ini,” ujarnya. (ANA)
