SUARAPUBLIK.ID, Bandung — Aparat kewilayahan seperti RT dan RW harus aktif mendata warga mereka yang telah kembali dari mudik. Selain itu, aparat juga harus proaktif meminta warganya melakukan tes antigen atau isolasi mandiri setelah tiba kembali di Bandung.
“Dari siaran pers kemarin, disebutkan ada peningkatan kasus positif, bahkan sampai 100 orang di Bandung saja, artinya ada lonjakan usai libur Lebaran. Kewaspadaan tentunya wajib diterapkan meski vaksinasi sudah dilakukan,” ujar Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi di Lobi Gedung DPRD Jabar, Jumat (21/5/2021).
Pengawasan lebih ketat tentunya harus dilakukan dikawasan industri. Aparat kewilayahan harus rajin mendatangi kos-kosan atau rumah kontrakan para pekerja.
DPRD Jabar sendiri, menurutnya selama momen Lebaran ikut melakukan pemantauan penyekatan arus mudik di Jabar, khususbya komisi IV, dimana ia aktif didalamnya.
“Saya di komisi IV ikut turun kelapangan, melihat kondisi penyekatan. Itu menjadi salah satu bagian tugas dewan,” tegasnya.
Ineu mengaku jika ia juga pernah positif COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri sekitar dua minggu.
“Kena COVID-19 itu tidak enak, isolasi harus sampai sembuh. Kebetulan memang saya waktu itu belum divaksin dan aktif bolak-balik Bandung Jakarta. Namun meski sudah divaksin, prokes wajib dilaksanakan,” jelasnya.
Pasca Lebaran, DPRD Jabar menurutnya memiliki banyak agenda padat. Antara lain pembentukan dan pembahasan panitia khusus atau pansus pengolahan sampah TPPA Legok Nangka, pansus keuangan dan pansus perpustakaan dan kearsipan.
